Menanti Klarifikasi Teman yang Ditebengi Kaesang untuk Plesiran ke AS

Sementara, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, membocorkan inisial pemilik jet pribadi jenis Gulfstream yang disebut ditebengi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, untuk plesiran ke Amerika Serikat (AS) pertengahan Agustus lalu.

Identitas pemilik jet pribadi itu disampaikan Kaesang di dalam formulir pelaporan dugaan gratifikasi yang dapat diunduh di situs komisi antirasuah.

"Inisialnya Y kalau gak salah. Tapi kami gak tahu apakah yang ditulis benar nama lengkap. Apakah dia WNI atau WNA. Pesawatnya punya siapa, nanti kami konfirmasi kembali," ujar Pahala di gedung C1 KPK, Kuningan, Jakarta Selatan. 

Sementara, ketika IDN Times menanyakan apakah inisial Y yang dimaksud adalah Gang Ye, petinggi perusahaan Sea Limited yang berkewarganegaraan Singapura, Pahala mengaku belum mencermati secara detail.

"Gak tahu, Yogie kalik (namanya)," kata Pahala, berseloroh.

Ketika ditanyakan apakah pemilik jet pribadi itu terafiliasi dengan perusahaan Garena yang bermarkas di Singapura, lagi-lagi Pahala mengaku tidak tahu. "Kejauhan kalian nanyanya," tutur dia.

Tetapi, dalam kronologi penyampaian laporan dugaan gratifikasi, Kaesang mengaku hanya menumpang jet pribadi. Pahala mengatakan tidak tertutup kemungkinan komisi antirasuah akan mengklarifikasi kepada teman Kaesang, sang pemilik jet pribadi tersebut.

"Nanti kan akan kami tanya ke temennya. Yang ditulis (di pelaporan gratifikasi) cuma nebeng (jet pribadi) teman. Bakal kami tanyakan kok temennya yang memberikan tebengan ini siapa," katanya.

Meski mengaku numpang, tetapi Kaesang justru tidak menyebut sang teman pemilik jet pribadi ikut bepergian ke Negeri Paman Sam. Deputi Pencegahan dan Monitor KPK, Pahala Nainggolan menyebut di dalam pesawat jet pribadi jenis Gulfstream ke Amerika Serikat (AS) itu hanya diisi empat orang.

Keempatnya adalah sang istri, Erina Gudono, kakak Erina, satu orang staf dan Kaesang sendiri. Paspampres untuk pengawalan keluarga presiden, tidak ditulis ikut mendampingi ke Negeri Paman Sam. 

"Jadi, di situ ada Kaesang, istrinya, kakak istrinya dan satu orang staf. Jadi, berempat (di dalam pesawat)," ujar Pahala. 

Ketika ditanya mengapa teman yang diklaim oleh Kaesang ditebengi malah tak ada di dalam pesawat, Pahala akan memanggil teman Kaesang tersebut untuk diklarifikasi. "Kan, nanti kita tanya nih sama temannya," tutur dia.

Lebih lanjut, Pahala menyebut Kaesang bersedia memberikan informasi tambahan seandainya dibutuhkan oleh KPK. Pahala sendiri mengaku tidak berada di kantor ketika putra bungsu Presiden Joko "Jokowi" Widodo datang ke gedung C1. Ia sedang mengikuti rangkaian proses untuk menjadi calon pimpinan komisi antirasuah selanjutnya.

"Bukan saya tadi yang nanya. Kalau saya ada di kantor, pasti saya tanya," katanya.

Pahala mengatakan mereka akan menganalisis laporan dugaan penerimaan gratifikasi yang disampaikan Kaesang. Tim Direktorat Gratifikasi akan menganalisis, apakah fasilitas jet pribadi yang diterima Kaesang dan keluarganya masuk gratifikasi.

Bila masuk kategori gratifikasi, maka ada biaya yang harus dikembalikan ke negara. Kaesang mengatakan kepada tim KPK, seandainya perjalanan itu ditetapkan sebagai gratifikasi, maka biaya tiket per individu dihargai Rp90 juta. Biaya itu adalah harga tiket kelas bisnis di pesawat komersial.

