Meninggalkan Bumi Cendrawasih Demi Menggapai Mimpi

Kita sependapat dengan Jems bahwa rasialisme jangan sampai terjadi lagi, tak hanya pada warga Papua. Anggota Komisi I DPR Charles Honoris juga sependapat. Dia mengatakan kasus yang terjadi di Papua dan Papua Barat harus menjadi momentum untuk menggugah kesadaran kita semua tentang bahaya rasialisme.

“Rasialisme dan diskriminasi terhadap ras dan etnis bukan saja salah secara moral, tetapi juga memiliki sanksi hukum yang tegas bagi para pelakunya,” kata Charles melalui keterangan tertulis, Rabu (5/9).

Perilaku diskriminasi terhadap ras dan etnis, menurut Charles, adalah sikap yang tidak dapat ditoleransi dengan alasan apapun. Karena Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, telah memberikan perlindungan kepada warga negara dari perilaku diskriminatif oleh siapa pun.

“Oleh karena itu, sudah tepat apabila Polri melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan kebencian terhadap masyarakat Papua di Jawa Timur beberapa saat lalu,” kata dia.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan, negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan HAM seperti Indonesia wajib mengupayakan penghapusan segala bentuk diskriminasi, baik itu berdasarkan ras, suku, atau agama.

“Apalagi Indonesia adalah negara yang penduduknya sangat beragam, sehingga penyebaran kebencian dan perilaku diskriminatif terhadap ras, etnis dan agama, sangat membahayakan keutuhan NKRI,” kata Charles.

Karena itu, kata dia, penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan tindakan diskriminasi maupun menyebarkan kebencian, harus dilakukan secara konsisten dan tanpa pandang bulu. Penegakan hukum terhadap segala bentuk diskriminasi juga harus dilakukan tanpa menunggu gejolak di tengah masyarakat.

Charles menyarankan pemerintah ke depan bisa menggandeng berbagai elemen masyarakat, untuk terus menyosialisasikan kepada publik bahwa sikap rasialisme bukan saja salah secara moral, tapi mempunyai ancaman hukuman pidana yang tidak ringan.

"Bahwa tidak ada perbuatan rasis yang terlalu kecil, sehingga tidak mempunyai konsekuensi hukum atasnya. Pemerintah harus menuntaskan pelanggaran HAM yang lama terjadi di tanah Papua. Jadi penyelesaiannya harus tuntas jangan separo-separo macam kebijakan pemadam kebakaran atau ‘senyum politik’. Padahal kasusnya itu banyak,” kata dia.

Bicara permasalahan Papua yang selalu bergejolak, bagi Jems mungkin terlalu sulit sebagai pemuda generasi Z. Karena masalah di Papua begitu kompleks. Mulai dari pelanggaran HAM, kesenjangan, hingga isu dugaan keterlibatan pihak asing.

Kasus dugaan pelanggaran HAM di antaranya peristiwa pada 13 Juni 2001, aparat Brimob Polda Papua diduga melakukan penyerbuan kepada warga di Desa Wonoboi, Wasior, Manokwari, Papua. Dugaan penyerbuan itu dipicu dibunuhnya lima anggota Brimob dan satu warga sipil di perusahaan PT Vatika Papuana Perkasa (PT VPP).

Menurut laporan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), peristiwa di perusahaan kayu PT VPP diduga akibat kelompok Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) yang menyerang, sehingga menewaskan lima anggota Brimob dan seorang karyawan perusahaan PT VPP.

Tak hanya itu, kelompok OPM juga membawa kabur enam pucuk senjata milik anggota Brimob bersama peluru dan magasinnya. Saat aparat setempat memburu pelaku, terjadi tindak kekerasan berupa penyiksaan, pembunuhan, penghilangan secara paksa hingga perampasan di Wasior.

Akibatnya, tercatat empat orang tewas, satu orang mengalami kekerasan seksual, lima orang hilang dan 39 orang disiksa.

Peristiwa Wemena yang terjadi pada 4 April 2003 juga melibatkan masyarakat sipil Papua saat sedang merayakan Hari Raya Paskah, namun masyarakat setempat dikejutkan dengan penyisiran terhadap 25 kampung. Penyisiran dilakukan akibat sekelompok massa tak dikenal membobol gudang senjata Markas Kodim 1702 Wamena.

Penyerangan ini menewaskan dua anggota Kodim, yaitu Lettu TNI AD Napitupulu dan Prajurit Ruben Kana serta satu orang luka berat. Kelompok penyerang diduga membawa lari sejumlah pucuk senjata dan amunisi. Komnas HAM melaporkan kasus ini menyebabkan sembilan orang tewas, serta 38 orang luka berat.

Selain itu, pemindahan paksa terhadap warga 25 kampung menyebabkan 42 orang meninggal dunia karena kelaparan, serta 15 orang korban perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang.

Ada juga peristiwa Paniai. Menurut Kontras, kejadian ini bermula pada 8 Desember 2014 tengah malam, peristiwa bermula ketika mobil oknum anggota TNI, dihentikan tiga remaja warga sipil. Ketiga remaja tersebut meminta lampu mobil dinyalakan karena warga sedang mengetatkan keamanan jelang Natal.

Mereka pun menahan mobil tersebut. Tidak terima ditahan, terduga anggota TNI tersebut kembali ke Markas TNI di Madi Kota, dan kemudian mengajak beberapa anggota lainnya kembali ke Togokotu, tempat ketiga remaja tersebut menghentikan mereka.

Mereka pun kembali dan mengejar tiga remaja itu. Dua orang lari, satu lainnya dipukul hingga babak belur. Warga lalu melarikan anak yang terluka tersebut ke rumah sakit.
Keesokan paginya warga Paniai berkumpul dan meminta aparat melakukan pertanggung jawaban terhadap remaja yang dianiaya. Warga berkumpul di lapangan Karel Gobay, namun sebelum dilakukan pembicaraan, aparat gabungan TNI dan Polri sudah melakukan penembakan ke warga.

Empat orang tewas di tempat, 13 orang terluka dilarikan ke rumah sakit. Satu orang akhirnya meninggal dalam perawatan di rumah sakit Mahdi.

