Menaker dan Wamen Sama-Sama Nyaleg, Bagaimana Nasib Tugas di Kabinet?

14 Mei 2023, 09:44 WIB

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah (dok. Kemnaker)

Jakarta, IDN Times - Nasib Kementerian Ketenagakerjaan jelang Pemilu 2024 akan ditinggalkan sementara oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dan Wakilnya, Afriansyah Noor. Hal itu lantaran mereka maju mendaftarkan diri sebagai bakal caleg pada Pileg 2024.

Ida resmi mencalonkan diri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta II. Sedangkan, Afriansyah mendaftar caleg dari Partai Bulan Bintang (PBB) dapil Jawa Barat V.

Baik Ida maupun Afriansyah mengaku siap mundur seandainya diminta Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Namun, keputusan di Mahkamah Konstitusi (MK) hanya meminta para menteri yang mendaftarkan sebagai caleg agar cuti. Ida pun siap dengan keputusan harus cuti sementara dari pekerjaan ketika berkampanye nanti.

"Waktu kampanye, ya kalau memang bertabrakan dengan waktu kerja, ya harus cuti. Atau kalau saya mungkin memilih akan menggunakan kampanye pada waktu bukan hari kerja," ungkap Ida di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (13/5/2023).

Ida mengaku hingga kini belum mendiskusikan soal pencalonan caleg dengan Presiden Jokowi. Komunikasi, kata dia, bakal dilakukan usai proses pendaftaran caleg selesai.

"Nanti (akan lapor). Kita kan baru mendaftarkan Sabtu ini. Setelah ini tentu kami akan laporkan ke Bapak Presiden," tutur dia.

Apakah para menteri di kabinet Jokowi yang maju menjadi caleg sebaiknya mundur?

1. ICW desak menteri Jokowi yang maju sebagai caleg agar mundur, karena rawan konflik kepentingan

Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB), Afriansyah Noor (IDN Times/Aryodamar)

Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak agar menteri-menteri kabinet Jokowi yang memilih maju sebagai caleg pada Pileg 2024, supaya mundur dari posisinya, demi menghindari konflik kepentingan.

"ICW mendorong para menteri yang ingin maju dalam kontestasi politik, khususnya pemilihan legislatif, agar segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri," ungkap peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Minggu (14/5/2023).

Kurnia menuturkan konflik kepentingan yang dimaksud seperti penggunaan aset dan fasilitas negara, serta kewenangan yang melekat sebagai pejabat negara untuk kepentingan meraup suara masyarakat di daerah pemilihannya.

Selain itu, menurut Kurnia, kinerja sebagai menteri tidak akan maksimal. Hal itu makin terlihat nyata jelang masa kampanye nanti. Dengan kata lain, konsentrasi menjalankan mandat sebagai pejabat negara akan terganggu.

"Jika mereka tidak kunjung mengundurkan diri, maka ICW mendesak Presiden mengambil sikap. Misalnya memberhentikan mereka sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju," katanya.

Tidak hanya calon legislatif, ICW turut mendesak anggota Kabinet Indonesia Maju lainnya yang akan maju kontestasi pada Pemilu 2024, baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden, untuk segera menanggalkan jabatannya.

"Potensi persoalannya pun serupa, mereka disinyalir dapat memanfaatkan fasilitas negara untuk melakukan kampanye terselubung," tutur Kurnia.

2. Cak Imin sebut Menaker Ida Fauziyah bakal berkampanye di luar hari kerja

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar hadir dalam rapat koordinasi Caleg PKB se-Kalimantan Selatan di Tanah Bumbu (dok. PKB)

Sementara, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, memastikan program di Kementerian Ketenagakerjaan tidak akan terganggu meski Ida bakal sibuk sebagai bakal caleg. Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengatakan kadernya itu bakal nyaleg di luar jam kerja.

Konfirmasi serupa juga disampaikan Ida. Ia mengatakan seandainya waktu kampanye bertabrakan dengan hari kerja, maka terpaksa ia harus cuti.

Menurut Ida, fenomena menteri yang berkontestasi dalam gelaran pemilihan legislatif atau Pileg bukan hal baru. Dalam pemilu sebelumnya, kata dia, banyak menteri yang juga mencalonkan diri sebagai caleg.

"Kami akan ikuti aturan, menjaga agar tugas sebagai pembantu presiden tidak terganggu dengan proses pencalegan itu sendiri," tutur dia.

3. Sikap menteri yang memilih tidak mundur dari jabatannya sambil nyaleg tak menyalahi konstitusi

Ilustrasi Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) (IDN Times/Axel Joshua Harianja)

Sementara, bila merujuk aturan yang ada, sikap sejumlah menteri Jokowi yang menolak mundur dari jabatannya termasuk dari kursi Menaker, tidak melanggar konstitusi. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, para menteri tidak dilarang mendaftar sebagai calon anggota DPR.

Pasal 240 Ayat (1) huruf k UU Pemilu hanya mengecualikan beberapa jabatan publik yang harus mengundurkan diri bila pejabatnya maju sebagai calon anggota DPR. Mereka yang wajib mundur antara lain kepala daerah, wakil kepala daerah, dan aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS).

Kemudian, anggota Polri dan TNI juga mesti mundur jika ingin menjadi caleg. Selain itu, mereka yang menjabat sebagai direksi, komisaris, dewan pengawas, serta karyawan BUMN dan BUMD juga wajib mengundurkan diri jika ingin menjadi caleg. Mereka pun tidak boleh ikut mengampanyekan diri sebagai peserta pemilu.

"Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali," demikian bunyi Pasal 240 Ayat (1) huruf k.

Selain itu, terdapat syarat lain yang harus dipenuhi para tokoh yang hendak mendaftar menjadi caleg dalam aturan tersebut. Syarat wajib tersebut yaitu menjadi anggota partai politik peserta pemilu dan dicalonkan hanya di satu daerah pemilihan (Dapil).

Baca berita terbaru terkait Pemilu 2024, Pilpres 2024, Pilkada 2024, Pileg 2024 di Gen Z Memilih IDN Times. Jangan lupa sampaikan pertanyaanmu di kanal Tanya Jawab, ada hadiah uang tunai tiap bulan untuk 10 pemenang.