Jakarta, IDN Times - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan anggaran Pemilu 2024 sekitar Rp86,2 triliun. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tak sependapat dengan besarnya anggaran tersebut.
"Ini yang mungkin berbeda Pemilu tahun sebelumnya. Sehingga pertimbangan efisiensi dalam penganggaran pemilu betul-betul kita pertimbangkan," kata Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, Kamis (16/9/2021).
Tito menjelaskan, anggaran Pemilu 2014 kurang lebih Rp16 triliun. Untuk Pemilu 2019 sekitar Rp27,4 triliun. KPU mengusulkan anggaran sekitar Rp86,2 triliun untuk Pemilu 2024. Menurut Tito, lonjakan anggaran ini terlalu besar.
"Jujur saja kami perlu melakukan exercise dan betul-betul melihat detail satu persatu angka tersebut karena lompatannya terlalu tinggi dari Rp16 (triliun) ke Rp27 (triliun), ke Rp 86 (triliun), di saat kita sedang memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk memulihkan ekonomi nasional," katanya.
Mantan Kapolri itu ingin anggaran Pemilu benar-benar dipertimbangkan.
Wakil Ketua Komisi II DPR fraksi NasDem, Saan Mustopa, juga ingin anggaran Pemilu 2024 lebih efisian. Sebab, ekonomi nasional sedang terdampak akibat COVID-19.
"Saya ingin nanti di-exercise oleh KPU dan juga Bawaslu, DKPP, itu terkait efisiensi anggaran. kita harus sama-sama sadari situasi ekonomi kita terdampak pandemik, memang sulit dan bahkan jadi salah satu fokus perhatian publik," kata Saan Mustopa.
Sebelumnya, Tito juga tak sepakat dengan KPU, tentang jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024. Tito mengatakan pemerintah mengusulkan jadwal Pemilu 2024 digelar pada April atau Mei.
"Oleh karena itu, kami mengusulkan agar hari pemungutan suaranya dilaksanakan pada April seperti tahun-tahun sebelumnya. Atau kalau masih memungkinkan Mei 2024," ujar Tito.
Dia menyebut efisiensi sebagai alasan di balik usulan tersebut. Sebab, penentuan hari Pemilu 2024 akan berdampak pada proses tahapan-tahapan pemilu.
"Ini akan berdampak pada polarisasi stabilitas politik keamanan, eksekusi program peraturan pemerintah daerah, dan lain-lain. Bukan hanya pusat, daerah juga. Kan semua berdampak," ujarnya.
Tito pun ingin penentuan pengambilan keputusan mengenai jadwal Pemilu 2024 ditunda.
"Kami meminta agar penentuan waktu pemungutan suara 2024 diputuskan dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR dan para penyelenggara di rapat yang berikutnya sebelum reses selesai," kata dia.