Kasus yang terbaru adalah penembakan yang menewaskan puluhan orang pada tahun lalu. Data Komnas HAM mencatat, pada Desember 2018, terjadi penembakan pada 31 karyawan PT Istaka Karya di Distrik Yall, Kabupaten Nduga, Papua. Penembakan terjadi dengan brutal dan tidak manusiawi. Pelaku diduga Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Dari informasi yang beredar, penembakan diduga ada seorang dari pekerja sempat melihat kegiatan KKB. Kemudian, memotret mereka yang sedang melaksanakan kegiatan upacara.
Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal mengatakan pembantaian yang dilakukan ketika puluhan korban tengah membangun jembatan di dua lokasi. Proyek Istaka Karya membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak, Kabupaten Nduga.

Musthofa mengatakan para pekerja tersebut sedang membangun jembatan untuk menghubungkan suatu daerah guna memperlancar pembangunan, namun karena aksi tidak manusiawi KKB tersebut, pembangunan jembatan terhambat.

Puluhan ribu masyarakat Nduga terpaksa mengungsi dan kehilangan tempat tinggal, akibat operasi aparat keamanan tersebut. Bahkan, mereka terpaksa mengungsi hingga hari ini.

Penyelesaian ketiga kasus ini hingga kini belum tuntas. Inilah pekerjaan rumah bagi pemerintah yang mungkin harus dituntaskan, agar kasus-kasus kekerasan lainnya di Papua tidak menjadi bara api yang menyulut kemarahan baru bagi warga di pulau paling timur Indonesia itu.

Persoalan lain di Papua adalah masalah kesenjangan. Januari 2018, Kejadian Luar Biasa (KLB) Gizi Buruk dan Campak Suku Asmat Papua menjadi sorotan. Tercatat 72 anak meninggal dunia. Dari jumlah tersebut, 66 meninggal karena campak dan enam lainnya karena gizi buruk.

Kemenkes menyatakan telah memeriksa 12.398 anak sejak September 2017 sampai 25 Januari 2018. Kemenkes juga menyatakan ada 646 anak terkena wabah campak dan 144 anak menderita gizi buruk di kabupaten ini. Selain itu, ditemukan pula 25 anak suspek campak serta empat anak yang terkena campak dan gizi buruk.

Anak-anak di Asmat kekurangan gizi, meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten itu mencapai lebih dari Rp1 triliun pada 2017, dan mendapat jatah Rp106 miliar dari dana otonomi khusus (Otsus) Papua.

Walau mengelola anggaran triliunan rupiah, Gubernur Papua Lukas Enembe mengklaim masyarakat di sejumlah kabupaten dan kota tidak mendapatkan fasilitas dasar memadai, salah satunya di sektor kesehatan.

Dilansir BBC News, 25 Januari 2018, Dosen Ilmu Politik Universitas Cendrawasih Marinus Maung, menilai penggunaan APBD di Papua tidak efektif dan tidak tepat sasaran karena persaingan politik pada pemilihan kepala daerah tidak berkesudahan.

Dalam penelitiannya di beberapa kabupaten, kata Marinus, kepala daerah terpilih membatasi atau menghapus anggaran pelayanan publik, termasuk kesehatan, untuk daerah atau kelompok masyarakat yang menjadi basis lawan politik.

"Politik anggaran semacam itu mendominasi kabupaten yang menjadi lokasi KLB," tutur Marinus melalui sambungan telepon, Rabu 24 Januari 2018.

Bahkan, santer terdengar dana otsus Papua disebut-sebut dikorup. Beberapa pihak menyarankan agar pola penyaluran dana otsus diubah, karena selama ini tidak efektif. Jika selama ini pengelolaannya lewat elit, yaitu DPRD Papua dan pemerintah daerah (Pemda), maka ke depan harus diberi langsung ke masyarakat.

DPR juga mendesak agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan audit terhadap dana otsus Papua dan Papua Barat. Kalangan legislatif bahkan membentuk Tim Pemantau Otsus Papua-Papua Barat, Aceh, dan DI Yogyakarta.

Usulan yang sama juga disampaikan Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya, yang meminta agar dana otsus diaudit penggunaannya. Sebab, menurut dia, penggunaan dana otsus yang tak jelas ini menjadi salah satu penyebab panjangnya kekisruhan yang terjadi di Papua.

Lenis mengatakan, Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua memberikan kewenangan kepada semua kepala daerah Papua mulai gubernur, wakil gubernur, bupati hingga satuan kerja perangkat daerah.

“Sebelum UU Otsus berakhir harus ada audit keuangan di Papua. Supaya kami orang adat, orang awam, masyarakat kecil itu tahu penggunaan uang itu ke mana yang jelas," jelas Lenis saat dihubungi, Sabtu 31 Agustus 2019.

Berdasarkan UU Otsus, dana yang ditransfer langsung ke pemerintah daerah Papua kemudian dibagi-bagi, yakni 80 persen untuk kabupaten dan 20 persen untuk provinsi. Kendati, laporan penggunaan dana otsus tersebut belum jelas. Termasuk dana afirmasi yang bersumber dari anggaran alokasi kabupaten. KPK sendiri masih mendalami kasus dana otsus di Papua.

"Uang itu ada uang afirmasi enam persen, kepada lembaga masyarakat adat dua persen, tokoh perempuan dua persen, tokoh agama dua persen. Sampai hari ini menteri dalam negeri kasih surat kepada gubernur untuk melaporkan dana afirmasi enam persen sampai hari ini belum ada yang lapor," jelas dia.

Pemerintah pusat memberikan dana otonomi khusus kepada Papua sebesar Rp8,36 triliun pada 2019. Sedangkan, dana tambahan infrastruktur yang diberikan Rp4,26 triliun. Sementara, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, pemerintah mengalokasikan dana otsus Papua mencapai Rp8,0 triliun. Untuk Papua Rp5,6 triliun dan Papua Barat Rp2,4 triliun.

Sementara, Pelaksana tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengatakan, ada fakta mengejutkan tentang akuntabilitas Papua terkait aliran dana otsus. Ia menyebut selama ini pemerintah Papua dan Papua Barat belum memisahkan dana otsus dengan alokasi anggaran lainnya.

“Itu rawan penyimpangan, duplikasi program dan kegiatan. Kenapa? Karena mereka tidak punya rekening khusus untuk otsus. Beda dengan Jogja yang semuanya terpisah, APBN, APBD. Papua tidak punya, dicampur. Itu bagian dari evaluasi dengan Menkeu. Selama ini kan campur dengan rekening APBD. Campur, jumlahnya sudah diketahui, tapi saat sudah didesain program ini membaur dia. Akhirnya masyarakat bilang ‘mana nih dananya gak kerasa’,” kata Akmal kepada IDN Times di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin 2 September 2019.

