Menaker Ida Jabarkan Mitigasi COVID-19 di Sektor Ketenagakerjaan

Kedua, pemerintah terus melakukan pencegahan penyebaran dan penanganan kasus terkait COVID-19 di lingkungan kerja dan pelindungan pengupahan bagi pekerja/buruh terkait COVID-19. Ketiga, rencana keberlangsungan usaha dalam menghadapi pandemik COVID-19 dan protokol pencegahan penularan COVID-19 di perusahaan melalui SE Menaker Nomor M/7/AS.02.02/V/2020.

Keempat, perlindungan pekerja/buruh dalam program jaminan kerja kecelakaan pada kasus penyakit akibat kerja karena COVID-19. (SE Menaker Nomor M/8/HK.04/V/2020). Kelima, membuka kembali kesempatan kerja calon Pekerja Migran Indonesia (Kepmenaker Nomor 294 Tahun 2020). Keenam, pembayaran THR Keagamaan bagi pekerja di masa pendemik COVID-19. (SE Menaker Nomor M/6/HI.00.01/V/2020).

Menaker Ida menyebut, berbagai program Kemnaker terkait mitigasi pandemik dilaksanakan dengan menyesuaikan protokol kesehatan dan pemberian insentif jaring pengaman sosial. Misalnya program kewirausahaan diarahkan untuk mendukung program ketahanan pangan dan memperkuat industri supply chain nasional.

"Kami berusaha untuk menciptakan wirausaha-wirausaha baru yang produktif dan berkelanjutan sehingga dapat membantu penyerapan tenaga kerja," katanya.

Untuk program BLK Tanggap COVID-19, pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas serta BLK difungsikan untuk dapur umum dan sentra produksi alat pencegahan penyebaran COVID-19. Pelatihan ini tetap dilakukan melalui model blended training maupun full secara luring (luar jaringan) dengan protokol kesehatan. Selama pelatihan peserta diberikan insentif pasca pelatihan.

"Pelatihan vokasi di masa pandemik tetap penting untuk dilakukan karena menjadi bekal bagi mereka yang baru masuk maupun yang ingin kembali masuk pasar kerja," ujar Menaker Ida.

Selain itu, program pendirian Posko K3 Corona adalah layanan informasi, konsultasi, dan pengaduan bagi pekerja/buruh terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan. Kemudian di masa pandemik ini, Kemnaker juga memiliki program perluasan kesempatan kerja melalui kegiatan penciptaan wirausaha baru, inkubasi bisnis, dan padat karya (infrastruktur dan produktif).

"Bahkan tiga kegiatan tersebut memperoleh anggaran tambahan jaring pengaman sosial mengingat situasi saat ini lapangan kerja baru relatif terbatas dibandingkan kondisi normal," ujarnya.

Program mitigasi Kemnaker lainnya di masa pandemik ialah menyalurkan bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah bagi pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan memiliki gaji di bawah Rp5 juta. 

"BSU ini bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi pekerja/buruh dalam rangka penanganan dampak COVID-19," kata Menaker Ida.

Menaker Ida menegaskan, anggaran BSU yang disiapkan senilai Rp29,7 triliun dengan target 12,4 juta pekerja. 

"BSU diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp600 ribu per bulan selama empat bulan. BSU diberikan setiap 2 bulan sekali sebesar Rp1,2 juta, " katanya.

Syarat penerima BSU yakni WNI yang dibuktikan dengan NIK, terdaftar aktif sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS, pekerja/buruh penerima gaji dibawah Rp5juta sesuai yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan, dan memiliki rekening bank yang aktif serta kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan hingga bulan Juni 2020.

Program mitigasi lainnya yakni Kartu Prakerja. Pendataan dan advokasi peserta Kartu Prakerja bagi pekerja terdampak Covid-19 melalui Disnaker provinsi dan asosiasi dunia usaha. Program lainnya yakni optimalisasi penggunaan Sisnaker. (CSC)