Mau Berutang Rp1.760 T untuk Alutsista, Kemhan Klaim Tak Bebani Negara

01 Jun 2021, 17:31 WIB

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Pertahanan akhirnya angkat bicara mengenai rencana membeli alat utama sistem pertahanan (alutsista) dengan nominal anggaran yang fantastis. Kemhan menganggarkan Rp1.760 triliun untuk membeli alutsista. Tapi, dana tersebut bukan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan pinjaman luar negeri.

Juru bicara Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, meski dana tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri, tetapi Kemhan memastikan tidak akan membebani APBN.

"Mengapa bisa begitu? Karena pinjaman yang kemungkinan akan diberikan oleh beberapa negara ini diberikan dalam tenor yang panjang dan bunga sangat kecil, serta proses pembayarannya menggunakan alokasi anggaran Kemhan yang setiap tahun memang sudah dialokasikan di APBN," ungkap Dahnil dalam keterangan tertulis pada Senin malam, 31 Mei 2021.

Hal tersebut tidak akan mengganggu APBN dengan skenario alokasi anggaran yang diberikan Kementerian Keuangan ke Kemhan konsisten di angka 0,8 persen dari PDB (Pendapatan Domestik Bruto) selama 25 tahun ke depan.

"Formula itu masih dibahas dalam pembahasan bersama para pihak yang terkait. Jadi, bukan konsep yang sudah siap diimplementasikan," tutur dia lagi.

Lalu, mengapa anggaran yang seharusnya diperuntukan hingga tahun 2045 harus dipercepat realisasinya pada 2024?

1. Kemhan akan teken kontrak pembelian alutsista pada 2020-2024

Ilustrasi alutsista (tank). (IDN Times/Aditya Pratama)

Menurut Dahnil, pembelian alutsista merupakan salah satu instruksi langsung dari Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Jokowi sempat bertanya dengan jelas dalam kurun waktu lima hingga 25 tahun Indonesia bisa memiliki alutsista apa saja. Apalagi 60 persen kondisi alutsista di Tanah Air sudah sangat tua, usang dan memprihatinkan.

"Maka, dengan demikian modernisasi alpahankam (alat peralatan pertahanan dan keamanan) adalah keniscayaan karena pertahanan yang kuat terkait dengan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa. Oleh sebab itu, Kemhan mengajukan formula modernisasi alpahankam melalui reorganisir belanja dan pembiayaan alpahankam," tutur Dahnil.

Melalui proses reorganisasi belanja dan pembiayaan alpahankam, maka mekanisme belanja alat pertahanan lima renstra dibelanjakan pada satu renstra pertama yaitu periode 2020-2024.

"Tujuannya, postur pertahanan ideal Indonesia bisa tercapai pada 2025 atau 2026. Postur ideal itu diharapkan bisa bertahan hingga 2044," ujarnya lagi.

Dengan formula ini, maka pembelanjaan baru bisa dilakukan kembali pada 2044 untuk 25 tahun ke depan. Dahnil mengibaratkan, pembelian alutsista sama seperti membangun sebuah rumah yang ideal.

"Jadi, proses pembangunan rumahnya bukan dengan cara mencicil. Mulai dari jendela, kemudian setelah ada duit lagi baru membangun pintu dan disusul bagian lainnya," kata dia.

2. Dokumen rancangan perpres mengenai rencana pembelian alutsista bersifat rahasia tapi bocor ke publik

ilustrasi alutsista (kapal perang). (IDN Times/Aditya Pratama)

Ia juga menyesalkan mengapa dokumen rancangan perpres yang bersifat rahasia malah bocor ke publik. Dahnil juga menuding pihak-pihak yang membocorkan menjadikan dokumen tersebut sebagai alat politik. Tujuannya, untuk mengembangkan kebencian politik dan gosip politik yang penuh dengan nuansa kecemburuan politik.

"Tentu Kemhan akan bersikap tegas untuk mengusut siapa yang bertanggung jawab menyebarkan dokumen tersebut, sehingga menjadi simpang siur di ruang publik," kata Dahnil lagi.

Ia juga membantah bahwa Kemhan tidak melibatkan Mabes TNI ketika menyusun rencana peminjaman luar negeri senilai Rp1.760 triliun. Hal itu disampaikan oleh analis dan pengamat militer dari Universitas Pertahanan Indonesia, Connie Rahakundini Bakrie, ketika berbicara dengan mantan anggota DPR, Faizal Akbar di akun YouTubenya pada 27 Mei 2021 lalu.

"Pernyataan itu jelas penuh dengan motif politik, tanda-tanda melakukan disharmonisasi antara Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan angkatan. Sejak awal proses upaya melakukan modernisasi dengan berbagai formulanya itu pasti melibatkan Mabes TNI dan tiga angkatan," ucap dia.

3. Connie kritik pembelian alutsista yang pembayarannya harus rampung pada 2024

Pengamat bidang militer dan hankam dari Universitas Indonesia, Connie Rahakundini Bakrie ketika berbicara di program "Ngobrol Seru" (Tangkapan layar YouTube IDN Times)

Sementara, menurut Connie tidak masuk akal bila rencana pembelian alutsista untuk lima renstra atau 2044, namun pembayarannya harus dilunasi hingga 2024 mendatang.

"Kan bisa dibikinnya (pembayaran) dibagi menjadi 25 tahun berjalan. Atau sesuai datangnya barang. Misalnya bila barangnya akan tiba selama periode lima tahun ya pembayarannya dibagi lima tahun," kata dia ketika dihubungi IDN Times pada hari ini.

Connie juga meminta agar Kemhan menjelaskan secara detail bila rancangan Perpres pembelian alutsista itu disetujui oleh presiden, maka siapa yang akan mengembalikan pinjaman tersebut.

"Yang harus mengembalikan itu siapa, Kementerian Pertahanan, Pak Prabowo atau rakyat Indonesia?" tanya Connie.

Apalagi, kata dia, beban keuangan rakyat Indonesia sebenarnya sudah tinggi akibat penanganan pandemik COVID-19. Ia juga mewanti-wanti pembelian alutsista juga harus diimbangi dengan jumlah personel yang akan mengoperasikan.

"Contoh, satu kapal selam membutuhkan SDM berkisar 50-75 orang. Bila betul yang akan dipesan sampai enam kapal selam baru, apakah hal itu sudah dihitung?" kata dia lagi.

Di sisi lain, anggota Komisi I dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Syaifullah Tamliha, menilai tidak ada dampak yang membahayakan bila Kemhan meminjam dana dari luar untuk keperluan alutsista.

"Itu malah baik. Kita akan membeli (alutsista) di sekutunya Amerika dan sekutunya Rusia, sehingga tidak ada pihak yang tersinggung bila ada pembelian itu," ungkap Syaifullah ketika berbicara di stasiun Kompas TV pada 30 Mei 2021.