Di sisi lain pemerintah pusat melakukan pendekatan khusus untuk Papua melalui pembangunan infrastruktur, seperti yang mulai dilakukan Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Tapi beberapa pihak ada yang tidak setuju dengan cara Presiden.

“Papua tidak minta uang otonomi khusus atau infrastruktur, rakyat Papua minta kewenangan yang lebih luas dan kehidupan yang lebih layak di atas NKRI,” ujar Anggota DPR Fraksi PAN, Dapil Papua, John Siffy Mirin pada saat rapat paripurna DPR RI, Jakarta, Selasa 27 Agustus 2019.

Pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, menurut John, seperti bom waktu yang akhirnya meledak, hingga memicu protes massal di Papua. Dia mengatakan, rasisme yang terjadi di Surabaya dan Malang itu merupakan akumulasi dari seluruh pelanggaran HAM yang selama ini belum pernah dituntaskan. Negara dianggap tidak mampu menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada di tanah Papua.

“Kasus-kasus pelanggaran HAM sejak Papua dianeksasi ke NKRI sampai hari ini, banyak sekali pelanggaran berat,” kata John, kepada IDN Times usai paripurna.

“Pemerintah harus menuntaskan pelanggaran HAM yang lama terjadi di tanah Papua. Jadi penyelesaiannya harus tuntas jangan separo-separo macam kebijakan pemadam kebakaran atau ‘senyum politik’. Padahal kasusnya itu banyak,” sambung dia.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung mengatakan hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus HAM yang terjadi di Papua. Termasuk peristiwa yang baru-baru ini terjadi, sehingga kembali membuka ‘luka lama’ masyarakat Papua.

“Komnas HAM sedang penyelidikan soal kasus Paniai. Artinya kita belum bisa menyimpulkan. Tapi kasus Paniai ini kan banyak kasus HAM yang belum selesai. Wamena juga,” kata Beka kepada IDN Times, Rabu 28 Agustus 2019.

Terlepas dari pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Papua, Beka memberi catatan kepada pemerintah atas kejadian rasialisme kepada mahasiswa Papua. Selama ini, menurut Beka, pendekatan yang dilakukan aparat kepada mahasiswa Papua lebih banyak menggunakan pendekatan pengamanan.

“Dibandingkan dialog, atau pendekatan yang manusiawi dan kesetaraan. Sehingga kawan-kawan Papua lebih dihormati,” ujar dia.

Meski kasus di Surabaya dan Malang perlahan berangsur mereda, namun menurut Beka, gejolak di Papua tidak otomatis ikut mereda. Karena permasalahan di Jawa Timur baru lah sumbu yang terbakar.

Upaya pemerintah memang terus dilakukan, namun jalan satu-satunya untuk meredam gejolak di Papua adalah dengan dialog.

“Dialog itu harus berbasis kesejarahan Papua, dan juga disertai tradisi dan nilai masyarakat Papua, ini bukan agama. Tapi nilai tradisi yang dianut masyarakat Papua. Sengingga mereka menganggap ada penghormatan terhadap kesejarahan Papua,” kata Beka.

Dalam dialog juga harus dibahas dari berbagai dimensi: ekonomi, sosial, pendidikan, politik, hukum, dan HAM. Tak hanya itu, pemerintah juga harus memperjelas pendekatannya.

“Karena pendekatan dengan infrastruktur tidak cukup, dengan uang tidak cukup. Karena ini persoalan martabat Papua yang harus dihormati,” tutur Beka.

Pemerintah menerima masukan soal upaya dialog dengan masyarakat Papua, untuk menyelesaikan berbagai permasalahan Bumi Cendrawasih. Presiden Jokowi pada Selasa 10 September lalu mengundang 61 tokoh adat Papua di Istana Negara.

Para tokoh adat itu menyampaikan sembilan tuntutan pada Presiden. Di antaranya mereka meminta adanya pemekaran provinsi lima wilayah di Provinsi Papua dan Papua Barat, pembentukan badan nasional urusan tanah Papua, pembangunan asrama nusantara di seluruh kota, wilayah, dan menjamin mahasiswa Papua.

Kemudian usulan revisi UU Otonomi Khusus dalam Prolegnas 2020, Percepatan Palapa Ring Timur Papua, dan membangun istana presiden RI di Jayapura.

Dari sembilan usulan itu, Jokowi baru merespons dua usulan yakni soal pemekaran wilayah. Presiden menerima dua sampai tiga pemekaran wilayah. Selain itu, Jokowi juga menerima usulan pembangunan Istana Kepresidenan di Jayapura, yang rencananya akan dibangun pada 2020.

Namun, pertemuan ini dianggap beberapa pihak tidak mewakili masyarakat Papua dan politis. Gubernur Papua Lukas Enembe menyebutkan ada dugaan konflik kepentingan dalam pertemuan itu, namun Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) itu membantahnya.

"Saya kira pernyataan ini tidak benar. Tokoh-tokoh ini 61 tokoh udah disaring betul bahwa mereka betul-betul tokoh masyarakat, tokoh adat. Saya juga hadir di sana, dan saya juga yakin tidak ada satu kalimat pun yang mengisyaratkan kalo mereka minta jabatan, minta uang. Gak ada," kata Wiranto di Gedung Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta Pusat, Jumat 13 September lalu.

Tak hanya isu dugaan pelanggaran HAM dan ketimpangan, permasalahan di Papua juga disebut-sebut ada cawe-cawe pihak asing. Isu ini memang selalu muncul, setiap kali terjadi peristiwa besar di Papua.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebutkan ada kelompok masyarakat yang yang terlibat dalam aksi anarkis di Papua dan Papua Barat beberapa waktu lalu, diduga memiliki hubungan dengan pihak asing, terutama, organisasi di luar negeri.

"Ada. Kita sama-sama tahu dari kelompok-kelompok ini ada hubungannya dengan network di internasional," kata Tito seperti dikutip dari Antara, Minggu 1 September 2019.

Kata Tito, Polri saat ini tengah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menangani masalah tersebut.

