Jakarta, IDN Times - Lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) belakangan ramai diperbincangkan di media sosial lantaran dugaan penyelewengan dana sumbangan dari masyarakat.
Warganet pun sempat meramaikan tagar #JanganPercayaACT sejak beberapa waktu belakangan. Bahkan warganet sampai mendesak kepada beberapa lembaga seperti Polri, Kemenkumham, dan Kemendagri untuk mengusut dugaan penyelewengan dana yang dilakukan ACT.
Usai prahara ACT mencuat ke publik pasca pemberitaan Majalah Tempo, kini Majelis Ulama Indonesia (MUI) ikut terseret-seret.
Karuan saja, MUI bersama ACT pernah meluncurkan Gerakan Nasional Sejahterakan Dai Indonesia, pada September 2021 lalu.
Seperti termuat dalam laman resmi MUI, ketika itu Gerakan Nasional Sejahterakan Dai Indonesia disebut akan membantu para dai terdampak pandemi Covid-19. Di mana angka penerima manfaat disebut mencapai 14.000 jiwa.
Adapun bantuan yang diberikan mulai dari paket pangan, bantuan transportasi, perlengkapan mengajar, renovasi rumah, sampai pengembangan kapasitas dan lainnya.
“Di sinilah menyatakan orang Indonesia itu dermawan, mari kita kelola bersama agar dana ini sampai kepada orang yang benar-benar membutuhkan dan yang berhak,” kata Cholil Nafis saat itu.
Pada kesempatan itu, Cholil juga mengatakan, ACT merupakan lembaga yang bisa dipercayai untuk menyalurkan dana bantuan kepada orang yang berhak dan membutuhkan, termasuk membantu para ulama.
Apalagi, menurut Cholil, ACT adalah lembaga yang memiliki jaringan luas untuk membantu kalangan ulama, orang-orang yang berdakwah, dan sebagainya..
“Maka dari itu ACT juga memiliki kriteria dai yang harus di bantu seperti apa. Kriteria dai yang harus di bantu adalah fakir dan miskin terlebih lagi harus seorang dai tidak terlepas dari itu saja bahkan guru ngaji dan imam-imam sholat rawatib yang kesulitan dalam ekonominya harus dibantu,” tutur dia.
Terkait hal ini, IDN Times pun mencoba menanyakan, landasan apa yang membuat MUI memberi kepercayaan kepada ACT untuk menyelenggarakan program tersebut kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI Dr. Amirsyah Tambunan.
Dari sejumlah petinggi yang dihubungi, belum ada pihak MUI yang mau memberi keterangan secara terperinci.
Dalam keterangannya, Amirsyah hanya menyebut jika program itu sudah disetop. Adapun program itu, katanya, merupakan program selama COVID.
"Bantuan kepada masyarakat berdampak COVID-19," kata Amirsyah saat ditanyakan latar belakang Gerakan Nasional Sejahterakan Dai Indonesia.
Ditanya lebih lanjut, dia mengaku tak mengetahui detail program tersebut. "Enggak tahu saya, itu yang tahu ACT," singkatnya kepada IDN Times, Selasa (5/7/2022) malam.
"Maaf saya masih ada kegiatan mas, terima kasih," katanya lagi.
Redaksi lalu berupaya mengonfirmasi Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH Muhammad Cholil Nafis. Akan tetapi Kiai Cholil menyatakan, dirinya akan lepas landas menuju kota suci Makkah.
Kiai Cholil juga menolak untuk menjawab telepon. Dia hanya memberi keterangan posisinya saat ini.
"Mohon maaf saya sedang mau take off ke Makkah," ujar Cholil Nafis saat dikonfirmasi Selasa (5/7/2022) malam.