"Diestimasi Rp90 juta satu orang. Itu dengan asumsi kalau dia terbang (menggunakan) pesawat komersial, kelas bisnis, dengan tujuan ke Philadelphia. Jadi, tadi Mas Kaesang sudah berbicara ke arah situ," katanya.

"Bila nanti ini ditetapkan maka ketika dikonversi, Beliau sendiri menyampaikan, per orang (mengganti) Rp90 juta. Saya katakan ya nanti kita lihat bagaimana hasil analisanya," imbuhnya.

Bila biaya tiket per individu Rp90 juta maka total biaya yang harus diganti ke negara oleh Kaesang mencapai sekitar Rp360 juta. Tetapi mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo, mengatakan nilai yang harus disetor ke negara itu tidak masuk akal. Sebab, yang digunakan sebagai perbandingan adalah biaya perjalanan dengan pesawat komersial.

Sementara, Kaesang dan keluarga menumpang jet pribadi. Bahkan, sudah tersebar luas, biaya perjalanan dengan jet pribadi dari Indonesia ke AS mencapai Rp8,6 miliar.

Menurut Yudi, seandainya perjalanan terbukti sebagai gratifikasi, maka tim KPK wajib memanggil pihak maskapai yang mengelola jet pribadi jenis Gulfstream tersebut.

"Maskapai itu nanti yang menghitung berapa ongkosnya. Nanti ketika dinyatakan biayanya Rp8 miliar, akan ditanggung renteng oleh mereka. Itu dengan skenario kalau seandainya perlu dikembalikan," ujar Yudi kepada IDN Times melalui telepon, hari ini.

"Jadi, ngaco banget bila konversinya dianggap setara kelas bisnis di pesawat komersial," imbuhnya.

Pahala juga menambahkan sesuai dengan prosedur yang berlaku tim komisi antirasuah akan menganalisa laporan itu paling lambat 30 hari. "Tapi, saya rasa 3-4 hari selesai lah," tutur dia.

Kemudian, sesuai dengan kewenangan KPK di dalam undang-undang, komisi antirasuah akan menetapkan apakah penggunaan jet pribadi itu masuk ke dalam penerimaan gratifikasi atau tidak. Bila dianggap gratifikasi, maka biayanya harus dibayarkan kembali ke negara.

"Kalau misalnya kami sebut bahwa hasilnya ditetapkan sebagai milik negara, maka fasilitas tersebut dikonversi jadi uang. Nanti uangnya disetor (ke negara)," katanya.

Sementara, berdasarkan penelusuran IDN Times, Kaesang menggunakan jet pribadi itu sepanjang 18 Agustus 2024-1 September 2024. Klaim nebeng pun dipertanyakan lantaran ia sempat mampir ke beberapa kota. Mulai dari Los Angeles, Connecticut, Las Vegas, Taiwan hingga Singapura.

Sementara, eks penyidik Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), Yudi Purnomo mengatakan pemilik jet pribadi jenis Gulfstream menjadi petunjuk untuk membuktikan alibi Kaesang Pangarep. Ketika mendatangi komisi antirasuah, Kaesang mengaku hanya nebeng jet pribadi milik temannya itu. Sebab, kebetulan pada 18 Agustus 2024 lalu, temannya tersebut juga hendak ke Amerika Serikat (AS). 

"Kebenaran klaim itu yang harus ditelusuri oleh komisi antirasuah baik secara kronologis maupun yuridis. Tentu KPK harus memeriksa kebenarannya dengan memanggil dan mengklarifikasi teman Kaesang. Siapapun dia," ujar Yudi di dalam keterangan tertulis, dikutip pada Selasa kemarin. 

Teman Kaesang itu sebaiknya juga membawa bukti berupa percakapan terkait nebeng jet pribadi pada Agustus lalu. Hal itu untuk meyakinkan tim komisi antirasuah, pemberian fasilitas tersebut tak memiliki motif lain. 

"Selain itu, orang-orang yang ada di pesawat dan terdaftar di manifes, baik penumpang maupun kru kabin serta mereka yang menjadi staf operasional di darat, juga perlu ditelusuri," tutur dia.