Jakarta, IDN Times - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan ada sejumlah permasalahan dalam mendistribusikan bantuan sosial 2023 hingga membuat kemunduran. Salah satunya adalah terkait data yang tak sesuai.
Sebagai contoh, kata Risma, ada beberapa penerima bansos yang ternyata merupakan aparatur sipil negara (ASN). Hal ini merupakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Contohnya, misalkan ditemukan oleh BPK itu PNS, jadi penerima. Nah, kami butuh waktu, apa iya dia PNS. Betul atau bukan itu. Jadi, itu salah satu kenapa 2023 agak mundur, jadi temuan itu," ujar Risma dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).
Contoh lainnya adalah ada seorang yang tercatat sebagai komisaris sebuah perusahaan. Nyatanya, dia merupakan petugas kebersihan.
"Ada yang mohon maaf, dia masuk di datanya AHU. AHU itu di Kementerian KumHAM. Dia sebagai di situ ditulis, sebagai komisaris perusahaan A. Tapi, ternyata setelah kami cek di lapangan, hanya cleaning service," ujarnya.
"Akhirnya bisa kami klarifikasi dengan BPK, bahwa ini orang miskin. Kalau namanya dipakai di sini kan bukan salah orang ini kan pak. Ternyata, kami bisa tunjukkan dan Alhamdulillah 2023 clear soal itu," lanjutnya.