Jakarta, IDN Times - Pembahasan mengenai Pemilu 2024 sedang berlangsung. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ilham Saputra, mengusulkan supaya masa kampanye Pemilu 2024 digelar selama tujuh bulan.
"Usulan KPU kita menambah durasi kampanye dengan menyamakan durasi kampanye pada pelaksanaan Pemilu 2019, yaitu selama 209 hari atau tujuh bulan untuk menghindari potensi tidak tepatnya logistik datang ke TPS," kata Ilham saat rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI, Senin (6/9/2021).
Dalam rapat sebelumnya, masa kampanye yang diusulkan KPU adalah 120 hari atau empat bulan. Kampanye dilakukan dari 23 Oktober 2023 sampai 17 Februari 2024.
Ilham menjelaskan waktu kampanye selama empat bulan tidak cukup untuk menyelesaikan proses pengadaan logistik. Waktu empat bulan menurutnya tak cukup. Bila kampanye dilakukan selama tujuh bulan, KPU bisa melakukan pekerjaannya dengan baik.
"Proses pengadaan satu bulan, proses pengadaan termasuk potensi penambahan waktu jika ada gagal lelang dua bulan. Kemudian pelaksanaan pekerjaan ini termasuk proses produksi sampai pengiriman kabupaten/kota (selama) tiga bulan, pengelolaan gudang itu 50 hari," kata Ilham.
Dalam rapat itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tak sepakat dengan Ilham. Tito ingin masa kampanye yang diusulkan 7 bulan itu diperpendek. Dia khawatir masyarakat terdampak polarisasi.
"Tujuh bulan pertimbangannya sederhana yaitu pertimbangan pengadaan logistik, tapi dampaknya tujuh bulannya itu kita belajar dari kemarin tahun 2019, pengalaman saya sebagai Kapolri, jujur saja, kasihan melihat bangsa, terpolarisasi demikian selama tujuh bulan," kata Tito.
"Kita ingin agar masa kampanye lebih pendek, sehingga polarisasi atas nama demokrasi fine, tapi faktanya polarisasi itu akan bisa mengakibatkan terjadinya perpecahan dan konflik dan kekerasan yang kita alami," tambah Tito.
Tito mengusulkan agar pelaksanaan kampanye tetap empat bulan. Hal ini sesuai dengan konsinyasi dengan Komisi II, KPU, serta pihak terkait. Mantan Kapolri ini menambahkan, masalah logistik Pemilu 2024 bisa diatasi dengan regulasi khusus.
"Untuk menangani masalah logistiknya perlu dibuat regulasi khusus pengadaan barang dan jasa dengan pendampingan LKPP supaya proses logistiknya cepat," kata Tito.
Tito Karnavian lalu bicara mengenai jadwal penyelenggaraan Pemilu 2024. Dia juga tak sepakat dengan usulan pemilu pada Februari 2024.
"Oleh karena itu kami mengusulkan agar hari pemungutan suaranya (Pemilu) dilaksanakan pada bulan April seperti tahun-tahun sebelumnya. Atau kalau masih memungkinkan Mei 2024. Nah untuk itu ini memerlukan exercise yang secara detail," ucap Tito.
Tito menjelaskan pemerintah mengusulkan Pemilu 2024 digelar April atau Mei karena mengedepankan prinsip efisiensi. Penentuan hari Pemilu 2024, sambungnya, akan berdampak pada proses tahapan pemilu.
"Ini akan berdampak pada polarisasi stabilitas politik keamanan, eksekusi program peraturan pemerintah daerah, dan lain-lain. Bukan hanya pusat, daerah juga," ujarnya.
Dia pun ingin penentuan pengambilan keputusan mengenai jadwal Pemilu 2024 ditunda.
"Kami meminta agar penentuan waktu pemungutan suara 2024 diputuskan dalam rapat kerja dengan komisi II DPR dan para penyelenggara di rapat yang berikutnya sebelum reses selesai," dia menambahkan.
Untuk jadwal Pilkada 2024 yakni di November, Tito mengatakan pemerintah sepakat dengan KPU.