Pada kesempatan berbeda, Tito juga menyebutkan ada tiga pihak di balik aksi kerusuhan di beberapa wilayah di Papua. Mereka adalah Benny Wenda, The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

"Apa yang terjadi di Papua didesain oleh kelompok tersebut untuk tujuan tertentu yang ingin membuat kisruh. Direktorat Siber (Mabes Polri) sudah memantau kelompok-kelompok yang memproduksi berita-berita tentang Papua," ujar Tito, di Jayapura, Papua, Kamis 5 September 2019, seperti dikutip dari Antara.

Bahkan, menurut Tito, kelompok Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) juga digerakkan ULMWP dan KNPB. “ULMWP dan KNPB bertanggung jawab terhadap berbagai aksi yang terjadi dan nama-namanya sudah ada. Sehingga, penegakan hukum akan dilakukan," ujar dia.

Tito menjelaskan aksi rusuh yang terjadi di Papua dalam rangka rapat Komisi HAM di Jenewa pada 9 September 2019. Hal ini guna menyatakan adanya laporan tentang Papua rusuh dalam rapat tersebut.

Selain itu, kata Tito, pada 23-24 September, akan diadakan Sidang Umum PBB dengan semua negara. Kesempatan ini akan dimanfaatkan mereka untuk menyampaikan hal-hal mengenai Papua.

"Walau pun demikian, kelompok-kelompok itu berupaya melalui negara-negara tertentu akan sengaja melempar isu tentang rusuh di Papua," kata Tito.

Pendapat berbeda disampaikan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang menekuni kajian Papua, Adriana Elisabeth. Dia mengingatkan semua pihak agar berhati-hati menyebut keterlibatan pihak asing dalam demonstrasi berujung kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Menurut Adriana tudingan keterlibatan asing harus disertai bukti yang jelas, agar tidak menimbulkan spekulasi lebih jauh terkait ketegangan di Papua. Dia menyebut praduga keterkaitan asing juga bisa terkait kepentingan investasi di tanah Papua. Namun ketertarikan asing untuk investasi di Papua bukan hal baru.

Pada hari yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan ada 20 negara yang membuat dan menyebarkan konten hoaks atau berita bohong saat kerusuhan di Papua dan Papua Barat terjadi.

Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil monitoring pihaknya rentang beberapa waktu terakhir selama kerusuhan terjadi. Rudiantara mengungkapkan, pihaknya telah memblokir 550 ribu uniform resource locator (URL) yang mengandung konten hoaks dan provokatif.

“Pantauan kami ada 20 negara yang mention berkaitan dengan Papua yang bagian dari 550 ribu (URL) tadi,” kata Rudiantara di Kantor Kominfo, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Namun, Rudiantara enggan merinci lebih jauh siapa saja negara-negara yang disebutkannya tersebut. “Ada negara Eropa, ada negara Asia, ada negara tetangga. Ada 20 negara,” papar dia.

Meskipun konten dikirim dari luar Indonesia, namun Rudiantara tidak yakin warga di 20 negara tersebut sengaja membuat dan menyebarkan konten tersebut.

“Banyak di-mention dari negara lain, (tapi) belum tentu warga negara yang bersangkutan (yang membuat dan menyebarkan konten hoaks),” ujar dia.

Rudiantara menjelaskan, konten-konten tersebut paling banyak berasal dari media sosial (medsos) seperti Instagram, YouTube, Facebook, dan Twitter. Namun, paling banyak penyebaran konten hoaks di Twitter.

Saat kampanye Pilpres 2019, Jokowi pernah berjanji Papua akan menjadi salah satu wilayah yang menjadi perhatiannya. Dia mengutarakan janji-janjinya untuk memikat hati rakyat Bumi Cendrawasih, setelah menargetkan suara 80 persen di Papua.

Jokowi memang sudah barkali-kali berkunjung ke Papua, salah satunya ke Sorong, Papua Barat saat kampanye. Papua juga daerah yang pertama kali dikunjungi usai Jokowi dilantik menjadi presiden pada periode pertama. Setidaknya, sejak lima tahun memimpin Indonesia, Jokowi sudah 12 kali menyambangi masyarakat Papua.

Janji Jokowi saat berkampanye di Sorong, antara lain membangun infrastruktur di Papua. Ia berjanji akan membangun infrastruktur yang menyambungkan seluruh kabupaten maupun kota di Provinsi Papua Barat.

Adapun wilayah yang dimaksud Jokowi seperti Fakfak ke Kaimana. Ia berucap, pada 2020, infrastruktur dibangun di wilayah tersebut. Selain itu, Jokowi juga mengatakan, sejumlah infrastruktur di Papua Barat akan diperbaiki, seperti jalan, bandara, dan pelabuhan.

Jokowi juga berjanji akan memperbaiki infrastruktur di bandara seperti memperpanjang run way, dan memperbesar pelabuhan. 

Selain bandara dan pelabuhan, Jokowi juga berjanji akan membangun infrastruktur jalanan antarkota dan antarprovinsi yang belum tersambung. Tidak hanya itu, dia juga sesumbar akan mengaspal jalan di Papua.

Menurut Jokowi, jalanan Papua akan diaspal mulai 2019. Menurut dia sangat penting karena pembangunan infrastruktur Papua dan Papua Barat berguna untuk meningkatkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru.

Janji-janji Jokowi untuk Papua memang sekarang ini sudah mulai berjalan, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan insfrastruktur lainnya. Namun, seiring berjalannya pembangunan, ada gangguan keamanan di sana, seperti penembakan di Kabupaten Nduga, Papua pada tahun lalu.

Kenyataan lain, Papua bukan lagi daerah yang tertinggal, meskipun belum sepenuhnya terjamah pembangunan secara merata. Papua kini sudah terbilang maju. Presiden Joko Jokowi telah membangun jalur Trans Papua, untuk menghubungkan antar kota. 

Memang masih banyak hutan belantara, tapi Papua pun sama seperti daerah lain yang memiliki akses internet, untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Tak hanya itu, Papua juga sudah memiliki beberapa bandara. Pada 2015, Presiden Jokowi secara resmi mendirikan Bandara Wamena dan Kaimena.

Fakta lain yang juga mengejutkan adanya kader partai yang juga ikut mendukung Papua merdeka. Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq membenarkan kadernya, Ketua DPD Partai Perindo Kota Sorong Sayang Mandabayan, membawa bendera Bintang Kejora berukuran 12x25 sentimeter sebanyak 1.500 lembar dan empat buah kaos bergambar monyet.

“Iya benar, dia (Sayang) bawa itu,” kata Rofiq kepada IDN Times, Selasa (3/8).

