Jakarta, IDN Times - Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) secara aklamasi menunjuk Muhamad Mardiono sebagai ketua umum (ketum) periode 2025-2030. Dalam jumpa pers usai sidang pengesahan, Mardiono menjelaskan pertimbangan PPP melakukan aklamasi dalam memilih ketum. Sejak awal menggelar muktama, ia sudah memprediksi akan terjadi keributan.
Oleh sebab itu, mengacu pada Pasal 11 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART), maka proses pemilihan ketum dipercepat. Pertimbangannya karena terjadi kondisi dan situasi yang dianggap sangat darurat.
"Sebagaimana yang diatur dalam pasal 11, ya, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, maka proses bisa dipercepat dan kemudian ini kita anggap sebagai penyelamatan dalam kondisi situasi yang sangat darurat," tegas Mardiono.
Ia menyebut, dalam proses muktamar ini disusupi kepentingan tertentu. Ada pihak yang secara ilegal membuat kegaduhan.
"Memang ada pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan tertentu yang secara ilegal itu kemudian menimbulkan sebuah keriuhan. Oleh karena itu, pimpinan sidang dan ketua OC langsung mengambil langkah-langkah cepat, dan itu dibenarkan oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga," imbuh Mardiono.
Sementara, Pimpinan Sidang Muktamar X PPP, Amir Uskara menyampaikan, Mardiono sendiri mendapat dukungan dari 30 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW).
Adapun dalam proses pembukaan Muktamar X PPP memang sempat terjadi kericuhan. Bahkan sesama kader PPP sempat terjadi aksi saling sorak, adu jotos, hingga lempar kursi. Kader PPP terpecah jadi dua kelompok, yakni pihak yang mendukung Mardiono kembali jadi ketum dan pihak yang meminta agar ada kepemimpinan baru di PPP.