Jakarta, IDN Times - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mengajukan anggaran sebesar Rp1,48 triliun untuk Program Kurikulum dan Asesmen Kompetensi Minimum. Anggaran ini diajukan sebagai salah satu program prioritas Merdeka Belajar Kemendikbud di tahun anggaran 2021 mendatang.
"Seperti yang Bapak/Ibu tahu, kita akan pindah tahun depan ke asesmen kompetensi dan survei karakter," kata Nadiem kepada anggota dewan dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI pada Kamis (3/9/2020).
Berdasarkan paparan yang disampaikan Mas Menteri, begitu Nadiem akrab disapa, Program Kurikulum dan Asesmen Kompetensi Minimum akan dibagi ke dalam lima kegiatan.
Total anggaran Rp1,49 triliun di program ini juga akan dibagi ke tiap kegiatan tersebut.
Bentuk kegiatan dari program ini antara lain pelatihan dan pendampingan terkait kurikulum untuk Guru dan Tenaga Kependidikan (Rp518,8 miliar), pengembangan kurikulum dan perbukuan (Rp137,8 miliar), implementasi kurikulum pada satuan pendidikan dan daerah (Rp346,9 miliar), Asesmen Kompetensi Minimum dan Akreditasi (Rp358,2 miliar) dan kegiatan pendampingan pemerintah daerah terkait AKM serta tindak lanjut hasil AKM (Rp120,2 miliar).
Perubahan dalam sistem pendidikan diyakini Mas Menteri tidak akan mudah.
"Tidak mungkin lancar karena ini pertama kalinya. 2021 pasti ada banyak sekali tantangan dan pembelajaran untuk asesmen yang baru," kata Mendikbud.
Namun Nadiem meyakini dengan dukungan seluruh kepala dinas,tantangan nantinya pasti dapat dihadapi.
"Tapi itu Sekali lagi bukan alasan untuk tidak melakukan perubahan terhadap assessment nasional kita," kata Nadiem.
Di akhir 2019 lalu, Mendikbud sudah mengumumkan per 2021 Ujian Nasional (UN) akan dihapus dan digantikan dengan Asesmen kompetensi Minimum dan Survei Karakter.
Nadiem menjelaskan kompetensi yang diukur benar-benar minimum, yakni literasi dan numerasi. Literasi bukan mengukur kemampuan membaca, tapi menganalisis suatu bacaan. Sedangkan numerasi yakni kemampuan menganalisis dan menggunakan angka.
"Jadi yang diukur bukan penguasaan konten, tapi kemampuan kompetensi dasar," kata Nadiem pada Rabu, 11 Desember 2019 lalu.
Selain itu, dalam penilaian tersebut juga dilakukan survei karakter, tujuannya untuk mengetahui ekosistem sekolah. Selama ini, yang dimiliki hanya data kognitif tanpa mengetahui bagaimana pengamalan Pancasila diterapkan.
"Penilaian ini dilakukan di tengah jenjang, dengan harapan memberikan kesempatan pada guru untuk melakukan perbaikan. Ini sifatnya formatif berguna bagi sekolah dan juga siswa."
Nadiem menambahkan dalam merancang tes tersebut, Kemendikbud dibantu organisasi dalam dan luar negeri, agar setara dengan penilaian internasional namun penuh dengan kearifan lokal.