Menkes: Punya BPJS Belum Jamin Mutu Pelayanan Kesehatan

Menkes menyebut, selama ini Indonesia mengklaim UHC berdasarkan jumlah masyarakat yang terdaftar sebagai peserta BPJS. Padahal, WHO memiliki ukuran yang lebih luas, termasuk akses, mutu layanan, dan perlindungan finansial bagi pasien.

“Jadi, yang kita persepsi selama ini bahwa UHC itu adalah punya kartu BPJS sehingga bisa mendapatkan harga yang terjangkau, itu hanya satu dari tiga definisi UHC mengenai layanan kesehatan. Yaitu aksesnya harus bagus, harus mudah, dan mutunya harus baik,” ujarnya.

Menkes menegaskan, memiliki jaminan kesehatan tidak otomatis memastikan warga mendapatkan pelayanan yang layak. Masih banyak kasus pasien harus berpindah fasilitas hingga ditolak rumah sakit karena layanan belum merata dan mutu belum setara di seluruh daerah.

“Jadi sebenarnya percuma punya kartu, tapi begitu dia datang ke rumah sakit enggak bisa dilayani, alatnya enggak ada, dokternya enggak ada, itu UHC-nya masih rendah. Ya, atau kita punya kartu tapi kemudian masuk ke satu rumah sakit, layanan kesehatannya jelek. Ya itu tetap UHC-nya masih rendah,” jelasnya.

Budi menekankan bahwa UHC baru bisa dianggap tercapai jika masyarakat di seluruh wilayah bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat, kompeten, dan berkualitas tanpa harus mengeluarkan biaya yang membebani.

“Kita bertiga ini (Kementerian Kesehatan, Konsil Kesehatan Indonesia, BPJS Kessehatan) bersama-sama diamanahkan oleh negara untuk memenuhi kewajiban negara di Undang-Undang Dasar tadi. Jadi harus berkoordinasi, harus kompak, harus bisa bekerja sama, dan harus tujuannya sama: yaitu meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia, memenuhi prinsip-prinsip UHC (Universal Health Coverage) yaitu tadi: aksesnya mudah, kualitasnya bagus, harganya terjangkau,” pungkasnya