Rofiq mengatakan atas kejadian tersebut, Mandabayan langsung dipecat dari Perindo. Pada Senin 2 September 2019 lalu, Mandabayan ditangkap karena kedapatan membawa Bendera Bintang Kejora di Bandara Rendani Manokwari, Jalan Trikora Rendani, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.

Sementara, Pengamat Intelijen dan Keamanan Negara Stanislaus Riyanta menyayangkan kejadian tersebut. Menurut dia, Perindo gagal membina kadernya.

“Ini memang miris, ketika orang menjadi bagian dari partai politik resmi di Indonesia tetapi melakukan aksi yang mengarah kepada anti-NKRI, partai tersebut dapat dikatakan gagal dalam melakukan pembinaan terhadap kadernya,” kata Riyanta kepada IDN Times, Jakarta, Selasa 3 September lalu.

Baru-baru ini, mantan Direktur Eksekutif Wahid Institut Zannuba Ariffah Chafsoh atau lebih dikenal Yenny Wahid, juga terlibat debat panas dengan Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sekaligus pemimpin politik kemerdekaan Papua Barat, Benny Wenda.

Debat tersebut terjadi ketika keduanya melakukan telekonferensi dalam sebuah program acara The Stream, yang ditayangkan Al Jazeera TV dan diunggah di YouTube.

Dalam acara yang dipandu Femi Oke itu, Femi bertanya kepada Benny terkait pandangannya tentang pemerintah RI terhadap warga Papua. Dengan tegas, Benny mengatakan warga Papua adalah penduduk ilegal, oleh sebab itu diskriminasi selalu dilakukan pemerintah terhadap mereka.

Benny juga mengungkapkan Papua bukan lah bagian dari Indonesia dan telah dijanjikan kemerdekaannya oleh Belanda sejak 1961. Hal tersebut lah yang melatarbelakangi keinginannya berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kami telah terpisah, kami berbeda, secara geografis, budaya, bahasa, kami tak pernah menjadi bagian Indonesia. Itulah kenapa mereka memanggil kami 'monyet'," kata Benny menjawab asal-muasal terjadinya kerusuhan di Papua yang berawal dari kasus rasialisme.

Tak sepakat dengan apa yang disampaikan Benny, Yenny Wahid menjelaskan, Indonesia memang merupakan negara yang kaya akan keberagaman suku dan budaya, namun hal tersebut tidak menjadi halangan untuk tetap hidup bersatu dan saling bertoleransi.

"Yang kita butuhkan adalah proses politik. Ambil contoh Amerika Serikat, ada banyak orang dari banyak etnis dan latar belakang, namun mereka mampu hidup koeksis secara damai," ujar putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Tak cukup sampai di situ, Yenny juga menanggapi apa yang disampaikan Benny terkait Perjanjian New York pada 1962. Dia menjelaskan perjanjian tersebut adalah perjanjian yang diprakarsai Amerika Serikat, untuk pemindahan kekuasaan atas Papua Barat dari Belanda ke Indonesia.

Namun, Benny berargumen, setelah Perjanjian New York ditandatangani, diskriminasi dan rasialisme kepada warga Papua oleh pemerintah RI sangat kentara. Dia mengklaim, sudah ada 500 ribu warga Papua terbunuh di tangan pemerintah.

"Apa yang disinggung Benny sebelumnya bahwa Perjanjian New York yang terjadi pada 1962, pada dasarnya menyerahkan Papua Barat sebagai bagian dari Indonesia. Hal itu diakui 93 negara," tegas Yenny.

Menanggapi penjelasan Yenny, Benny buru-buru membantah ihwal isi perjanjian New York tersebut. "Papua Barat tidak pernah menjadi bagian dari Indonesia. PBB hanya mencatatnya. Negara-negara Afrika-Karibia menolak klaim Indonesia," sanggah Benny.

Perdebatan semakin memanas, Yenny Wahid dan Benny Wenda terus melancarkan argumennya masing-masing. Femi Oke mencoba menenangkan dan beralih ke pertanyaan lain, namun masih dalam konteks yang sama.

Femi lantas bertanya kepada Yenny terkait referendum yang terus digaungkan beberapa pihak di Papua, khususnya Benny Wenda sendiri. Lagi-lagi Yenny tak sepakat bila Papua berpisah dari NKRI. Menurut dia, dialog masih bisa dilakukan terkait kasus rasialisme.

“Saya dan Benny, bahwa kami berdua ingin kondisi yang lebih baik untuk orang Papua, kami sama-sama ingin kesejahteraan untuk orang Papua, kami sama-sama ingin demokrasi untuk Papua. Caranya adalah mendengarkan satu sama lain," ujar mantan jurnalis peraih anugerah Walkley Award dalam peliputan Timor Timur pasca-referendum itu. 

Sementara, insiden rasialisme di Surabaya yang menyulut api kerusuhan di Papua, membuat Benny geram. Ia menilai salah satu cara terbaik menghadapi konflik ini adalah dengan cara referendum.

"Masalahnya kalian menduduki negara kami secara ilegal dan mulai membunuh kami. Itulah sebabnya pemerintahan Anda memanggil kami monyet," balas Benny.

Menanggapi soal desakan referendum, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, Papua berbeda dengan Timor Timur atau Timor Leste, sehingga tidak ada jalan bagi Papua atau Papua Barat untuk menggelar referendum.

Dia juga mengingatkan bahwa Papua pernah menggelar jajak pendapat, dan hasilnya masyarakat Papua ingin menjadi bagian dari NKRI.

"Sudah dilaksanakan satu jajak pendapat, didukung sebagian besar anggota PBB, hingga muncul resolusi yang sah, bahwa Papua dan Papua Barat sah sebagai bagian dari NKRI," kata Wiranto, Selasa 3 September lalu.

"Wacana referendum, hukum internasional sudah tertutup, hukum nasional kita sudah final," kata dia dalam jumpa pers.

Wiranto mengatakan tidak ada dasar hukum yang bisa dijadikan pijakan bagi digelarnya referendum di Papua dan Papua Barat. Sebab dalam hukum internasional, referendum tidak bisa digelar di wilayah yang sudah merdeka.

"Tapi (untuk) wilayah yang non government territory, seperti misalnya Timor Timur dulu, itu merupakan provinsi seberang lautan dari Portugis," kata Wiranto.

