Mendagri Ajukan Anggaran Persiapan Pemilu 2024 Rp1,9 Triliun

09 Jun 2021, 23:30 WIB

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ketika rapat kerja dengan komisi I DPD pada 2019 lalu. (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan anggaran persiapan pemilihan umum serentak pada 2024 yang dimulai 2022 mencapai Rp1,902 triliun.

Ia mengatakan dari anggaran Rp1,9 triliun itu, sebanyak Rp1,6 triliun akan dimanfaatkan Ditjen Polpum Kementerian Dalam Negeri. Dana tersebut akan dimanfaatkan mulai dari pengembangan teknologi informasi layanan publik yang terintegrasi, hingga seleksi penyelenggara komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah.

"Berkaitan dengan hal tersebut, mohon dukungan dari Komisi II DPR RI agar kebutuhan anggaran sebesar lebih kurang Rp1,902 triliun dapat disetujui dan diakomodasi dalam pagu anggaran Kemendagri tahun 2022," ujar Tito ketika melakukan rapat dengan Komisi II di DPR Senayan seperti dikutip dari kantor berita ANTARA, Rabu (9/6/2021).

Ia menjelaskan dalam rangka persiapan pelaksana pemilu dan pilkada serentak 2024, Kemendagri telah berkoordinasi dengan beberapa lembaga mulai dari KPU, Bawaslu, dan kementerian lain pada 23 Maret 2021.

"Salah satu hasil (rapatnya) meminta kepada kementerian atau lembaga, termasuk Kemendagri untuk menyiapkan anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2024," kata pria yang sempat menjabat sebagai Kapolri itu.

Lalu, apakah sudah diperoleh kesepakatan mengenai tanggal pencoblosan pilpres dan pikada?

1. Kemdagri akan gunakan dana Rp282,275 miliar untuk sinkronisasi data kependudukan

ilustrasu kartu uang elektronik (IDN Times/Gregorius Aryodamar P)

Selain digunakan untuk seleksi penyelenggara komisioner KPU, Kemendagri memperkirakan akan menggunakan dana senilai Rp282,275 untuk pengembangan sistem sinkronisasi data kependudukan dengan data sistem pemilih atau Sidalih. Kemendagri, kata Tito, juga perlu menyiapkan data daftar penduduk potensial pemilih (DP4).

Dana tersebut juga digunakan untuk pendataan dan penerbitan dokumen penduduk rentan dalam rangka pemilu 2024, memfasilitasi pencatatan perubahan status kewarganegaraan, hingga mempercepat proses penyelesaian perekaman dan pencetakan KTP Elektronik.

Dana Rp1,9 triliun itu, menurut Tito, juga akan dimanfaatkan untuk pemetaan daerah rawan konflik pada 2024, pemetaan daerah rawan gangguan ketenteraman ketertiban umum, hingga masalah keamanan pandemik COVID-19.

"Kami berharap penyelenggaraan pemilu serentak yang mungkin diselenggarakan secara bersama-sama, pilpres, pileg nasional, dan pilkada, betul-betul berlangsung aman serta berjalan demokratis," kata Tito.

2. Mendagri sebut pencoblosan pada 28 Februari 2024 belum keputusan final

Ilustrasi Pilkada (IDN Times/Mardya Shakti)

Sementara, terkait tanggal pencoblosan pada pemilu 2024 yang semula ditetapkan pada 28 Februari, ternyata belum keputusan final. Apalagi sempat menuai protes dari pemuka agama Hindu pada tanggal tersebut, karena bersamaan dengan perayaan Galungan.

Namun, Tito mewanti-wanti bila jadwal pencoblosan digeser ke April, maka beban kerja penyelenggara pemilu lebih berat. Sebab, bisa bentrok dengan tahapan Pilkada 2024. Kemendagri pun kini tengah mengkaji waktu pencoblosan pada Januari hingga Maret.

"Kalau (tanggal pencoblosan digeser) April akan terjadi overlapping. Kita gak tahu berapa pasangan calon (yang akan ikut). Kalau ternyata ada tiga pasangan calon, ada putaran kedua, nanti akan tabrakan, tabrakan overlapping pekerjaan yang sangat berat sekali," ujar dia.

Sementara, kata Tito, bila pileg dan pilpres dilaksanakan pada Januari 2024, ia khawatir anggaran untuk pelaksanaan belum cair. Sedangkan, jika pileg dan pilpres dilaksanakan pada Maret maka akan bertepatan dengan Ramadan.

"Maret, itu ada bulan puasa, kalau dilaksanakan nanti kelelahan akan timbul dan lain-lain," kata dia lagi.

3. Tim akan kembali bertemu bahas tanggal pencoblosan pemilu di DPR

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Arief Rahmat)

Sementara, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan pihaknya akan kembali bertemu dengan tim untuk membahas tanggal pencoblosan pada kontestasi demokrasi 2024.

"Belum (final tanggal pencoblosan). Tim akan bertemu sekali lagi," ungkap Ilham kepada IDN Times melalui pesan pendek pada 7 Juni 2021.

Pernyataan serupa juga disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa. Ia mengatakan akan ada pertemuan lagi untuk membahas tanggal pencoblosan.

Rencananya, rapat tersebut akan digelar pada Kamis, 10 Juni 2021. Ia mengatakan pembahasan tersebut untuk menghormati perayaan keagamaan. "Secara prinsip kan memang tidak boleh bentrok dengan hari raya keagamaan," tutur dia.