Mendagri Sebut Sumbar Mendekati Normal, Aceh dan Sumut Butuh Perhatian

08 Jan 2026, 20:23 WIB

Mendagri Tito Karnavian (kiri) dan Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon (kanan) dalam jumpa pers rehabilitasi banjir Sumatra. (IDN Times/Amir Faisol)

Intinya sih...

Roda pemerintahan mulai berjalan normal di Sumatra, terlihat dari pulihnya layanan publik, konektivitas jalan nasional, dan aktivitas ekonomi.
18 daerah di Sumut masih perlu perhatian serius, sementara Sumbar hampir pulih total dengan 13 dari 16 daerah yang sudah mendekati normal.
Prabowo menunjuk Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas Rehabilitasi Pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat setelah retret Kabinet Merah Putih Jilid II.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ketua Satgas Rehabilitasi Pascabencana Sumatra sekaligus Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengungkapkan, masih ada sejumlah daerah di Aceh yang masih perlu perhatian khusus karena masih cukup terdampak usai diterjang banjir dan longsor pada akhir November 2025.

Tito mengatakan, terdapat tujuh kabupaten yang masih membutuhkan penanganan serus, di antaranya Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues.

“Khusus untuk di Aceh, ada 7 yang masih perlu kita fokus tanpa menafikan 11 daerah lain. Diantaranya adalah yang utama Aceh Tamiang,” ujar Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

1. Roda pemerintahan mulai berjalan normal

Mendagri Tito Karnavian (kiri) dan Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon (kanan) dalam jumpa pers rehabilitasi banjir Sumatra. (IDN Times/Amir Faisol)

Lebih lanjut, Tito memastikan saat ini roda pemerintahan sudah mulai berjalan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yang mulai pulih. Ia memaparkan beberapa indikator itu, di antaranya konektivitas terutama jalan nasional, pulihnya layanan publik, baik bidang kesehatan seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), hingga sarana prasarana pendidikan sebagian sudah mulai beroperasi.

Selain itu, dia mengatakan, ekonomi turut menjadi indikator pulihnya pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

“11 dari indikator yang saya sampaikan tadi, indikator pulih, pemerintahan, kabupaten berjalan atau tidak, kemudian akses darat untuk mobilitas orang atau barang, kemudian juga layanan publik serta aktivitas ekonomi, 11-nya relatif sudah berjalan dengan mendekati baik,” kata dia.

2. 18 daerah di Sumut perlu perhatian, Sumbar hampir pulih total

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Lebih jauh, Tito menambahkan, di Provinsi Sumatra Utara (Sumut), sebanyak lima dari 18 daerah juga masih perlu mendapat perhatian serius.

“Yang perlu perhatian adalah Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Mandailing Natal,” kata Tito.

Sebaliknya, pemulihan di Provinsi Sumatra Barat cenderung lebih cepat dibanding kedua provinsi lainnya. Namun, masih ada beberapa daerah yang perlu perhatian, di antaranya Kabupaten Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar.

“Sumatra Barat mungkin yang paling cepat untuk recover, itu ada 16 yang dalam catatan kita saat itu terdampak kabupaten/kota, 13 diantaranya sudah mendekati normal,” tutur dia.

3. Prabowo tunjuk Tito Karnavian jadi Kasatgas Rehabilitasi

Mendagri Tito Karnavian. (Dok. Kemendagri)

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto membentuk Satuan Tugas (Satgas) percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Pembentukan satgas ini disampaikan usai Prabowo menggelar retret Kabinet Merah Putih Jilid II di kediamannya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

"Bapak Presiden telah memutuskan untuk membentuk satuan tugas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi, Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam jumpa pers di lokasi.

Prabowo menunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas.

"Beliau menunjuk Bapak Jenderal (Purnawirawan) Tito Karnavian, Mendagri sebagai Ketua Satgas yang didampingi oleh Wakil Ketua Satgas Bapak Richard Tampubolon. Kemudian juga dibantu ada dewan pengarah yang akan diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang PMK," jelas Prasetyo.