Menengok Wawancara Lama Fadli Zon soal Peristiwa 1998 dan Etnis China

Bagi Fadli Zon, seorang kritikus muda yang sedang naik daun kala itu, kata "mereka" merujuk pada kelompok minoritas etnis Tionghoa di Indonesia, yang menurutnya bertanggung jawab atas krisis ekonomi yang semakin dalam di negara ini pada tahun 1998.

Fadli berpandangan, bila etnis Tionghoa di era itu tidak mengembalikan kekayaan mereka yang ditimbun di luar negeri, ia memperingatkan, inilah saatnya untuk membayarnya.

"Saatnya bagi mayoritas Muslim yang berjumlah 87 persen (merujuk pada data 1998) untuk mengambil alih kendali ekonomi dari komunitas yang hanya mencakup 3 persen dari 200 juta penduduk negara ini," kata dia merujuk hasil wawancaranya bersama "Far Eastern Economic Review".

"Saatnya untuk menyusun Kebijakan Ekonomi Baru yang dapat melangkah lebih jauh dari model Malaysia dalam mempromosikan ras pribumi. Saatnya juga bagi militer untuk membantu menegaskan hak-hak umat Muslim di negara ini," ujarnya lagi dalam wawancara itu.

Sementara itu, para pemimpin KISDI dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia bersikeras bahwa konglomerat etnis Tionghoa merupakan bagian dari konspirasi internasional untuk menjatuhkan rupiah.

Far Eastern Economic Review menjelaskan, Fadli tidak sendirian dalam pemikirannya. Faktanya, ide-ide seperti itu semakin diterima secara luas di Indonesia, dan mungkin membuat investor asing khawatir.

Reaksi terhadap pengusaha Tionghoa-Katolik dan Buddha di Indonesia pada era itu dapat menunda terhadap pemulihan ekonomi dan semakin memukul rupiah yang sudah terpukul. Di sisi lain, kebijakan berbasis agama tampaknya berbenturan dengan perdagangan bebas yang dideregulasi lingkungan yang dicari oleh Dana Moneter Internasional.

Fadli dan banyak pemuda Muslim lainnya saat itu berpandangan, tidak ada perbedaan nyata antara konglomerat etnis Tionghoa dan pedagang kecil.

"Mereka akan mengikuti apa yang dikatakan para konglomerat, baik dalam sikap politik maupun ekonomi mereka," ujarnya dalam wawancara itu.

Kelompok etnis Tionghoa di Indonesia pada 1998 memang kerap kali disudutkan. Kelompok Tionghoa di Banyuwangi, Jember, Pasuruan, dan kota-kota Jawa lain telah dituduh menimbun barang-barang penting dan menaikkan harga secara tidak wajar.

Kerusuhan dan penjarahan menyebar pada awal Februari 1998 ke Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah. Sekali lagi, para korban sebagian besar adalah warga Tionghoa Indonesia.

Pemimpin KISDI dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia secara terbuka mempertanyakan nasionalisme semua orang Tionghoa Indonesia, meskipun mereka mengakui bahwa beberapa orang, seperti ekonom Kwik Kian Gie, telah membuktikan kesetiaan mereka kepada negara.