Jakarta, IDN Times - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai frustasi dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, hal itu diungkapkan dalam sebuah wawancara khusus dengan media asing Sydney Morning Herald (SMH).
Rasa frustrasi Anies digambarkan SMH terkait penanganan virus corona atau COVID-19 di Indonesia khususnya Jakarta.
Kepada SMH, Anies mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah mengetahui keberadaan virus corona sejak Januari 2020. Padahal pemerintah pusat melalui Presiden Joko "Jokowi" Widodo baru mengumumkan dua kasus pertama di Indonesia pada Senin (2/3).
"Kami sudah mulai rapat dengan seluruh rumah sakit di Jakarta, membahas apa yang kami sebut pneunomia Wuhan waktu itu," ucap Anies seperti dikutip dari SMH pada Minggu (10/5).
Sejak pertama kali mengetahui adanya virus corona, menurut Anies jumlahnya mulai terus meningkat. Namun, pada saat itu Pemprov DKI Jakarta tidak diizinkan melakukan pengujian sehingga haus mengirimkan seluruh sampel dari setiap kasus yang dimiliki ke laboratorium nasional yang dikendalikan pemerintah pusat.
"Pada waktu itu saya memutuskan untuk go public dan saya katakan kami telah memantau. Hal itu langsung ditanggapi Kementerian (kesehatan) yang mengatakan kami tidak memiliki kasus positif," jelas Anies.
Memang, sebelum kasus COVID-19 pertama dipublikasikan, pemerintah pusat baik Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, maupun sejumlah menteri masih menampik adanya virus itu di Indonesia.
Bahkan, pemerintah pusat sempat akan membayar influencer sebesar Rp72 miliar demi menarik minat wisatawan ke Indonesia agar sektor pariwisata tidak terpukul.
Dalam wawancara tersebut, Anies juga membantah optimisme pemerintah pusat yang menyebut Indonesia telah melewati fase terburuk virus corona. Ia menilai masih harus menunggu beberapa pekan ke depan untuk mengetahui apakah tren kasus mulai merata atau masih naik.
Menurutnya virus ini tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir. Sebab, Anies tidak melihat tanda-tanda akan segera berakhir dalam data yang dimiliknya.
"Ini adalah waktu di mana para pembuat kebijakan perlu mempercayai ilmu pengetahuan," kata Anies.