Jakarta, IDN Times - Partai Keadilan Sejahtera telah menyatakan diri untuk berperan sebagai penyeimbang pemerintah Joko Widodo-Ma’ruf Amin demi pelaksanaan ‘check and balance’.
Dalam keputusan rapat koordinasi nasionalnya, Sabtu (16/11), PKS berkomitmen berpihak kepada rakyat dengan menunaikan janji kampanyenya di Pemilu 2019.
Lalu apa saja janji-janji PKS saat Pemilu 2019?
Pada masa kampanye, PKS mewacanakan dua program yang akan diperjuangkan pasca Pemilu, diantaranya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup.
Pajak sepeda motor yang dimaksud yaitu pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bea balik nama kendaraan bermotor (PBBNKB), Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan biaya administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) untuk sepeda motor ber-cc kecil.
Terdapat tiga alasan di balik rancangan peraturan terkait penghapusan pajak tersebut. PKS ingin meringankan beban hidup rakyat yang semakin berat dengan tuntutan membayar berbagai macam biaya.
Selain itu, mereka melihat bahwa sepeda motor sudah dijadikan sebagai alat produksi bagi publik. Oleh sebab itu, dengan dihapuskan pajak sepeda motor, PKS melihat hal itu akan membuat publik memiliki lebih banyak waktu produktif yang tidak terbuang karena mengurus hal-hal administratif.
Mereka pun meyakini kebijakan tersebut tidak akan mengganggu pendapatan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) provinsi.
Komitmen kedua, PKS akan memberlakukan Surat Izin Mengemudi seumur hidup. PKS akan menerapkannya untuk SIM A, SIM B1, SIM B2, SIM C, dan SIM D.
Alasannya, penggantian SIM setiap lima tahun sekali merepotkan masyarakat. Selain itu, mereka juga melihat beberapa negara lain telah memberlakukan program tersebut.
Ketika, PKS berjanji akan memperjuangkan program pembebasan pajak atas buruh, karyawan, dan pegawai yang berpenghasilan di bawah Rp8 juta per bulan. Hal ini juga disampaikan di Rakornas PKS.
“Membebaskan pajak penghasilan untuk masyarakat yang berpenghasilam kurang dari delapan juta rupiah," kata Sekjen PKS Mustafa Kamal, saat membacakan rekomendasi di hadapan peserta rakornas, Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (16/11).
Alasan utama PKS menyuarakan program ini lantaran mereka melihat peningkatan upah tak sebanding dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dan energi, yaitu BBM dan tarif tenaga listrik
Terakhir, PKS akan memperjuangkan RUU Perlindungan Ulama, Tokoh Agama dan Simbol Agama. Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan Fraksi PKS di Dewan Perwakilan Rakyat akan mengusulkan agar RUU ini masuk program legislasi nasional.
"Di pembahasan prolegnas kami akan perjuangkan," kata Sohibul di Hotel Bidakara.
Sohibul mengakui komitmen ini diusulkan salah satunya lantaran masalah yang menjerat pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. “Ya kalau masalah kepulangan Habib Rizieq saya kira ini, ya, merupakan konsekuensi logis dari perlindungan ulama tadi," ujarnya.