Provinsi Papua Barat banyak gunakan anggaran belanja pegawai
Papua Tengah terlalu banyak anggaran disimpan di bank
Papua Pegunungan paling memprihatinkan karena defisit anggaran
Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyoroti minimnya belanja anggaran di empat provinsi Daerah Otonom Baru (DOB) Papua, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
"Kalau kita lihat data ini, empat daerah yang DOB sebelah kanan semua, yaitu belanjanya sangat rendah," kata Tito saat memaparkan data di Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2025).
Tito menjelaskan, Provinsi Papua Barat Daya belanja anggarannya baru menyentuh angka 11 persen. Ia menilai, pemerintah provinsi setempat lebih banyak menggunakan anggaran untuk belanja pegawai. Kemendagri khawatir belanja untuk masyarakat belum dilakukan.
"Provinsi papua barat daya ini pendapatannya 17 persen, belanjanya baru 11 persen lebih artinya ini lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai. Belanja untuk masyarakatnya kami khawatir belum menyentuh," ujar dia.
Sementara, untuk kasus di Papua tengah permasalahannya adalah anggaran terlalu banyak disimpan di bank. Sebenarnya kebijakan ini bagus dalam menyerap anggaran dari pusat, namun sayangnya pembelanjaannya masih sangat kurang.
Menurut Tito, permasalahannya adalah rencana pergantian kepala dinas, sehingga uangnya ditahan di tingkat provinsi.
"Ini 48 persen anggaran mereka, pendapatannya, tapi belanjanya baru 15 persen. Kami sudah menyampaikan kepada gubernur, mengecek masalahnya di mana. Salah satu permasalahannya, adalah ini artinya uangnya terlalu banyak disimpan di bank, bagus dalam menyerap anggaran dari pusat, tapi pembelanjaannya sangat kurang. Dan ini masalahnya adalah rencana pergantian dari kepala-kepala dinas, sehingga uangnya ditahan di tingkat provinsi. Kami sudah telpon langsung Pak Gubernur, agar segera kalau mau dilakukan pergantian pejabat tapi uangnya jangan ditahan. Ini bulan Juni, harus dieksekusi supaya terjadi peredaran uang," beber Tito.
Lebih lanjut, Tito menilai, belanja anggaran Papua Pegunungan jadi yang paling memprihatinkan ketimbang provinsi DOB Papua lainnya. Bahkan di daerah terjadi defisit anggaran.
"Kemudian Papua Pegunungan, ini yang memprihatinkan kita, karena pendapatan nya yang mengandalkan pusat baru terserap 14 persen di Juni, belanjanya sudah 20 persen artinya terjadi defisit di Papua Pegunungan," kata Tito.
Tito mengatakan, permasalahan yang terjadi ialah karena kompetensi Pemprov Papua Pegunungan yang masih belum memenuhi syarat salur anggaran dari pusat.
"Ini dampaknya yang kita harus lakukan, Papua Pegunungan ini kami melihat persoalannya kembali ke masalah syarat salur, karena Kemenkeu menetapkan persyaratan untuk menyalurkan. Ini kami lihat ada permasalahan kompetensi dari Pemprov Papua Pegunungan yang tidak memenuhi syarat salur yang disyaratkan Kemenkeu, sehingga Kemenkeu tidak menyalurkan karena syarat salurnya tidak terpenuhi," ucap dia.
Sementara belanja anggaran yang dilakukan Papua Selatan juga perlu ditingkatkan, karena baru masih mentok di angka 18 persen.