Mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, ayah Boy Sadikin (ANTARA/Jefri Aries)
Menjabat sebagai Gubernur DKI periode 1966-1977, Ali Sadikin sukses mengentaskan berbagai permasalahan di Jakarta berkat kebijakan yang dibuat. Salah satu yang terkenal namun kontroversial, kebijakannya terkait pendapatan daerah yang meningkat dan dipakai untuk memperbaiki jalan, serta masalah perkembangan penduduk.
Pasalnya, keputusan yang dibuat sering tak sejalan dengan nilai keyakinan dan moral masyarakat pada masa itu.
Ali Sadikin jadi satu-satunya gubernur di Indonesia yang berani menerapkan izin perjudian. Berdasarkan aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1957, pemerintah daerah diperbolehkan untuk memungut pajak atas izin perjudian.
Kebijakan itu bermuara dari keresahan Ali Sadikin saat mengetahui adanya perjudian di Jakarta dan oknum-oknum di baliknya tidak membayar pajak. Oleh sebab itu, ketimbang dibiarkan liar, lebih baik judi itu disahkan dan membawa pemasukan bagi pemerintah. Saat itu, perjudian di Jakarta pun disahkan.
Namun hasil pajak yang terkumpul dari judi dimanfaatkan untuk membangun sekolah, memperbaiki jalan, dan pembangunan lainnya. Meski menuai kritik, kebijakan tersebut tetap dilangsungkan. Ali Sadikin punya keyakinan, bahwa pajak perjudian merupakan sumber penghasilan yang baik. Tentu uang dari pajak perjudian digunakan untuk membangun Jakarta.
Kemudian, Ali Sadikin juga sempat membuat semacam pusat pekerja seks. Pada saat itu, daerah di sepanjang Jalan Kramat Raya dan Senen dikenal sebagai daerah pelacuran.
Ali Sadikin ingin menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun di sisi lain, dia sadar bahwa tidak mudah mengendalikan pekerja seks karena kegiatan itu sudah menjadi mata pencaharian sejumlah orang. Dia lantas memutuskan untuk melokalisasi pekerja seks yang dipusatkan di kawasan Kramat Tunggak, Jakarta Utara.
Tujuan lokalisasi itu agar pekerja seks tidak lagi berada di sembarang tempat. Dengan begitu DKI Jakarta akan terlihat bersih dan tertib. Langkah itu juga diapilih untuk bisa mencegah penyakit menular seksual meluas tanpa kontrol.
Sontak kebijakan Ali Sadikin menuai berbagai kritik. Kebijakan itu dinilai justru memperbolehkan eksploitasi manusia oleh manusia lain dan merendahkan derajat perempuan.