Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menilai solusi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mensubsidi kuota internet pelajar tidak akan efektif. Sebab, kebijakan tersebut tidak memberikan keharusan bagi sekolah untuk memberikan subsidi internet kepada siswa.
"Perihal BOS, bayangkan, contoh SMP, per siswa Rp1,1 juta/tahun, kalau di sebuah sekolah swasta ada 161 orang, maka ada Rp177 juta. Kalau per anak butuh Rp100 ribu per bulan untuk internet, sisanya cuma Rp32 juta buat bayar gaji honorer, biaya listrik, renovasi, dan lainnya. Ini kan tidak masuk akal. Mereka tidak ada keharusan juga kok buat beliin paket data," jelas Zita, Sabtu (8/8/2020).