Manuver Politik Nasdem Karena Jatah Kursi Kabinet Tidak Menguntungkan?

Jakarta, IDN Times - Pertemuan Partai Nasional Demokrat (NasDem) dengan sejumlah partai oposisi, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN), serta Partai Demokrat menjadi perhatian publik.

Masyarakat menilai, Nasdem tengah merancang koalisi baru di luar pemerintahan sebagai upaya memperkuat kedudukan politiknya. Partai yang dipimpin Surya Paloh ini mulai manuver politik sejak Partai Gerindra masuk Kabinet Indonesia Maju.

Menanggapi hal ini, Pengamat Politik Yusa Djuyandi menilai manuver politik Nasdem karena situasi politik yang kurang menguntungkan bagi partai tersebut.

"Saya melihat silaturahmi politik ini selain untuk menjaga hubungan baik antar-partai, juga karena situasi politik yang kurang menguntungkan bagi Nasdem," kata Yusa dikutip dari Antara , Rabu (6/10).

Yusa menjelaskan, Nasdem berkontribusi cukup besar dalam memenangkan pasangan Joko “Jokowi” Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Namun, kursi kabinet yang diperoleh Nasdem kurang ideal.

"Jumlah kursi yang diperoleh Nasdem bisa dikatakan kurang ideal bagi mereka. Ini karena Gerindra pada akhirnya ikut berkoalisi," kata dia.

Selain iklim politik yang tidak menguntungkan, kata Yusa, Nasdem juga mungkin tengah berupaya membangun komunikasi politik menjelang Pemilu 2024.

Manuver politik Nasdem pernah dilakukan jauh sebelum Pilkada Jawa Barat 2018. Jauh sebelum partai politik mengusung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur, Nasdem sudah lebih dulu mendukungnya.

Pada akhirnya, PPP, PKB, dan Partai Hanura berkoalisi dengan Nasdem mendukung pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum.

Selain itu, Nasdem juga mengundang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Kongres Nasdem pada pekan depan di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat. PKS menjadi partai pengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Pilgub DKI 2017, ditambah PAN saat putaran kedua.

"Komunikasi politik bisa dibangun oleh Nadem kepada PKS dan PAN, atau bahkan mungkin kelak Gerindra untuk melihat seperti apa prospek Anies pada 2024," kata Yusa.

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menggelar silaturahmi politik ke kantor DPP PKS, Jakarta, Rabu (30/10). Dalam pertemuan itu, kedua elite partai membahas soal demokrasi di Indonesia ke depan, melalui pendekatan etika politik.

Surya Paloh juga disebut-sebut akan bertandang ke kantor DPP PAN dan Partai Demokrat. Benarkah Nasdem siap keluar dari koalisi?

Sementara, akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang Ahmad Atang berpendapat, Nasdem tidak akan terbuka menyatakan keluar dari kekuasaan dan menjadi oposisi. Namun, sikap politik Nasdem terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa akan dilakukan terbuka.

"Menurut saya, Nasdem tidak secara terbuka menyatakan keluar dari kekuasaan, namun sikap politik terhadap pemerintah akan dilakukan secara terbuka. Surya Paloh secara tegas sudah menyatakan akan menjadi oposisi bagi pemerintah," kata Ahmad, seperti diberitakan Antara, Selasa (5/11).

Mengenai posisi Nasdem, Ahmad mengatakan, walaupun berada dalam pemerintahan, tetapi dalam negara yang menganut sistem presidensial, tidak ada oposisi ekstrem, tapi yang ada hanya oposisi loyal.

"Jadi Nasdem mengambil sikap oposisi lebih sebagai alat kontrol, bukan mosi," kata dia.

Ahmad mengatakan, politik yang dibangun merupakan bentuk politik koalisi, bukan oposisi. Karena itu, anggota koalisi tidak kehilangan sikap kritisnya terhadap pemerintah, karena koalisi bersifat ad hoc , bukan permanen. Berbeda dengan sistem parlementer yang berlaku oposisi permanen.

Dia juga menilai, pertemuan Surya Paloh dengan petinggi Presiden PKS merupakan langkah awal pembentukan koalisi Nasdem-PKS untuk menyiapkan Anies Baswedan menuju Pilpres 2024.

"Menurut saya, Surya Paloh tahu bahwa pada Pilpres 2024, kelompok nasionalis tidak punya kader, maka NasDem membangun koalisi dengan partai Islam yang mempunyai kader Anies Baswedan," kata dia.

Ahmad mengatakan PKS adalah salah satu partai pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019, yang tetap memilih berada di luar pemerintahan, setelah Gerindra masuk dalam barisan kekuasaan pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Menurut Ahmad, yang dijual dalam Pilpres adalah figur, sementara partai hanya instrumen politik dalam sebuah negara demokrasi. "Nasdem sepertinya paham betul terhadap soliditas politik hanya diikat karena figur bukan karena partai," kata dia.

Mantan Pembantu Rektor I UMK itu menyebutkan, setelah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masuk dalam gerbong PDI Perjuangan, maka peluang politik Islam lebih solid, jika figur yang didorong adalah Anies Baswedan.

Karena itu, kata Ahmad, masuknya Nasdem justru memperkuat dukungan terhadap Anies, yang bukan saja dari partai Islam modernis, namun dari partai nasionalis seperti Nasdem.

Dia menyebut Nasdem akan memperlebar sayap politik dengan merangkul partai lain bergabung dan meninggalkan PDIP dan Gerindra. Paling tidak, selain PKS, masih ada PAN dan Demokrat yang kemungkinan besar menjadi gerbong Nasdem selanjutnya.

Sementara, Golkar dan PPP merupakan partai oportunis, sehingga lebih mudah digiring sepanjang bergainingnya memuaskan. Nasdem juga akan memperkuat dukungan non-partai seperti Nahdlatul Ulama (NU) yang secara psikologis politik ditinggalkan PDIP dan Jokowi.

"NU tidak mendapatkan peran signifikan dalam pemerintahan Jokowi akan menjadi pintu masuk bagi Nasdem untuk melakukan komunikasi politik," kata Ahmad.

Manuver Politik Nasdem Karena Jatah Kursi Kabinet Tidak Menguntungkan?

1. Situasi politik saat ini tidak menguntungkan bagi Nasdem

2. Jatah menteri yang diterima Nasdem kurang ideal

Editorial Team

Tonton lebih seru di