Melawan Kelompok Penebar Ketakutan Paska Serangan Gereja St. Lidwina Yogyakarta

Meskipun tak mengikuti misa pada Minggu pagi, namun Yohanes menjadi salah satu saksi mata serangan brutal itu. Pensiunan pegawai kantor Samsat Sleman itu sedang mengantar istrinya ke pasar ketika melintasi gereja Santa Lidwina Minggu pagi.

“Saat itu warga setempat banyak mengerumuni gereja. Saya kemudian mengantar istri saya dan kembali ke gereja,” ujarnya. Ketika ia masuk, darah Budiono telah tumpah di halaman gereja dan kondisi di dalam gereja kacau balau. Pelaku menguasai mimbar dan umat melempar berbagai barang ke arah pelaku untuk melumpuhkan pelaku yang diketahui kelahiran tahun 1995 dan berinisial S.

“Di dalam gereja sudah banyak umat dan warga sekitar, bahkan warga antusias untuk ikut melumpuhkan pelaku. Polisi saat itu belum tiba," katanya. Di dalam gereja, pelaku menguasai mimbar, bergerak ke kanan dan ke kiri, terkadang maju dan mundur beberapa langkah. Terkadang menghindari lemparan, mengacungkan jari ke arah pelempar, sambil mengacungkan pedang sepanjang satu meter.

Tak lama kemudian, sirine mobil polisi terdengar meraung dan mendekat. Sejumlah polisi mulai masuk ke dalam gereja. “Seorang polisi masuk sambil mengacungkan senjata ke atas," ingatnya. Ia berjalan masuk, tangannya menunjuk tegas ke arah pelaku dan melepaskan tembakan peringatan ke atas. Pelaku yang beringas kemudian berlari ke arah petugas tersebut. Dua tembakan pun dilepas ke arah kaki pelaku. Bukannya lumpuh, pelaku beringas berlari dan mengayunkan pedang ke arah petugas kepolisian itu.

“Saya spontan menarik pak polisi jatuh ke belakang, dan hampir bersamaan, warga yang lain langsung menyergap pelaku dari belakang sampai dia jatuh tertelungkup dan pedangnya dirampas,” runtut Yohanes.

Adalah Al Munir, petugas kepolisian yang terluka dalam serangan tersebut. Empat korban lain adalah Karl Edmund Prier yang terluka ketika memimpin misa, Yohanes Tri umat yang duduk tak jauh dari mimbar, Budijono umat yang berada di luar gereja dan Martius Parmadi.

Doa dan dukungan mengalir untuk umat Katolik dan korban yang jatuh atas peristiwa itu. Karl Edmund Prier adalah Direktur Pusat Musik Liturgi Gereja Katolik Indonesia. Bagi pemuka agama Katolik di Yogyakarta, Romo kelahiran Jerman yang berkewarganegaraan Indonesia itu dikenal gemar menggunakan lagu tradisional daerah di Nusantara dalam misa di gereja.

“Romo Prier ini berharap orang Indonesia jika menyembah Tuhan, jangan melupakan tradisinya sendiri. Pujilah Tuhan dengan menggunakan lagu Nusantara,” kata Baskara Tulus Wardaya, Imam Jesuit dan Direktur Pusat Kajian Demokrasi dan Hak-Hak Asasi Manusia (Pusdema) Universitas Sanata Darma Yogyakarta. Tiga tebasan pedang diayunkan pelaku pada Romo Prier ketika memimpin umat mengumandangkan kidung kemuliaan kepada Tuhan di mimbar Gereja Santa Lidwina. Seorang umat berhasil melarikan romo Prier keluar gereja setelah pelaku dikecoh oleh umat yang lain.

Sri Sultan Hamengku Buwono X menyebut serangan terhadap umat Katolik yang sedang beribadah adalah tindakan yang keji dan tidak berperikemanusiaan. Sebuah tindakan yang tidak mencerminkan karakter warga Yogyakarta. “Ada umat yang sedang beribadah, kenapa ada yang melakukan serangan tanpa berperikemanusiaan. Jelas itu bukan karakter warga masyarakat Jogja. Saya sangat menyesali hal ini dan ini adalah peristiwa yang tidak boleh terjadi lagi,” kata Sultan kepada wartawan di RS Panti Rapih seusai membesuk Romo Prier pada Minggu petang 11 Februari 2018.

