Masinton Ungkap Otak di Balik Isu Penundaan Pemilu, Minta Luhut Mundur

13 Apr 2022, 19:22 WIB

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan (Instagram.com/luhut.pandjaitan)

Jakarta, IDN Times - Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, secara ksatria mengundurkan diri dari kabinet Indonesia Maju. Hal itu lantaran ia dianggap telah menyampaikan kebohongan publik soal big data 110 juta orang yang ingin agar Pemilu 2024 ditunda. Sementara, setiap kali ditagih sumber big data tersebut, Luhut ogah mengungkapnya.

"Saya meminta sikap ksatria Beliau saja (untuk mundur). Kalau sikap Presiden itu sudah secara jelas dan gamblang berkali-kali (menyampaikan penolakan), bahkan kemarin dalam rapat terbatas kabinet mengatakan untuk mengatasi situasi kegaduhan. Itu rapat kabinet hari Minggu. Presiden menyampaikan tidak ada agenda perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode," ungkap Masinton kepada media di Jakarta, Selasa 12 April 2022 lalu.

Bahkan, menurut Masinton, Presiden Joko "Jokowi" Widodo tetap konsisten bersama DPR akan melaksanakan pemilu pada 14 Februari 2024. Bahkan, salah satu poin penting yang dibahas yakni soal anggaran.

Masinton bahkan tidak tanggung-tanggung menyebut Luhut sebagai biang kegaduhan dan penyebab mahasiswa turun ke jalan untuk berdemo pada Senin, 11 April 2022 lalu.

"Bahwa ada agenda tersembunyi untuk melakukan amandemen konstitusi lalu menambah periode masa jabatan presiden," kata dia.

Menurut Masinton, tuduhannya itu tidak dibuat-buat. Bahkan, operasi untuk tetap mengampanyekan agar masa jabatan presiden ditambah dikomandoi oleh Luhut.

"Ketua umum partai kan sudah bicara (mereka bertemu Pak Luhut). Kan mereka juga sudah jelas mengaku," tutur Masinton.

Apa tanggapan Luhut ketika didesak oleh partai penguasa untuk mundur dari kursi Menko?

1. PDIP memutuskan mundur dari agenda amandemen UUD 1945 karena khawatir ada penyusup

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (ANTARA FOTO/Fikri Yusuf)

Lebih lanjut, Masinton mengakui bahwa ada instruksi langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar PDIP mundur dari pembahasan amandemen UUD 1945 di MPR.

Padahal, semula PDIP mendukung amandemen untuk memasukkan poin mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Menurut Masinton, alasan PDIP memutuskan menarik diri karena tahu ada agenda untuk menyusup ke dalam program amandemen, lalu yang diubah soal durasi masa jabatan presiden.

"Kami sampai harus mengorbankan agenda yang strategis (amandemen PPHN). Kita tarik dulu. Politik itu kan sama seperti dunia intelijen, gak perlu harus dirasa, tapi aromanya bisa dicium," tutur Masinton.

Ia menambahkan, PDIP memilih mundur sejenak sambil mengatur ulang strategi. Partainya, kata Masinton, tidak ingin sistem ketatanegaraan sampai hancur.

"Kami ingin konstitusi dijadikan panduan atau rambu dalam bernegara. Itu yang kerap disampaikan oleh Mba Puan Maharani sebagai Ketua DPR. Beliau sudah menyampaikan agenda pemilu sudah disepakati antara pemerintah dan DPR yakni 14 Februari 2024," katanya lagi.

2. Otak wacana penundaan Pemilu 2024 diminta muncul ke publik untuk minta maaf

Menteri Koordinator bidang kemaritiman dan investasi Luhut Pandjaitan, ketika didemo oleh BEM se-Universitas Indonesia (UI) pada Selasa, 12 April 2022. (www.instagram.com/@luhut.pandjaitan)

Lebih lanjut, Masinton mendesak agar Luhut bertanggung jawab atas isu yang sudah ia lempar ke publik. Salah satunya soal big data 110 juta warga sepakat Pemilu 2024 ditunda.

"Itu kan pernyataan Pak Luhut sudah membuat gaduh. Sehingga, anak-anak muda keluar dari kampus lalu menyampaikan protes. Kita harus memaknai protes dari mahasiswa sebagai bentuk penolakan terhadap sikap yang semena-mena," kata Masinton.

Ia menyebut, sejumlah elite di lingkaran Istana mencoba memaksakan agenda pribadinya kepada rakyat. Masinton pun mendesak agar pihak-pihak yang menjadi otak di balik kampanye penundaan Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan presiden tampil ke publik. Lalu, ia menjelaskan bahwa kampanye tersebut bukan keinginan Presiden.

"Perancang itu harusnya mengakui bahwa agenda itu bukan dari Presiden dan saya sudah bikin gaduh. Mohon maaf dan saya dengan ksatria harus berhenti dari jabatan saya," ujarnya memberikan usul bagi Luhut.

3. Luhut enggan tanggapi desakan PDIP agar mundur dari kabinet

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan diminta Presiden Jokowi untuk fokus menangani kasus Covid-19 di sembilan provinsi yang berkontribusi besar terhadap total kasus nasional (ANTARA/HO-Kemenko Kemaritiman dan Investasi)

Sementara, ketika dikonfirmasi pada hari ini, Luhut enggan menanggapi desakan dari Masinton Pasaribu agar ia mundur dari kabinet. Bahkan, di dalam wawancara Masinton di stasiun CNN TV, Luhut disebutnya sebagai brutus di Istana.

"Saya ke sini memang untuk apa? Olahraga," ungkap Luhut di Hotel Century Park, Rabu (13/4/2022).

Ia enggan membicarakan soal desakan agar mundur dari kabinet. Luhut menyebut, kedatangannya itu terkait program pelatihan atletik nasional di Mimika, Papua.

Selain Masinton, sentilan dari politikus PDIP juga datang dari sekretaris fraksi di DPR, Bambang Wuryanto. Ia menyebut Luhut sebagai 'prime minister' di kabinet Indonesia Maju.

Pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu menjelaskan, menjuluki Luhut sebagai perdana menteri karena dianggap memiliki peran utama di kabinet. Selain itu, Luhut kerap kali muncul di acara-acara yang tidak ada kaitan dengan tupoksinya sebagai Menko Marves. Ia juga terlihat hadir dalam silaturahmi nasional APDESI di Istora Senayan, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

"Kalau Menteri Dalam Negeri, ya itu kalau mau ngomong masih ada make sense dengan tugasnya. Masih masuk akal kalau dalam tugas, kalau Mendagri. Tapi menteri yang gak ada urusannya, gak usahlah (ikutan bicara pemilu)," kata Bambang pada 8 April 2022 lalu.