Papua juga sudah diakui dunia internasional sebagai bagian dari Indonesia. Selain itu, Wiranto melanjutkan, Papua pernah menggelar jajak pendapat dan hasilnya mereka ingin menjadi bagian dari NKRI.

"Sudah dilaksanakan satu jajak pendapat, didukung sebagian besar anggota PBB, hingga muncul resolusi yang sah, bahwa Papua dan Papua Barat sah sebagai bagian dari NKRI," kata dia.

Wiranto menjelaskan, berdasarkan New York Agreement 1962 tentang The Act of Free Choice alias Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 dan resolusi PBB 2524 pada 1969, status Papua sudah final.

"Tidak ada lagi istilahnya referendum atau kemerdekaaan Papua, sudah tidak ada lagi. Karena sudah final. Itu sudah referendum yang disetujui oleh sebagian anggota sidang umum waktu itu,'' kata dia.

PBB, lanjut Wiranto, sudah melihat kesungguhan pembangunan yang dilakukan Presiden Joko Jokowi untuk Papua dan Papua Barat. PBB juga memahami ada kelompok separatis yang terus menerus membuat berita hoaks, demo anarkis dan tindak kekerasan.

Untuk itu, kata Menko Polhukam, pemerintah mengingatkan agar aparat kepolisian tetap menahan diri tidak menimbulkan dampak, termasuk tuduhan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

"Dan ini sudah kita lakukan. Presiden, Kapolri, Panglima TNI saya sendiri sudah mengatakan jangan represif. Aparat keamanan TNI dan Polisi jangan represif. (Harus) Persuasif, edukatif, kompromis," kata dia.

Wiranto menerangkan, kerap kali aparat kepolisian maupun TNI menjadi korban pada aksi demonstrasi yang berujung rusuh. Ia pun meminta, agar para demonstran menghentikan tindakan-tindakan yang hanya memancing kerusuhan.

"Saya kira sekarang saatnya kita menghentikan itu semua. Kita masuk dalam suasana damai, suasana dialog, bagaimana membangun Papua yang lebih baik yang lebih sejahtera," ujar dia.

Duta Besar/Wakil Tetap Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di Jenewa, Hasan Kleib, juga menegaskan posisi pemerintah terkait referendum Papua. Kleib menggarisbawahi status Papua sebagai bagian dari Indonesia sudah tidak bisa diganggu gugat.

Kleib menyampaikan ini ketika menghadiri acara "Human Rights Council Elections 2019: Discussions of Candidate States' Visions for Membership" atau uji/debat publik negara calon anggota Dewan HAM di Jenewa pada 11 September 2019.

Dalam acara tersebut, Indonesia menerima sejumlah pertanyaan tentang penegakan HAM dari audiens yang hadir maupun netizen melalui Twitter. Salah satunya secara spesifik menanyakan tentang referendum Papua. Berdasarkan rilis pers PTRI Jenewa yang diterima IDN Times, Kleib menyebut hasil referendum "sudah final".

"Terkait isu aspirasi referendum, ditegaskan oleh Dubes Kleib bahwa referendum telah dilaksanakan tahun 1969 dan disahkan hasilnya melalui Resolusi Majelis Umum PBB No 2504/1969 yang sifatnya final. Sesuai hukum internasional, referendum telah sah dilaksanakan dan final, dan karenanya tidak akan pernah mungkin di mana pun dilakukan ulang."

Pertanyaan lain soal Papua yang muncul adalah mengenai kebebasan berpendapat dan berkumpul di Papua. Kleib mengklaim keduanya tidak ada masalah sebab "dijamin oleh konstitusi". Ia juga mengklaim peristiwa rasial yang menimpa mahasiswa Papua di Surabaya sudah bisa ditangani.

"Kejadian ucapan rasialisme yang kemudian mendorong demonstrasi massa yang berubah menjadi anarkis telah diatasi oleh aparat keamanan secara profesional dan tanpa menggunakan kekerasan apa pun, serta menekankan perlunya untuk memperhatikan keseimbangan antara kebebasan ini dan perlindungan kepentingan masyarakat yang lebih luas," kata Kleib.

Perjuangan Indonesia mempertahankan Papua sebagai bagian dari NKRI, telah berlangsung sejak awal Indonesia berdiri sebagai bangsa yang merdeka.

Presiden pertama RI Sukarno telah memperjuangkan Papua saat Indonesia mendesak Belanda menyerahkan dan mengakui kedaulatan Indonesia di Konferensi Meja Bundar pada 1949 di Den Haag, Belanda. 

Pada saat itu, pemerintah kolonial Belanda masih ingin menguasai separuh bagian barat Papua. Namun, Indonesia menolak mentah-mentah keinginan itu dan delegasi Indonesia yang dipimpin M Hatta, memperjuangkan seluruh wilayah Papua sebagai bagian dari NKRI di Konferensi Meja Bundar. 

Kerasnya perjuangan Indonesia mempertahankan seluruh wilayah Papua sebagai bagian dari NKRI, sampai-sampai membuat Presiden Sukarno, pada 1963, dijuluki sebagai penghasut perang dan ekspansionis oleh bangsa Barat. Hal ini diungkapkan Sukarno dalam buku autobiografinya, Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia yang ditulis Cindy Adams.

Sukarno yang akrab disapa Bung Karno menuding Belanda ngotot mempertahankan sebagian dari wilayah Papua, yakni Nederlands Nieuw Guinea atau disebut sebagai Irian Barat, karena ingin kembali menginjakkan kaki di Asia.   

“Penduduknya berpindah-pindah setiap tahun karena tanahnya kurang subur. Keuntungan dari minyak bumi tidak berarti dibanding dengan ongkos-ongkos untuk mengurus wilayah itu. Lalu kenapa Belanda menginginkannya? Agar memiliki pijakan kaki di Asia. Agar memiliki beberapa sisa-sisa kebesarannya pada waktu dulu,” ujar Sukarno.

Selama memperjuangkan Irian Barat, Sukarno kerap mendapat perlakuan tidak adil dalam Sidang Umum Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) pada 1960.

“Di Perserikatan Bangsa Bangsa kami terus dilecehkan. Ketika para diplomat kami akan berpidato, mereka minta waktu selama berhari-hari untuk mengubah, mengetik ulang, mengoreksi, dan membaca lagi naskah pidato mereka, karena mereka takut melukai perasaan kaum imperialis yang kemudian mentertawai kami saat usul kami ditolak,” ujar Sukarno. 

