Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (IDN Times/Rochmanudin)

Jakarta, IDN Times - Pilkada DKI Jakarta dari tahun ke tahun selalu menjadi perebutan. Wajar, Jakarta sebagai ibu kota menjadi acuan daerah lain, bahkan sebagai barometer keberhasilan gubernur sekaligus menjadi pijakan menuju kepemimpinan nasional yakni presiden.

Tak pelak, jelang Pilkada 2024 pun kini mulai memanas. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang disebut-sebut dalam beberapa survei paling unggul, bahkan tak tertandingi, bakal melalui tembok rintangan yang tidak mudah.

Bahkan, ia terancam tidak akan mendapat tiket menuju Pilkada. Nasib Anies di Pilkada Jakarta sejuah ini juga belum jelas, lantaran belum ada satu pun partai yang resmi memberikan surat rekomendasi. 

Wacana duet antara Anies dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, juga sulit terwujud, jika PDI Perjuangan (PDIP) sebagai partai politik yang menjadi naungan Ahok, mengusung Anies di Pilkada DKI.

Hal itu lantaran terganjal Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020, yang menyebutkan seseorang dapat menjadi calon wakil gubernur apabila belum pernah menjabat sebagai gubernur di daerah yang sama.

Anies pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta pada 2017-2022, sedangkan Ahok juga pernah menjabat sebagai Gubernur Jakarta pada 2014-2017.

Di sisi lain, tidak ada satu pun partai politik yang bisa mengusung calonnya sendiri pada Pilkada Jakarta 2024. Mereka harus berkoalisi dengan partai lain.

Wacana terbaru, muncul koalisi Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, yang merangkul partai politik anggota KIM dengan partai di luar KIM yakni PKB, NasDem, dan PKS, yang pada gelaran Pilpres 2024 lalu berkoalisi mengusung Anies.

Jika KIM plus terwujud, PDIP kemungkinan sulit berkoalisi dengan partai lain. Ketiga partai itu sudah ada sinyal akan merapat dengan KIM yang telah memenangakan Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk pemerintahan baru mendatang. Muncul poros baru.

1. Wacana satu poros di Pilkada DKI Jakarta

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid, merespons wacana KIM plus jelang Pilkada di sejumlah wilayah pada November mendatang. Menurutnya, bila wacana KIM plus terwujud di Pilkada Jakarta, maka dapat menimbulkan hanya ada satu poros yang muncul. 

"Kalau plus dua-duanya, maka akan hanya ada satu poros saja di DKI," ujar Jazilul di kantor DPP PKB, Senen, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Agustus 2024. 

Jazilul tak mengamini bakal ada satu poros alias satu pasangan calon di Pilkada Jakarta, yang kemungkinan bakal melawan kotak kosong.

"Ya, begitu, kalau semuanya ingin bersama, maka (yang dilawan) kotak kosong di DKI," katanya. 

Wacana KIM plus kali pertama dilempar Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Ia mengatakan, KIM plus bisa diwujudkan di Pilkada Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jakarta. KIM plus merujuk adanya kerja sama antara parpol yang tergabung dalam KIM saat Pilpres 2024 dengan partai lain di luar KIM. 

Dasco menyebut, munculnya wacana KIM plus didorong berbagai dinamika politik yang terjadi. KIM plus, kata dia, akan menentukan pilihan untuk melangkah bersama di sejumlah provinsi utama tersebut.

PKB sendiri masih pikir-pikir mempertimbangkan wacana KIM plus. Namun, Jazilul mengisyaratkan partainya akan merapat ke KIM plus, dengan dalih untuk mencegah perpecahan seperti Pilkada Jakarta 2017.

"Kami masih mempertimbangkan agar di DKI Jakarta ini tidak banyak gejolak dan kebersamaan. Kan kalau sudah bersama, maka tidak ada lagi gejolak," kata pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR itu. 

Soal siapa sosok paslon yang akan diajukan di Pilkada Jakarta, Jazilul menyebut masih tergantung pada dinamika politik. 

Bertolak dengan PKB yang menginginkan satu poros, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, mengatakan KIM berharap hanya ada dua pasangan calon yang diajukan di Pilkada Jakarta 2024, yaitu paslon pertama yang diusung KIM plus dan paslon kedua diajukan koalisi partai di luar KIM. 

"Koalisi Indonesia Maju plus tambahan partai politik yang lain akan bergabung untuk mengusung satu pasangan calon, untuk kemudian paslon tersebut berhadapan dengan calon partai dari koalisi lainnya," ujar Eddy seperti dikutip dari keterangan video, Jumat, 2 Agustus 2024. 

Eddy menyebut, KIM akan tetap kompak menghadapi Pilkada Jakarta. "Oleh sebab itu, kami berharap ada paslon di Pilkada Jakarta," katanya. 

2. Golkar tarik Ridwan Kamil ke Jakarta

Editorial Team

Tonton lebih seru di