Atas tindakan yang keji itu, Raja sekaligus Gubernur DIY itu menyampaikan permohonan maaf terhadap umat Katolik dan juga korban serangan keji itu. “Khususnya, baik warga masyarakat Katolik maupun korban, saya mohon maaf. Biarkan kami berkoordinasi dengan pihak keamanan untuk menjaga gereja dan sebagainya itu. Kami menjamin dan melindungi warga masyarakat Jogja yang mau beribadah sesuai keyakinan dan agamanya. Itu komitmen yang kita bangun bersama,” kata Sultan.

Serangan Gereja Santa Lidwina menambah daftar kekerasan terhadap umat beragama di Yogyakarta. Pengajar Center for Religious and Cross –cultural Studies (CRCS) Universitas Gadjah Mada (UGM) Mohammad Iqbal Ahnaf mengingatkan peristiwa pembubaran bakti sosial milik Gereja Santo Paulus Pringgolayan di Bantul baru saja terjadi pada akhir Januari kemarin.  

Pembubaran itu didorong oleh datangnya sejumlah ormas di lokasi, salah satunya Front Jihad Islam. Iqbal menyebut pelaku kali ini berbeda jika dibandingkan dengan sejumlah kasus intoleransi di Yogyakarta. “Biasanya pelakunya berkelompok, tetapi yang ini berbeda. Pelakunya satu orang. Tetapi siapa saja pelakunya, korbannya tetap sama. Kelompok minoritas,” kata Iqbal pada Rappler, Selasa 13 Februari 2018.

Kelompok minoritas dipandang lemah dan tak memiliki suara. Sehingga intimidasi dan terror sering dilakukan atas mereka. Iqbal menyebut tindakan menciptakan teror sengaja ditebar untuk menuai keuntungan, baik di sekitar Yogyakarta ataupun di tingkat nasional. “Mereka sengaja menyebar ketakutan dari sentiment keagamaan untuk mendapatkan keuntungan. Semakin ditakuti maka kelompok itu akan mendapat keuntungan, karena merekalah yang melakukan, bahwa mereka nyata dan suaranya menjadi penting untuk didengarkan,” kata Iqbal.

Kelompok penebar ketakutan tersebut sering kali jumlahnya sedikit namun bersuara lantang mengatasnamakan kelompok mayoritas. Kelompok ini juga mendapat kesempatan karena seringkali memiliki akses tekanan terhadap penguasa. Selain itu, menurut Iqbal, perspektif penguasa sering kali tidak peka terhadap kelompok minoritas juga menguntungkan kelompok penebar ketakutan. “Kemampuan pressure-nya kuat meskipun basisnya kecil,” katanya.

Jika dibiarkan, penebar ketakutan akan semakin mendapat tempat, mapan dan semakin susah untuk diatasi. Iqbal mendorong sejumlah upaya untuk mengatasi politisasi ketakutan tersebut. “Penegakan hukum dari kepolisian harus berjalan. Kekerasan harus ditindak. Harus ada efek jera kepada pelaku. Harus ada sistem yang terukur untuk mengukur efektif atau tidaknya sebuah aturan pencegahan. Ada evaluasi jika kebijakan itu tidak efektif, dari tingkat lokal hingga nasional. Misalnya pejabat yang dicopot jika gagal,’ katanya. Kemungkinan gejolak sosial yang timbul atas penegakan hukum menurutnya bisa dicegah bila polisi tegas dan bertindak sesuai aturan.

Di tingkat Yogyakarta, menurut Iqbal, penguasa harus memanfaatkan basis kultural yang bersifat terbuka untuk menumbuhkan keberagaman. Model perdamaian bisa dibentuk memanfaatkan basis budaya yang kuat di Yogyakarta. “Pemerintah harus bekerjasama dengan banyak tokoh agama, seniman, budayawan, yang banyak memiliki sumbangan dan pemikiran terhadap keberagaman dan toleransi,’ katanya.

