Menkes Minta Bio Farma Kurangi Seremoni dalam Distribusi Vaksin COVID

07 Jan 2021, 11:48 WIB

Jakarta, IDN Times - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku telah meminta kepada PT Bio Farma agar mengurangi seremoni terkait distribusi vaksin COVID-19. Sebelumnya, beredar luas video ketika PT Bio Farma menggelar seremoni untuk menandakan vaksin CoronaVac resmi didistribusikan ke-34 provinsi.

Video yang diunggah ke media sosial pada Selasa, 5 Januari 2021 dikritik luas oleh publik karena dinilai seremoni itu tidak dibutuhkan. Apalagi jumlah warga yang terpapar COVID-19 sudah menembus angka 700 ribu lebih.

"Saya sudah bilang ke Bio Farma agar hal-hal seremoni begini dikurangi. Prihatin karena masyarakat banyak yang kena (COVID-19). Sudah diterima (masukannya)," ungkap Budi ketika berbicara di program Mata Najwa yang tayang di stasiun Trans 7 pada Rabu, 6 Januari 2021.

Saat ini, vaksin CoronaVac yang diimpor dari Tiongkok sudah tiba di 34 provinsi di Indonesia sejak didistribusikan pada 3 Januari 2021 lalu. Namun, hingga kini izin edar darurat (EUA) belum dirilis oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Begitu pula fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Mengapa Kementerian Kesehatan tak memilih menunggu EUA dikeluarkan baru vaksin didistribusikan ke semua daerah di Indonesia?

1. Menkes ingin segera mendistribusikan vaksin agar tidak lebih banyak warga meninggal

Pekerja melakukan bongkar muat Envirotainer berisi vaksin COVID-19 Sinovac setibanya dari Beijing di Terminal Cargo Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, 31 Desember 2020. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

Di dalam program itu, Menkes Budi mengatakan bahwa berdasarkan masukan dari para ahli di bidang epidemiologi, vaksin yang sudah diperoleh harus segera diberikan. Sebab, angka kematian di Indonesia akibat COVID-19 tergolong tinggi yakni 150 hingga 200 jiwa setiap harinya. Sedangkan, satu bulan sudah ada 6.000 jiwa yang wafat.

"Apa kita mau menunggu satu bulan 6 ribu orang mati atau satu tahun 72 ribu orang mati untuk dapatkan vaksin yang baik? Itu sangat gak manusiawi," ungkap Menkes Budi.

Ia pun memastikan akan menjadi penerima awal vaksin CoronaVac yang diimpor dari Tiongkok. Sebab, pada periode Januari hingga Maret 2021, vaksin merek itu lah yang masuk ke Indonesia.

Ia mengatakan vaksin CoronaVac dijamin aman. Sebab, hasil uji klinis di tahap I dan II sudah lolos.

"Selama vaksin yang masuk ke dalam daftar WHO, sudah lolos uji klinis satu dan dua, maka aspek safety-nya sudah lewat. Kedua, harus dapat persetujuan BPOM. Apapun vaksin yang disetujui BPOM dari merek apapun, itu sama saja (kualitasnya), yang paling penting yang paling itu akan kami ambil," tutur dia.

2. Menkes Budi sebut belum ada diskusi mengenakan sanksi bagi warga yang menolak diberi vaksin

Jenis vaksin yang digunakan di Indonesia (IDN Times/Sukma Shakti)

Menkes Budi mengakui alih-alih mewajibkan, penerimaan vaksin secara sukarela dari warga akan jauh lebih baik. Oleh sebab itu, ia akan terus mengimbau warga agar bersedia divaksinasi.

"Kita bersama-sama divaksin agar bisa menjaga seluruh tetangga, teman, dan rakyat," ujar pria yang sempat jadi Wakil Menteri BUMN itu.

Ia juga menyampaikan hingga saat ini, belum ada diskusi di pemerintah pusat agar menjatuhkan sanksi bagi warga yang tak ingin disuntik vaksin. "Saya pribadi percaya meyakinkan dengan cara persuasif jauh lebih baik untuk penerimaan masyarakat disuntik vaksin," tutur dia.

Ia pun mengingatkan vaksinasi COVID-19 tidak akan berhasil bila yang diberikan tidak mencapai 70 persen dari jumlah penduduk di Indonesia. Artinya, butuh 180 juta warga di Indonesia yang menerima suntikan vaksin COVID-19.

3. Warganet nilai seremoni distribusi vaksin CoronaVac tidak perlu, malah bisa memicu kerumunan

Video yang menggambarkan vaksin CoronaVac sebanyak 3 juta dosis didistribusikan dari Bio Farma menuai kritik luas dari warganet. Sebagian besar menilai seremoni bak pelepasan tim pemantau arus mudik itu tidak dibutuhkan.

Apalagi vaksin yang didistribusikan itu belum memperoleh izin edar dari BPOM. Hasil uji klinis tahap ketiganya pun belum diumumkan ke publik.

Ada pula yang mengomentari sudah menjadi tradisi di Indonesia aktivitas semacam itu digelar seremoni. Bahkan, warganet menyebut seharusnya juga perlu ditunjuk duta khusus terkait distribusi vaksin COVID-19.

Sementara, warganet lainnya menilai seremoni semacam itu sebaiknya tak perlu dilakukan agar tidak memunculkan keremunan sehingga muncul kluster baru COVID-19.