Menkes dan Dirjen Yankes Dilaporkan ke Polisi soal PPDS Undip

Nasser menjelaskan, pernyataan Menkes soal kematian peserta PPDS FK Undip karena mengakhiri hidup itu belum bisa dibuktikan. Sebab, itu merupakan kewenangan polisi untuk membuktikan.

“Kebohongan kedua yang disiarkan adalah kebohongan adanya bulliying atau perundungan seolah-olah bunuh diri akibat perundungan bagaimana perundungan beliau alhamarhum semester 5 siapa yang membuli semester 5?” kata dia.

Selain itu, Nasser juga mempertanyakan soal pemalakan puluhan juta terhadap peserta PPDS FK UNDIP. Sebab, mahasiswi program PPDS yang diduga tewas mengakhiri hidup itu merupakan bendahara.

“Mengumpulkan dana teman-temannya 11 orang terkumpul Rp40 juta itu dibelanjakan selama 3 bulan menjadi bendahara itulah yang kemudian dicatat dalam bukunya, buku ini salah baca atau diputar balik,” kata Nasser.

“Kemudian yang keempat ada pemerkosaan ini semua kebohongan-kebohongan yang disiarkan oleh pejabat Kemenkes,” ucap dia.

Namun demikian, Nasser menyebut laporannya direspons penyidik dengan saran untuk melakukan audiensi terlebih dahulu. Setelah audiensi, pihaknya akan kembali ke Bareskrim untuk melengkapi bukti dalam laporannya.

“Karena yang dilaporkan ini adalah pejabat pemerintah, jadi diminta untuk melakukan mediasi terlebih dahulu, berbicara dengan mereka yang kita laporkan,” ujar dia.

“Kita sudah menyerahkan seluruh dokumen-dokumen, barang bukti sudah dipelajari, dan ya seperti itulah. Sekarang kan penyidik kepolisian ini memberi kesempatan orang-orang yang berbeda pendapat, bertikai itu menyelesaikan dengan baik,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengaku sudah mendapatkan bukti terkait dugaan perundungan di balik meninggalnya dokter Aulia Risma Lestari, residen PPDS anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (FK Undip). Bukti-bukti tersebut didapatkan dari hasil investigasi internal Kemenkes.

Budi menyampaikan, pihaknya telah mengantongi bukti berupa percakapan WhatsApp, catatan, hingga rekaman suara. Ia meyakini terkait adanya bentuk intimidasi hingga perundungan kepada residen selama PPDS.

“Kita sudah dapat semua WA-nya, catatannya, semua rekamannya. Itu kan para PPDS itu dipanggil, kemudian diarahkan, diintimidasi, harus begini-begini," ujar dia.

Kemenkes juga menemukan bahwa korban diduga diperas oleh oknum-oknum dalam program anestesi di Undip sampai Rp40 juta per bulan.

“Dalam proses investigasi, kami menemukan adanya dugaan permintaan uang di luar biaya pendidikan resmi yang dilakukan oleh oknum-oknum dalam program tersebut kepada almarhumah Risma. Permintaan uang ini berkisar antara Rp20 juta sampai Rp40 juta per bulan," ujar Jubir Kemenkes RI, Mohammad Syahril dalam keterangan, Minggu (1/9/2024).