Menilik 5 Program Jokowi-Ma'ruf Setelah Setahun Digaspol
Jakarta, IDN Times - Satu tahun sudah Presiden Joko "Jokowi" Widodo memimpin Indonesia pada periode keduanya. Selama setahun kepemimpinannya bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, pun pemerintah tak pernah lepas dari kritikan publik.
Selama setahun memimpin pula, Jokowi terus menggaungkan program-program prioritasnya yang akan dijalankan selama lima tahun ke depan. Ada lima program yang ingin dicapai. Program prioritas pemerintahan Jokowi-Ma'ruf itu disampaikan saat pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019 lalu.
"Para hadirin dan seluruh rakyat Indonesia yang saya banggakan, potensi kita untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah sangat besar. Saat ini, kita sedang berada di puncak bonus demografi, di mana penduduk usia produktif kita jauh lebih tinggi dibandingkan usia tidak produktif," kata Jokowi dalam pidatonya, saat itu.
"Ini adalah tantangan besar dan sekaligus juga sebuah kesempatan besar. Ini menjadi masalah besar jika kita tidak mampu menyediakan kesempatan kerja. Tapi akan menjadi kesempatan besar jika kita mampu membangun SDM (Sumber Daya Manusia) yang unggul. Dengan didukung oleh ekosistem politik yang kondusif dan dengan ekosistem ekonomi yang kondusif," kata dia, melanjutkan.
Kemudian, pria kelahiran Solo itu menyebutkan lima program prioritasnya untuk lima tahun ke depan. Kelima program yang ia gaungkan itu antara lain pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, pemangkasan regulasi, penyederhanaan regulasi, dan transformasi ekonomi.
Setahun sudah berjalan, pemerintah pun mulai melakukan berbagai macam upaya untuk mewujudkan misi tersebut. Program-program unggulan pemerintah juga mulai diperkenalkan kepada publik.
Namun, apakah kelima program prioritas Jokowi-Ma'ruf itu sudah berjalan optimal pada satu tahun kepemimpinan mereka?
1. Pembangunan SDM melalui Merdeka Belajar dan Kartu Prakerja
Menurut Jokowi dalam pidatonya saat pelantikan, untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju, maka pembangunan sumber daya manusia (SDM) sangatlah penting. Karena itu, pembangunan SDM menjadi prioritas nomor satu pemerintahan ini.
Pencapaian selama lima tahun ke depan adalah membangun SDM yang pekerja keras dan dinamis. Selain itu, ia juga ingin membentuk tenaga yang terampil dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat mengundang talent-talent global yang bekerja sama dengan Indonesia.
"Itu pun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, cara-cara baru harus dikembangkan. Kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri," ucap Jokowi.
Mengenai program-program prioritas pemerintah, Kantor Staf Presiden merilis laporan tahunan satu tahun perjalanan kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf. Dalam laporan tahunan tersebut, dibagi menjadi dua bagian, yaitu Kolaborasi Hadapi Pandemik dan Pulih dan Bergerak Maju.
Dalam laporan yang berjudul Pulih dan Bergerak Maju, dipaparkan klaim pencapaian kinerja pemerintah melalui program-program prioritas. Program pertama yang dibahas adalah pembangunan SDM.
Di dalam laporan KSP dijelaskan pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia ke depan. Waktunya pendek, hanya satu generasi untuk mempersiapkan anak-anak Indonesia agar mampu menjawab pertarungan global. Menurut pemerintah, ini menjadi tantangan sekaligus kesempatan besar yang harus dijawab dengan kerja keras, kerja cepat, dan dengan cara-cara yang cerdas.
"Membentuk manusia tangguh Indonesia, harus dari masa dalam kandungan hingga anak usia sekolah. Sebuah periode emas pertumbuhan ke depan. Hindarkan dari stunting, kematian ibu dan anak. Ekosistem pendidikan yang menyehatkan fisik dan mental juga disiapkan. Begitu pun sekolah vokasi. Orang-orang bertalenta juga perlu difasilitasi. Penciptaan ekosistem lapangan kerja harus membuatnya kian berdaya saing, kreatif, inovatif, serta sehat, dan bahagia," tulisnya.
Terkait program mengatasi stunting, KSP menyebut, kini angka stunting di Indonesia menurun. Dibandingkan dengan 2015 yang sebanyak 37,2 persen, pada 2019 turun menjadi 27,7 persen. Sementara, jumlah kematian bayi juga mengalami penurunan dibanding 2015, dari 33.278 menjadi 26.224 pada 2019. Jumlah kematian ibu juga menurun dibandingkan 2015, dari 4.990 menjadi 4.196.
Salah satu program pembangunan SDM yang juga dibanggakan pemerintah adalah Merdeka Belajar. KSP menjelaskan, lembaga pendidikan juga ikut direformasi agar merdeka dari tekanan administrasi, prestasi, penerimaan siswa baru, hingga akreditasi. Bahkan juga ketegangan soal nilai, ujian nasional atau ujian kelulusan hingga kesejahteraan guru.
"Merdeka Belajar menjadi penting agar guru dan siswa mengikuti sekolah dengan menarik dan membahagiakan, namun tetap berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan dan masa depan. Di tingkat kuliah, Merdeka Belajar memberikan dorongan bagi kampus untuk membuka program studi baru serta akreditasi yang lebih fleksibel. Juga adaptif dengan kebutuhan dunia kerja," tulis laporan KSP.
Selain Merdeka Belajar, ada juga program Kartu Prakerja. Pemerintah menyiapkan Kartu Prakerja untuk mengatasi pengangguran. Program bantuan pelatihan diberikan untuk pencari kerja dan pekerja ter-PHK.
Tujuannya, agar mereka memiliki kompetensi tambahan sebelum mendapatkan pekerjaan baru. Selain sebagai program, Kartu Prakerja menjadi layanan publik pertama yang dijalankan secara digital dari hulu hingga hilir.
Selama program ini diluncurkan, pemerintah mencatat sudah ada 34,1 juta pendaftar Kartu Prakerja. Sementara, penerima manfaatnya mencapai 5,6 juta orang.
Sementara, mengenai program pembangunan SDM pemerintah selama satu tahun ini, Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri menilai, program-program prioritas Jokowi-Ma'ruf memang belum bisa optimal lantaran pandemik COVID-19 yang melanda Indonesia.
"Kalau pun sudah ada hasil, ini banyak yang problematik," kata Aisah dalam diskusi Para Syndicate, Selasa (20/10/2020).
Untuk program pembangunan SDM, Aisah menyoroti salah satu program andalan pemerintah yaitu Kartu Prakerja. Selama program itu berjalan, Aisah menuturkan, masih banyak permasalahan teknis yang belum diselesaikan pemerintah. Sehingga, program tersebut berujung menjadi problematis.
"Masih banyak problem-problem teknis terkait dengan sasaran, konten, bahkan isu terakhir ada joki juga menjadi masalah di kartu prakerja. Ini yang menunjukkan upaya ada, tapi masih problematis," ujar Aisah.