Menhan Sjafrie: TNI adalah Tentara Rakyat, Tak Boleh Jadi Beban

09 Feb 2026, 19:46 WIB

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin ketika berkunjung ke Yonif TP 875/SYP Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB). (Dokumentasi Kementerian Pertahanan)

Intinya sih...

Pemerintah targetkan bentuk 150 batalion per tahun.
Sjafrie bantah pembangunan BTP karena militer ingin lakukan ekspansi.
Kemhan dapat anggaran Rp187 triliun pada 2026.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin pada akhir pekan lalu meninjau kesiapan Yonif TP 875/Sangga Yudha Perkasa (SYP) di Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ini merupakan aktivitas yang rutin dilakukan oleh Sjafrie sejak terpilih menjadi Menhan. Di dalam pengarahannya, Sjafrie kembali mengingatkan prajurit TNI merupakan tentara rakyat.

"Prajurit TNI adalah tentara rakyat yang lahir dari rakyat. Berjuang untuk rakyat yang lahir dari rakyat dan mengabdi sepenuhnya demi keutuhan NKRI," ujar Sjafrie yang dikutip dari akun media sosial pada Senin (9/2/2026).

Purnawirawan jenderal TNI itu juga meminta para prajurit harus terus meningkatkan kesiapan tempur, disiplin latihan, keamanan satuan serta pembinaan kesehatan dan pendidikan. Hal itu, kata Sjafrie, harus berjalan seimbang dengan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Kehadiran prajurit tidak boleh menjadi beban, melainkan solusi untuk ketahanan pangan, pelayanan kesehatan lapangan hingga penguatan ekonomi," tutur dia.

1. Pemerintah targetkan bentuk 150 batalion per tahun

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin ketika berkunjung ke Yonif TP 875/SYP Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB). (Dokumentasi Kementerian Pertahanan)

Sebelumnya Sjafrie pernah menyampaikan target pembangunan 150 batalion teritorial pembangunan (BTP) per tahun. Bahkan, di tiap kabupaten direncanakan ada batalyon teritorial. Hal itu, kata Sjafrie, sebagai bagian dari strategi memperkuat pertahanan wilayah.

Ia menyebut program pembangunan batalyon teritorial tersebut telah berjalan sejak awal 2025 dan menunjukkan perkembangan yang nyata. "Sejak 2025, kami telah memulai pembangunan kekuatan ini. Saat ini kami sudah memiliki 150 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan. Jumlah ini akan ditingkatkan dengan tambahan 150 batalyon setiap tahun," kata Sjafrie pada 25 November 2025 lalu.

Mantan Pangdam Jaya menjelaskan bahwa penguatan struktur pasukan teritorial ini didasari oleh kondisi geografis. Termasuk, kebutuhan pengamanan kawasan strategis nasional.

2. Sjafrie bantah pembangunan BTP karena militer ingin lakukan ekspansi

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin ketika berkunjung ke Yonif TP 875/SYP Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB). (Dokumentasi Kementerian Pertahanan)

Sjafrie menegaskan bahwa pembangunan batalyon teritorial tidak terkait dengan ambisi ekspansi militer. Langkah itu murni untuk menjaga stabilitas dan kepentingan nasional.

"Ini tidak dimaksudkan untuk kebutuhan ambisi teritorial, tetapi semata-mata untuk menjaga keutuhan wilayah dan pengamanan serta menyelamatkan kepentingan nasional," katanya.

Lebih lanjut, ia mencontohkan sektor-sektor vital yang harus diamankan oleh TNI, termasuk infrastruktur energi. "Kilang dan terminal Pertamina juga bagian yang tak terpisahkan dari gelar kekuatan kita, karena berkaitan langsung dengan kedaulatan negara," ujarnya.

3. Kemhan dapat anggaran Rp187 triliun pada 2026

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin ketika berkunjung ke Yonif TP 875/SYP Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB). (Dokumentasi Kementerian Pertahanan)

Sjafrie mengatakan sudah tersedia anggaran untuk penambahan batalion teritorial pembangunan (BTP). Pada 2026, Kementerian Pertahanan mendapat anggaran senilai Rp187 triliun. Pengajuan anggaran itu telah disetujui oleh komisi I DPR.

"Saya didampingi Panglima TNI dan juga para kepala staf angkatan, baru saja menyampaikan proposal akhir dari anggaran Kemhan dan TNI tahun 2026 yang sudah disetujui oleh Komisi I untuk dibawa ke Badan Anggaran, sejumlah Rp 187.100.000.000.000," ujar Sjafrie usai rapat kerja tertutup dengan Komisi I, Selasa (16/9/2025).

Ia melanjutkan, anggaran sebesar Rp187 triliun itu akan digunakan untuk membangun kekuatan TNI, meningkatkan kewaspadaan nasional, dan membayar gaji pegawai. Menurutnya, kewaspadaan nasional perlu dilakukan dalam mengantisipasi dinamika global yang dapat mempengaruhi kawasan regional.

"Ini dipergunakan untuk kepentingan pembangunan kekuatan TNI, membayar gaji pegawai, kemudian juga untuk kita gunakan dalam rangka kewaspadaan nasional kita terhadap situasi yang berkembang dari waktu ke waktu," tutur dia.