Belanda bermanuver politik dengan dekolonialisasi terhadap Nieuw Guinea dan menyerahkan melalui PBB. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christian Herter mendatangi Sukarno saat ia pidato, dan meminta Bung Karno agar banyak berbicara. Namun Sukarno menyatakan Belanda menudingnya berbohong, dan Herter membalas bahwa Belanda senang dengan adanya dekolonialisasi.

Sebelum Papua Barat kembali ke pangkuan ibu pertiwi pada 1 Mei 1963, Sukarno terpaksa menggunakan senjata. “Sekarang terpaksa mulai melakukan satu politik memakai senjata. Tidak ada jalan lain untuk membuat Old Established Forces menghargai Indonesia. Tidak ada lagi diskusi. Mulai saat ini kami menjawab dengan meriam,” kata dia dalam bukunya. 

Dalam menyelesaikan perselisihan ini, Amerika bertugas sebagai mediator dan menekan Belanda, hingga Belanda pun dengan berat hati akhirnya menyerah dan setuju mengembalikan Papua Barat ke pangkuan ibu pertiwi.

Demi merebut wilayah Papua Barat dari tangan penjajah Belanda, Presiden Sukarno juga pernah menggelar operasi Tri Komando Rakyat (Trikora). Pada 19 Desember 1961, Sukarno mengumumkan pelaksanaan Trikora di alun-alun utara Yogyakarta. Sukarno juga membentuk Komando Mandala.

Dilansir dari berbagai sumber, saat mengumumkan pelaksanaan Trikora, ratusan ribu rakyat berbondong-bondong hadir di alun-alun utara Yogyakarta. Dalam pidatonya, Sukarno dengan berapi-api menegaskan, Papua tidak boleh menjadi sebuah negara yang berdiri sendiri.

“Batalkan negara Papua itu, kibarkan sang Merah Putih di Irian Barat, gagalkan. Kibarkan bendera kita. Siap sedialah, akan datang mobilisasi umum. Mobilisasi umum bagi yang mengenai seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat sama sekali daripada cengkraman imperialis Belanda,” kata Sukano.

Ada tiga isi Trikora: pertama, gagalkan negara boneka Papua, kedua, kibarkan bendera Merah Putih di Papua, dan ketiga bersiap untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Indonesia.

Dalam pelaksanaan operasi Trikora, Sukarno membentuk Komando Mandala. Komando ini dipimpin Mayor Jenderal Soeharto. Komando ini bertugas menggelar operasi penyusupan yang bertujuan mengetahui medan dan kekuatan yang dimiliki lawan.

Operasi penyusupan yang dilakukan antara lain melalui kapal selam yang dinamakan Operasi Tjakra II yang dilaksanakan pada 15-26 Agustus 1962.

“Pelaksana komando itu adalah 'Komando Mandala Pembebasan Irian Barat', yang dipikulkan pada pundak saya,” ujar Soeharto dalam buku outobiografinya "Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya" yang ditulis Ramadhan K.H.

Dikutip dari historia.id, pada 15-26 Agustus 1962, Komando Mandala memulai penyusupan dengan menggelar Operasi Tjakra II. Dalam operi ini, Komando Mandala mengerahkan tiga kapal selam yaitu Nagarangsang, Trisula, dan Tjandrasa. Kapal ini dibeli di Uni Soviet dan tiba di Surabaya pada 1959.

Uni Soviet dipilih sebagai tempat Indonesia membeli kapal, karena pada saat itu Indonesia gagal melakukan pendekatan ke Amerika Serikat. Dalam operasi ini, ketiga kapal selam tersebut ditempatkan di lokasi berbeda-beda.

Siapa yang tak tahu Provinsi Papua sebagai provinsi terluas yang terletak di bagian timur Indonesia. Setiap lekukan Bumi Cendrawasih, menyimpan rahasia keindahan alam yang mempesona. 

Kekayaan alam yang melimpah, bahang tambang yang begitu besar, dan keberagamaan budaya yang unik menjadikan Bumi Cendrawasih surga di timur Indonesia. Tak heran jika tanah Papua menjadi salah satu primadona Indonesia, bahkan dunia. Banyak orang mengakui keindahan Bumi Cendrawasih.

Papua adalah provinsi terluas di Indonesia yang memiliki luas 420.540 km. Pulau ini masih diselimuti banyak hutan, dengan suhu udara di Papua 19 hingga 28 derajat.

Sebagian daerah wilayah kepulauan Bumi Cendrawasih adalah wilayah tropis. Kelembabpan udara berkisar antara 80 persen hingga mencapai 89 persen. Kondisi geografis yang bervariasi, berdampak pada kondisi penyebaran penduduk yang tidak merata. 

Banyak kekayaan alam yang menjadi ciri khas Papua. Di antaranya yang paling juara adalah burung Cendrawasih. Burung ini memiliki kepala berwarna kuning, dada dan sayap yang berbulu coklat keemasan, serta ekor putih yang menjuntai dikombinasi bulu berwarna kuning di pangkal ekor. 

Cendrawasih memiliki nama latin Paradisea Apoda, yang kerap disebut sebagai burung surga. Keelokan bentuk dan warna bulunya dianggap layak menyandang sebagai burung surga. Tak hanya elok dalam bentuk dan warna, tarian sang jantan ketika memikat betina juga sangat lincah. 

Burung Cendrawasih pun menjadi maskot Papua. Kelangkaannya membuat burung ini hanya dapat ditemukan di tanah Papua. 

Khas lain dari Papua adalah noken yang sudah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia pada 2012. Noken adalah tas tradisional asli dari Papua, yang terbuat dari akar-akaran yang dibentuk menjadi jaring.

Kegunaannya sama dengan tas pada umumnya yang digunakan untuk membawa barang. Yang membedakan noken dengan tas pada umumnya adalah cara penggunaannya. Keunikan yang dimiliki noken dengan cara digantungkan di dahi atau kepala. Alasannya, barang bawaan akan jatuh dipunggung pembawa sehingga lebih ringan. 

Biasanya masyarakat Papua menggunakan noken untuk membawa sayuran, buah-buahan, bahkan untuk menggendong bayi. Tak hanya itu, babi kecil pun dapat dimasukan ke dalam tas ini. 

