Manusia Gerobak, Yang Terlupakan di Masa Pandemik Corona

Kuat bukan satu-satunya orang yang disiksa pandemik. Sepanjang ruas Kuningan-Ragunan pada sore hari, deretan gelandangan menjadi pemandangan yang lumrah. Mereka menunjukkan diri di pinggir jalan seraya mengharap belas kasih masyarakat. Berharap diberi sembako (sembilan bahan pokok) atau uang, setidaknya makanan untuk berbuka puasa.

Di tengah keresahan akibat pandemik, fenomena musiman juga masih terjadi, yaitu melonjaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di bulan Ramadan.

“Kalau Ramadan banyak yang pura-pura jadi pemulung. Mereka bawa karung tapi gak ada isinya. Cuma ngarepin makan dari orang yang lewat atau kalau ada bagi-bagi bukaan,” ungkap Kuat, yang juga resah karena semakin banyak pemulung berarti semakin dikit rongsokan yang akan ia bawa pulang.

Situasi inilah yang juga dikhawatirkan pemerintah. Sebab, mereka yang tergolong PMKS memiliki mobilitas tinggi, sehingga berpotensi terpapar virus corona.

Kuat, misalnya, setiap hari dia mencari sampah di kawasan Kalibata-Mampang-Pancoran. Ada juga Asep Muhammad Barokah, pemulung asal Ciamis, yang mencari sampah di sepanjang Pancoran-Duren Tiga-Kuningan-Mampang.

Fakta di atas harus disandingkan dengan data bahwa DKI Jakarta merupakan provinsi dengan kasus positif corona terbanyak di Indonesia. Data corona.jakarta.go.id per Sabtu (9/5/2020) menunjukkan bahwa kasus positif corona di Ibu Kota mencapai 4.968 kasus, dengan 437 di antaranya meninggal dunia.

Dari sumber yang sama, jumlah kasus positif di Kecamatan Pasar Minggu, Mampang Prapatan, dan Pancoran mencapai 129 kasus. Tiga kawasan yang biasa dilewati Asep dan Kuat tergolong sebagai zona merah.

Lantaran sekolah yang diliburkan, mereka harus mengajak anak-anaknya berkeliling mencari rongsokan. Tidak mungkin ditinggalkan di rumah. Artinya, potensi keluarga mereka terpapar virus semakin tinggi.

“Akhir-akhir ini naik banyak memang (jumlah PMKS). Di satu sisi kita juga ngadepin pandemik. Pemulung itu kan mobilitasnya tinggi. Mulai dari pemukiman, pertokoan, mereka cari sampah. Potensi mereka jadi carrier (virus corona), jadi OTG (orang tanpa gejala) sangat besar,” kata Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos, Harry Hikmat, kepada IDN Times, Kamis (7/5). 

Beberapa kompleks perumahan menerapkan micro lockdown, isolasi lokal, dengan membatasi jumlah orang yang masuk perumahan. Salah satu yang dilarang masuk adalah para pemulung. Di satu sisi, cara ini efektif untuk mengurangi penyebaran virus corona. Di sisi lain, cara seperti ini ternyata sangat merugikan para pencari rongsokan.

“Dulu normalnya Rp120 ribu (sekali menyetorkan barang ke pengepul), sekarang Rp50 ribu. Berkurang banget gara-garanya banyak komplek yang tutup, jadi cuma cari barang bekas di jalan gede, tapi jalan gede kan sedikit rongsokannya,” kata Asep kepada IDN Times, Senin (4/5).

Dia menambahkan, “Udah gitu pengepulnya gak bisa ngejual lagi karena pabrik pada tutup. Jadi harga jual barang kita juga turun. Dulu botol minuman plastik bersih Rp2.500 per kilo, sekarang jadi Rp800 per kilo.”

Senada dengan Kuat dan Asep, Agus yang merupakan pemulung berdarah Demak juga lebih memilih mati akibat terpapar virus corona daripada mati kelaparan.

“Mau gimana lagi, saya lihat sendiri teman saya yang Batak tuh, pemulung juga, meninggal kemarin, kelaparan, di kolong jembatan,” ungkap Agus, gelandangan yang terjaring Satpol PP, kepada IDN Times. 

Rasa geram Kuat terhadap pemerintah tentu beralasan. Dia mengaku melihat tetangganya yang lebih mapan mendapat bantuan sosial (bansos) dari pemerintah. Sementara, dia yang tercatat sebagai warga DKI Jakarta dan sudah didata sebagai warga miskin oleh RT setempat, tak kunjung mendapat bantuan yang dijanjikan.

“Sekarang yang kaya dapat sembako, yang miskin gak. Saya ngomong gini karena liat tetangga-tetangga saya sudah dapet. Saya sudah sejak dua minggu lalu diminta tunjukin KTP sama KK, dijanjiin bantuan kloter kedua, tapi sampai sekarang (Senin, 4/5) gak dapet juga,” kata dia.

Nurjanah, perempuan berusia 61 tahun yang bekerja sebagai pemulung, juga mengeluhkan hal serupa. Dia mengeluh karena bantuan pemerintah tidak merata. Alhasil, sembako yang seharusnya membuat Nurjanah berdiam diri di rumah selama beberapa minggu hanya berlaku untuk beberapa hari saja.

“Padahal di rumah saya ada tiga KK, tapi yang dapat bantuan cuma satu KK, cuma KK saya saja.  Jadi ya masih kerja, ke luar, cari makan lagi. Orang kurang bantuannya,” kata Nurjanah yang terjaring Satpol PP dan sudah tinggal di tempat penampungan sementara (TPS), di Gedung Olahraga (GOR) Pasar Minggu, selama tiga hari sejak Sabtu (2/5).

Keluhan para gelandangan tentu menjadi ironi di tengah skema jaring pengaman sosial (social safety net) yang nilainya mencapai Rp110 triliun dengan target 38,4 juta penerima manfaat (PM).

Sayangnya, Kuat sama sekali tidak merasakan satu rupiah pun dari triliunan itu. Dia bahkan tidak termasuk 1 dari 38,4 juta PM. “Padahal kalau ditanya KTP, saya ini warga DKI lho.”

Terkait Kartu Prakerja sebagai upaya pemerintah meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin melalui peningkatan skill, Kuat bahkan mengaku tidak tahu-menahu soal itu. Padahal, Kuat baru menyadari betapa pentingnya pekerjaan tetap di masa pandemik seperti ini.

“Kalau ditanya mau ganti kerja atau gak, ya mau lah. Tapi saya mah orang kecil, gak tahu begitu-gituan (Kartu Prakerja), tahunya mah cari makan buat besok aja,” timpal dia.

Begitu pula dengan Asep yang merasa bahwa dirinya tidak terdata sebagai masyarakat miskin yang seharusnya mendapat sembako. “Saya kan bukan KTP DKI Jakarta, jadi mana bakalan dapet begituan.”

Lain cerita bagi Rosita, perempuan berusia 55 tahun yang juga terjaring Satpol PP. Dia mengaku pernah mendapat bantuan sembako, namun dia meyakini nilainya kurang dari Rp150 ribu.

“Pernah dapat bantuan, isinya cuma beras, sarden, kecap sama apa lagi gitu. Berasnya dikit banget, palingan buat lima hari. Katanya mah nanti ada lagi, tapi saya gak pernah nerima lagi,” kata perempuan kelahiran Pemalang, Jawa Tengah itu.

Di tengah pandemik virus corona, jangan lupakan mereka....