Masyarakat Sipil Desak Panglima TNI Batalkan Siaga Tempur Lawan KKB

20 Apr 2023, 15:19 WIB

Ilustrasi - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono ketika menghadiri pelepasan satgas Pamtas RI-PNG Yonif 527/BY dan Yonif 407/PK. (www.instagram.com/@penkostrad)

Jakarta, IDN Times - Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari sejumlah LSM, mendesak Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membatalkan rencana operasi siaga tempur di Papua. Mereka khawatir operasi siaga tempur justru bakal terus menciptakan peristiwa kekerasan di Bumi Cendrawasih. Seharusnya, kata koalisi, peristiwa penyerangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kepada prajurit TNI pada 15 April 2023 dijadikan pelajaran, bahwa pendekatan keamanan militer tidak cocok untuk diterapkan di Papua.

"Bila itu pilihan kebijakan yang akan ditempuh, maka koalisi mendesak agar rencana itu dibatalkan," ungkap Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari 21 LSM, dalam keterangan tertulis yang dikutip Kamis (20/4/2023).

Mereka memahami bahwa gugurnya prajurit dalam operasi penyelamatan pilot maskapai Susi Air tentu menyisakan duka bagi keluarga para prajurit tersebut. Maka, koalisi masyarakat sipil mengucapkan duka mendalam dan berharap tidak ada lagi anak bangsa yang gugur dalam operasi militer di Papua.

"Tetapi, kami memandang peristiwa baku tembak yang menewaskan prajurit kemarin seharusnya dijadikan pelajaran berharga oleh Presiden dan DPR," kata mereka.

Apalagi, peristiwa gugurnya prajurit bukan hanya terjadi pada 15 April 2023 lalu. Berdasarkan data Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, ada 22 prajurit TNI dan Polri yang gugur pada 2022 saja.

Pendekatan keamanan militer berdampak secara langsung dan tidak langsung terhadap tindak kekerasan serta pelanggaran HAM kepada warga di Papua. Lalu, apa masukan dari koalisi masyarakat sipil agar pilot Susi Air bisa dilepas dan tindak kekerasan di Papua berkurang?

1. Operasi militer untuk hadapi tindak separatisme di Papua dianggap langgar UU TNI

Prajurit TNI dan anggota Basarnas mengeluarkan logistik untuk korban gempa bumi Mamuju dan Majene dari pesawat Hercules A 1321 TNI AU saat tiba di Bandara Tampa Padang, Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat (15/1/2021). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Lebih lanjut, Koalisi Masyarakat Sipil mencatat tindak kekerasan yang semakin meningkat di Papua kerap direspons dengan peningkatan jumlah pasukan TNI-Polri. Dalam catatan lembaga Imparsial, pasukan baik dari unsur organik maupun non-organik diperkirakan mencapai 16 ribu prajurit. Belasan ribu pasukan itu terdiri dari 13 ribu prajurit TNI organik dari tiga matra (TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, dan TNI Angkatan Udara) dan sekitar 3.000 prajurit non-organik.

"Bila dilihat latar belakangnya, maka sebagian besar prajurit TNI yang dikirim ke Papua adalah satuan dengan kualifikasi tempur," kata mereka.

Mereka pun turut mempersoalkan legalitas dan akuntabilitas pelibatan TNI dalam penanganan tindak separatisme di Papua. Sebab, menurut UU TNI pada Pasal 7 ayat (3) tertulis Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang dilakukan oleh prajurit TNI termasuk penanganan separatisme harus didasarkan pada keputusan politik. Artinya, harus ada keputusan dari Presiden usai berkonsultasi dengan DPR.

"Sementara, berdasarkan penelusuran Imparsial, hingga saat ini pemerintah tidak pernah mengeluarkan kebijakan tertulis terkait dengan pengerahan pasukan TNI ke Papua. Dengan demikian, dari sisi hukum, pelibatan militer dalam aksi melawan separatisme dapat dikatakan ilegal," tutur mereka.

Selama belum ada keputusan politik, maka isu separatisme dihadapi oleh kepolisian.

2. Koalisi Masyarakat Sipil dorong pemerintah selesaikan masalah Papua di meja dialog

Ilustrasi Papua (IDN Times/Mardya Shakti)

Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan, penggunaan pendekatan yang eksesif malah bakal memperpanjang daftar pelanggaran HAM. Padahal, kata mereka, pemerintah sudah punya modal untuk menyelesaikan konflik dengan jalan damai. Hal tersebut berhasil diterapkan untuk mengakhiri konflik di Aceh, Ambon, dan Poso.

"Penyelesaian konflik di Papua bisa dilakukan dengan cara bermartabat yakni melalui jalan dialog seperti pada konflik di Ambon, Aceh, dan Poso," kata mereka.

Maka, koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah dan parlemen agar melakukan evaluasi terhadap seluruh kebijakan keamanan, hukum dan pembangunan di Papua. "Lalu, pemerintah dan TPNPB-OPM atau KKB melakukan gencatan senjata dan penghentian permusuhan segera untuk mencegah lebih banyaknya korban," tutur dia.

Selain itu, jeda kemanusiaan juga bisa kembali dijajaki untuk memungkinkan penanganan situasi pengungsi dan tahanan politik.

3. Panglima TNI tak akan tambah personel tapi rotasi pasukan

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. (www.instagram.com/@yudo_margono88)

Sementara, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan, meski ada prajurit TNI yang gugur akibat tertembak KKB bukan berarti TNI langsung mengirim pasukan tambahan ke Papua. Menurutnya, personel yang tertembak adalah pasukan yang sudah lama belum dirotasi.

"Tentunya ini akan kami tarik dan dirotasi dengan pasukan baru," ungkap Yudo di Timika melalui rekaman suara yang dibagikan oleh Mabes TNI pada 17 April 2023 lalu.

Rotasi juga bakal dilakukan terhadap sekitar 1.200 pasukan yang didatangkan dari Medan, Palembang, Kalimantan Tengah, Makassar hingga Surabaya. Sebelumnya, mereka dilepas oleh Yudo untuk bertugas selama satu tahun di Papua dan dikerahkan ke area yang tidak rawan.

Lebih lanjut, Yudo menegaskan bahwa pendekatan humanis bukan ditujukan terhadap anggota KKB, melainkan kepada masyarakat Papua di daerah operasi.

"Masak kita lihat KKB lalu pakai pendekatan humanis, ya habis kita. Humanis itu kalau ada masyarakat yang menjaga daerahnya bersama TNI. Lalu mengelola rumah tangga, menyekolahkan anak-anaknya, itu akan didekati oleh TNI secara humanis," kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) itu.

Namun, bila personel TNI kena tembak maka naluri prajurit untuk bertempur harus muncul.