Dilansir dari Jayapurakab.go.id, Bumi Cendrawasih juga kaya akan suku dan budaya. Kelompok suku asli Papua terdiri dari 255 suku dengan bahasa dan budaya yang berbeda-beda. Tak hanya suku asli Papu, banyak suku pendatang yang tinggal di tanah Papua. Banyaknya pendatang tetap membaur satu dengan yang lainnya. Jumlah penduduk asli 52 persen, sedangkan suku pendatang 48 persen.

Meskipun masing-masing suku mempunyai bahasa tersendiri untuk berkomunikasi, mereka tetap menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa yang digunakan menggunakan dialek atau logat yang khas Papua. 

Hingga saat ini, adat dan budaya masih dilestarikan antar generasi melalui acara adat tertentu. Struktur adat di kampung pun masih digunakan masyarakat Papua. 

Sering kali kita mendengar masyarakat Papua juga menyingkat kata-kata. Barangkali tujuan untuk menyingkat kata-kata agar lebih praktis dan efisien. Misalnya kata "kita" disingkat menjadi kitorang.

Sehingga, banyak masyarakat luar Papua menjadi salah mengartikan bahasa yang disingkat. Seperti mengatakan "saya pergi ke Jayapura" menjadi “sa pi Jayapura”, bukan berarti sapi berasal dari Jayapura. 

Kata-kata singkatan orang Papua disebut sebagai Indonesia Tong Pu Bahasa, yang memiliki arti bahwa Indonesia bahasa kita. Bahasa singkatan seperti ini, menjadi bahasa sehari-hari masyarakat Papua. 

Buah pinang adalah salah satu tanaman palem yang banyak dipercayai orang Papua untuk memperkuat dan membersihkan gigi. Orang Papua sangat fanatik mengonsumsi pinang. Biasanya mengunyah pinang dengan sirih dan kapur.

Caranya dengan mengunyah layaknya seperti permen karet. Dibuangnya pun sama seperti permen karet, yang sudah tak manis dibuang. Di gedung perkantoran, tempat umum, di tanah, atau jalanan umumnya banyak ditemui ludah berwarna merah. 

Mengonsumsi buah pinang layaknya seperti kecanduan merokok. Tidak mengenal usia, tua maupun muda, dewasa, dan anak-anak, semuanya mengonsumsi buang pinang. Ini sudah menjadi tradisi masyarakat. 

Tradisi khas Bumi Cendrawasih juga ada pembakaran batu. Tak hanya sekadar membakar batu, tradisi ini adalah teknik memasak makanan yang dipraktikan masyarakat Papua di daerah pegunungan. Memasak dengan bakar batu sama dengan memasak menggunakan oven, namun bakar batu cara yang tradisional. 

Proses bakar batu dimulai dengan membakar bongkahan-bongkahan batu yang sedang dan besar. Setelah itu, dalam waktu yang cukup lama batu akan membara. Kemudian bongkahan batu tersebut ditempatkan ke dalam tanah yang berlubang. Batu yang sudah dimasukan ke dalam lubang, ditutupi daun pisang. Barulah makanan yang akan dimasak ditumpuk di atas daun pisang itu. 

Bakar batu sudah menjadi ritual masyarakat Papua, yang umumnya untuk memasak bersama warga satu kampung. Ritual ini diadakan ketika acara kelahiran, perkawinan, peresmian suatu gedung, upacara kematian, hingga acara adat lainnya.  

Dilansir dari Indonesia.go.id, tebu juga merupakan tanaman asli Papua sebagai pangan. Hai ini dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan Brandes-Jeswiet pada 1928. Brandes memperlihatkan asal-usul tanaman yang berasal dari spesies Saccharum officinarum, yang telah diadopsi di sebagian besar wilayah Papua. Pada awalnya, petani-petani di Papua menggunakan tebu sebagai campuran pakan babi agar cepat gemuk.

Satu lagi yang lekat dengan Papua adalah hasil tambang emas, yang kini dikuasai perusahaan tambang raksasa asal Amerika, PT Freeport Indonesia yang sudah beroperasi sejak 1973.

Berdasarkan data pada 2018, Freeport memproduksi 6.065 ton konsentrat per hari. Konsentrat ini adalah pasir olahan dari batuan tambang (ore), yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Dalam setiap ton konsentrat 26,5 persen adalah tembaga, 39,34 gram emas, dan 70,37 gram perak. Dengan kata lain, Freeport mampu memproduksi lebih dari 240 kg emas per hari.

Terlepas dari kekayaan emas di pegunungan Grasberg, kenyataan lain masih ada kesenjangan di Papua. Bahkan, kemiskinan di tanah Papua tergolong cukup tinggi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Provinsi Papua menjadi wilayah dengan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia pada Maret 2019, dengan 27,53 persen. Angka ini meningkat 0,1 persen dari September 2018 yakni sebesar 27,43 persen. Sebagai perbandingan, angka kemiskinan nasional berada pada angka 9,47 persen.

Tak terasa, es kopi yang kami nikmati sudah habis. Matahari pun mulai tenggelam, waktu sudah menunjukkan pukul lima sore. Kami mengakhiri obrolan singkat ini.

Di penghujung pertemuan ini, Jems berharap tidak ada lagi kasus rasisme terhadap suku apapun. Tak hanya pada Papua. Perbedaan jangan sampai menjadi pertentangan, hingga menimbulkan perselisihan.

Jems menganggap seluruh masyarakat Papua adalah bagian dari keluarga sebagai anak bangsa. Sakit hati yang timbul atas kasus rasialisme baru-baru ini, tidak membuatnya benci pada orang Jawa. Mau kulit hitam, kulit putih, rambut keriting, atau ada perbedaan lainnya, semuanya bagian dari satu kesatuan NKRI.

“Kan kita semua keluarga. Karena kita di sana selalu memperhatikan orang-orang pendatang yang ada di Papua,” ujar Jems, yang sesekali melemparkan guyonan.

 “Abis ini mau kemana lagi Jems?” tanyaku.

“Mau langsung pulang ke kosan, kak,” jawab Jems, seraya menarik tali ransel yang melorot.

Jems dan temannya pulang lebih dulu ke indekosnya, untuk mengerjakan tugas kuliah yang sempat tertunda. Tak lama kemudian, aku pun pulang ke rumah.

"Sampai ketemu lagi, Jems!" ucap ku.

Semoga apa yang dicita-citakan Jems lekas tercapai. Begitu juga kondisi di Papua, semoga kasus-kasus yang belum selesai segera tuntas, demi Bumi Cendrawasih yang damai dan sejahtera.