Strategi kegiatan masyarakat yang toleran penting untuk mendapat tempat. “Misalnya tirakatan 17 Agustus, dulu wayang kulit sekarang pengajian. Bukan saya tidak setuju pengajian, tetapi perlu dihadirkan kembali eskpresi kultural yang inklusif di Joga,” katanya.

Ia mencatat, rentetan kekerasan di Yogyakarta meningkat dalam jumlah kejadian sejak 2009. Meskipun tidak menyebutkan angka detil, ia menyebut kelompok gereja paling banyak mengalami kekerasan diikuti oleh kelompok yang dituduh sesat serta kelompok minoritas lain seperti komunitas Lesbian, Gay, Bisexsual dan Transgender (LGBT). Langkah awal mengatasinya bisa dimulai dari pemetaan wilayah, kekerasan dan hal lain yang membantu untuk menentukan tindakan dan fokus tenaga yang menurutnya memang terbatas.

“Perlu diskusi lebih dalam dengan banyak pihak tentang titik rawan di Yogyakarta. Tapi bisa dilihat dari catatan selama ini. Misalnya pertikaian antar ormas, serangan kepada kelompok minoritas, serangan sporadis, kekerasan klitih. Kalau minoritas, catatan saya yang paling tinggi adalah gereja,” katanya.

Ia juga mendorong aturan yang lebih dari sekedar keprihatinan dari pemerintah. Sebuah standar prosedur yang melibatkan peran masyarakat setempat dan kemudian penerapannya disosialisasikan hingga lingkup RT dan RW lebih penting dibandingkan ungkapan prihatin dan simbolis lainnya.

“Harus ada produk kelembagaan yang bersifat preventif dan responsif. Yang preventif misalnya bagaimana toleransi muncul dan menguat di kampung, di sekolah, di perguruan tinggi, di antara perkantoran dan masyarakat. Responsif misalnya apa yang harus di lakukan ketika kelompok itu datang, siapa yang harus ditelpon, dan teknis lain jika itu terjadi. Dibutuhkan political will dari polisi dan penguasa. Di luar negeri ini disebut community policy,” sebutnya.

Sementara itu, seniman kelahiran Yogyakarta Butet Kartaredjasa ikut mengutuk kejadian penyerangan di Gereja Santa Lidwina, Bedog, Sleman. Menurutnya, kejadian seperti itu tidak seharusnya terjadi di Yogyakarta.

"Menurut saya, dalam situasi semacam ini yang harus ditegakkan adalah hukum. Hukum harus berjalan semestinya. Aparat hukum harus bertindak tegas. Itu aja. Itu yang akan menyelamatkan negeri ini. Kalau kita semua berpihak pada konstitusi," ujar Butet yang ditemui Rappler di Geria Olah Kreativitas Seni, Singapadu, Bali, Minggu, 11 Februari.

Tak cuma fokus soal peristiwa kriminalnya, Butet menduga ada hal yang lebih besar yang sedang mengancam. "Yang saya khawatirkan kalau ini merupakan seuatu tindakan sistemik untuk menghancurkan kebudayaan. Bukan hanya Jogja tapi Indonesia. Karena musuh pertama dari kaum radikal adalah kekuatan kebudayaan."

Butet menganalisa, Jogja bisa jadi sasaran empuk kaum radikal karena memang kondisinya yang sangat kental dengan budaya. "Jogja mempunyai masyarakat dan culture yang berkebudayaannya sangat kuat. Penghormatan kepada kebudayaan sangat tinggi. Nah, saya khawatir kalau itu suatu desain sistemik untuk menghabcurkan kekuatan budaya. Secara simbol, Jogja nomor satu. Hendaknya itu jangan terjadi. Hendaknya pemerintah mengatasi masalah ini dan pemerintah memulihkan kepercayaan kita bukan hanya pada agama tapi juga pada keluruhan kebudayaan sebuah bangsa," tutup Butet. —Rappler.com