Meme Jokowi The King of Lip Service, Ketua BEM UI: Tidak Akan Dihapus

28 Jun 2021, 20:31 WIB

Meme Jokowi The King of Lip Service yang diunggah di akun media sosial BEM UI (www.twitter.com/@BEMUI_Official)

Jakarta, IDN Times - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) ogah menghapus meme Presiden Jokowi, The King of Lip Service, yang diunggah di akun media sosial resmi mereka. Hal itu sudah disampaikan oleh perwakilan BEM ketika bertemu dengan rektorat kampus pada Minggu, 27 Juni 2021.

Pertemuan itu terjadi usai meme tersebut viral di media sosial dan menjadi sorotan publik. Meski kondisi pandemik COVID-19 tengah memburuk, namun pertemuan tatap muka itu tetap digelar pada hari Minggu kemarin.

"Kami lebih banyak memberikan keterangan dan menegaskan unggahan tersebut tidak akan kami take down," ujar Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra kepada IDN Times ketika dihubungi, Senin (28/6/2021).

Menurut Leon, pertemuan itu dikabarkan mendadak. Di surat pemberitahuan dari pihak rektorat, tertulis pertemuan dilakukan pukul 15.00 WIB. Tetapi, ia baru dikabari melalui pesan pendek pukul 14.40 WIB.

"Saya sudah minta agar pertemuan ditunda ke hari Senin ini, tapi pihak rektorat tidak mau. Akhirnya ya sudah saya sampaikan saya akan tiba telat," kata dia yang tiba di rektorat lewat dari pukul 16.00 WIB.

Leon menjelaskan, pihak rektorat tak ingin menunda pertemuan dengan alasan agenda tersebut penting dan harus dilakukan segera. Apakah Leon dan koleganya di BEM UI siap menanggung konsekuensi menolak permintaan rektorat?

1. BEM UI tegaskan meski di bawah rektorat tetapi aksinya tetap independen

Ketua BEM UI, Leon Alvinda Putra (www.instagram.com/@leonalvinda)

Leon mengakui, secara struktural BEM UI memang berada di bawah rektorat kampus. Tetapi, ia memastikan bila menyangkut aksi dan agenda yang hendak mereka suarakan semuanya independen. Tidak ada cawe-cawe dari pihak rektorat.

"Tetapi, kami sering berkoordinasi terkait program kerja. Namun, isu sosial politik yang kami bawa, bisa kami jamin kalau itu independen," ujar Leon.

"Jadi, rektorat sifatnya hanya bisa memberi saran tapi tak bisa mengintervensi keputusan," tutur dia lagi.

Ia pun menjelaskan alasan mengapa menyematkan gelar "The King of Lip Service" kepada mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Sebab, banyak pernyataan Jokowi dinilai kerap kali justru berbeda implementasinya di lapangan.

"Jadi, berulang kali memberikan pernyataan yang seolah-olah menenangkan, memberikan angin segar, tetapi ternyata tidak terjadi. Realitanya sebaliknya," kata dia.

Seharusnya sebagai seorang pemimpin, ujar Leon, apa yang diucapkan sejalan dengan perbuatan.

2. BEM UI tak mau bila diundang Presiden ke Istana

Presiden Jokowi bersama dengan Istrinya Ibu Iriana (Dok. IDN Times/Biro Pers Kepresidenan)

Lebih lanjut, Leon menjelaskan, tujuan dari kritikan BEM UI bukan supaya mereka diundang bertemu Presiden Jokowi ke Istana. Mereka hanya menginginkan agar Jokowi merealisasikan janji-janjinya yang selama ini disampaikan ke publik.

"Kalau (mau diundang) ke Istana kita bisa kirim surat sendiri. Gak perlu kemudian ramai dulu di media sosial," ujar Leon.

"Kami gak ada rencana ke sana," tutur dia lagi.

3. BEM UI siap dengan berbagai konsekuensi, termasuk dijatuhi sanksi

Ilustrasi kampus Universitas Indonesia (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Lebih lanjut, Leon dan koleganya mengatakan siap dengan konsekuensi yang akan dipilih oleh rektorat. Termasuk menjatuhkan sanksi. Namun, Leon menjelaskan, ia akan melihat lebih dulu apa dasar yang digunakan oleh rektorat untuk sanksi itu.

"Kami kan sudah menyampaikan tidak akan take down (unggahan meme Jokowi) karena punya dasar, ada kajian. Bila nantinya rektorat memberikan sanksi maka akan kami lihat dasarnya apa," kata dia.

Ia pun juga menjelaskan, pihak rektorat tak menyampaikan dasar hukum apa yang digunakan sehingga mereka bisa mengatakan meme Jokowi yang diunggah ke media sosial telah melanggar aturan. Berdasarkan penjelasan dari rektorat, BEM UI dianggap telah menghina presiden.

4. Daftar perbuatan Jokowi yang dinilai tak konsisten oleh BEM UI

Presiden Jokowi tinjau food estate di Kalimantan Tengah (Dok. IDN Times/Biro Pers Kepresidenan)

Di dalam unggahannya di media sosial, BEM UI melampirkan sejumlah pemberitaan media tentang daftar berita yang menurut mereka 'bualan' Jokowi. Di antaranya ketika Jokowi mengaku bahwa dirinya rindu didemo.

"Saya kangen sebetulnya didemo. Karena apa? Apapun, apapun, pemerintah itu perlu dikontrol. Pemerintah itu perlu ada yang peringatin kalau keliru. Jadi kalau gak ada demo itu keliru. Jadi sekarang saya sering ngomong di mana-mana. 'tolong saya didemo'. Pasti saya suruh masuk," pernyataan itu dilontarkan Jokowi pada beberapa waktu yang lalu.

Namun menurut catatan BEM UI, faktanya ketika didemo pada saat Omnibus Law disahkan, justru terjadi kekerasan aparat dan penangkapan terhadap sejumlah aktivis dan mahasiswa yang ikut demo. Jokowi malah tidak berada di Jakarta dan meninjau program food estate.

BEM UI juga menyebut daftar lainnya yang membuktikan Jokowi sekedar lip service yakni terkait janji penguatan KPK. Saat berkampanye, Jokowi sempat berjanji untuk menguatkan KPK. Caranya, ia sempat berjanji akan menambah anggaran dan jumlah penyidik komisi antirasuah.

Namun fakta yang ditemukan BEM UI tidak sejalan. Bukan penguatan tapi malah pelemahan KPK yang dilakukan di periode kedua Jokowi menjabat sebagai presiden.