Mau Bantu Benahi Polri, Mahfud Masih Tunggu Keppres Pembentukan Komite

30 Sep 2025, 10:39 WIB

Santi Dewi

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. (Tangkapan layar YouTube Mahfud MD Official)

Intinya sih...

Mahfud nilai tidak lumrah tim transformasi Polri diisi semua oleh polisi
Mahfud tak mempermasalahkan ada dua tim reformasi kepolisian
Jimly Asshidiqqie ikut disebut akan gabung ke komite kepolisian versi Istana

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengaku belum tahu pembenahan macam apa yang dibutuhkan oleh Presiden Prabowo Subianto di tubuh kepolisian. Sebab, hingga kini belum terbit keputusan presiden soal pembentukan komite kepolisian tersebut. Selain itu, Mahfud juga belum mengetahui apa posisinya di dalam komite.

"Saya belum tahu (yang perlu dibenahi struktural atau kultural) karena Keppresnya belum datang. Apakah pembenahan yang dibutuhkan struktural, instrumental atau kultural, efek dari penunjukkan komite itu. Kalau saya lebih baik langkah-langkah yang segera dilakukan tak perlu lagi membongkar aturan-aturan itu," ujar Mahfud ketika dikonfirmasi pada Senin (29/9/2025).

Ia meyakini permasalahan kultural di tubuh kepolisian yang perlu segera dibenahi. Mulai dari ramainya tindak penganiayaan, koncoisme, pemerasan, hingga praktik beking.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu tidak sekedar mengarang karena sudah mendapat banyak bukti dari praktik kultur buruk di kepolisian. Bahkan, kata Mahfud, sudah ada anggota kepolisian yang dihukum karena ikut melakukan kultur buruk tersebut.

"Salah satu hal yang banyak mengagetkan saya adalah banyak polisi yang sudah dipecat atau PTDH, ternyata bisa masuk dan bekerja lagi (di kepolisian). Misalnya, ada anggota kepolisian yang terlibat kasus pemerasan dan dipecat tetapi dipromosikan karena dianggap berprestasi dalam memberantas kasus narkoba," tutur dia.

Ia mengaku memiliki nama-nama personel kepolisian yang bermasalah tersebut dan disampaikan ketika rapat perdana di komite kepolisian.

"Itu pun kalau memang tim itu (komite kepolisian) jadi dibentuk oleh presiden. Karena SK (Surat Keputusan) belum datang," imbuhnya.

1. Mahfud nilai tidak lumrah tim transformasi Polri diisi semua oleh polisi

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. (Tangkapan layar YouTube Mahfud MD)

Ketika ditanyakan pendapatnya apakah lumrah kepolisian juga membentuk tim tranformasi reformasi Polri yang anggotanya semua diisi oleh anggota polisi, Mahfud mengakui hal tersebut tidak lumrah. Meski begitu, fokusnya saat ini adalah komite kepolisian yang bakal dibentuk oleh Prabowo.

"Mungkin tidak lumrah ya. Tapi, itu (tim transformasi kepolisian) menjadi urusan Polri. Meskipun tetap terbuka peluang presiden kemudian membuat hubungan resmi antara yang dibentuk oleh presiden dengan Polri. Sehingga, kita bisa saling melengkapi," kata Mahfud.

Ia mengaku belum mengetahui apakah tim transformasi kepolisian akan menjadi badan khusus dan kerjanya tidak tumpang tindih dengan komite kepolisian versi Istana.

2. Mahfud tak mempermasalahkan ada dua tim reformasi kepolisian

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. (Tangkapan layar YouTube Mahfud MD)

Mantan Ketua Komisi Kepolisian itu juga mengaku tidak memusingkan bila terbentuk persepsi Kapolri tengah membuat tim tandingan lewat tim transformasi kepolisian. Baginya yang terpenting Polri menjadi institusi yang lebih baik.

"Kalau mau dianggap ini sebagai sebuah pertandingan ya gak apa-apa kalau saya disuruh bertanding, lalu saya kalah, gak apa-apa. Tim reformasi kepolisian yang menang ya gak apa-apa juga. Asal Polrinya lebih baik," katanya sambil tertawa.

Ia pun menyerahkan proses perbaikan di tubuh kepolisian kepada Prabowo. Hal-hal apa saja yang ingin diperbaiki di dalam tubuh Polri.

Meski begitu, Mahfud turut memuji Ketua Tim Transformasi Kepolisian, Komjen Chrysnanda Dwilaksana sebagai polisi yang jujur dan berintegritas. Sebab, ia mengaku Chrysnanda secara pribadi.

"Beliau orang yang sangat lurus. Saya kenal secara pribadi, saya kenal dia menyampaikan pandangan-pandangan progresif mengenai Polri dan dia mencatat hal-hal yang saya catat tadi," katanya.

3. Jimly Asshidiqqie ikut disebut akan gabung ke komite kepolisian versi Istana

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie ketika berbincang di program Real Talk by Uni Lubis di studio IDN Times. (IDN Times/Athif Aiman)

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imigrasi dan Pemasyarakatan), Yusril Ihaza Mahendra, mengatakan komite reformasi Polri akan dibentuk Prabowo pada pertengahan Oktober 2025. Komite itu akan digodok usai lawatan Prabowo ke luar negeri.

"Jadi, Pak Kapolri sudah membentuk tim itu, dan nanti Pak Presiden setelah kembali dari luar negeri diperkirakan pada pertengahan Oktober akan mengumumkan Komisi Reformasi Kepolisian tersebut," ujar Yusril di Gedung Kemenko Kumham Imipas pada Jumat, 26 September 2025 lalu.

Ia mengatakan, terdapat sejumlah nama yang akan masuk dalam Komite Reformasi Polri itu termasuk dirinya. "Sejumlah nama sudah digadang-gadang menjadi anggota, antara lain Pak Mahfud MD, Pak Jimly (Asshiddiqie),” katanya.

Yusril juga memastikan Komite Reformasi Polri tidak akan tumpang tindih dengan Tim Reformasi Polri yang sudah dibentuk oleh Kapolri.

"Kedua lembaga ini akan saling melengkapi. Kami harapkan ke depan, Presiden benar-benar menyadari banyak kritik yang dialamatkan kepada para penegak hukum, dan pada masa kepemimpinannya, dia ingin melakukan pembenahan internal," tutur dia.