Menko Hadi Minta Pengawasan Ketat soal Pelibatan Anak di Pilkada 2024

31 Jul 2024, 08:01 WIB

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Hadi Tjahjanto ketika membuka rakor di Bali. (Dokumentasi Kemenko Polhukam)

Intinya sih...

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Hadi Tjahjanto mewanti-wanti TNI dan Polri terkait pelibatan anak-anak dalam kampanye pilkada 2024.
Hadi memperingatkan agar tidak menggunakan anak-anak di bawah umur untuk ikut dilibatkan dalam aktivitas kampanye karena banyaknya anak yang ikut kegiatan kampanye karena tahu akan mendapatkan bayaran.
Kemenko Polhukam turut membentuk desk koordinasi pemilu dan pilkada yang berisi 19 kementerian atau lembaga untuk menuntaskan berbagai hambatan yang ditemukan di lapangan.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Hadi Tjahjanto mewanti-wanti TNI dan Polri terkait pelibatan anak-anak dalam kampanye pilkada 2024. Sebab, ada indikasi di sejumlah daerah hal tersebut sudah terjadi untuk pemilu legislatif dan pilpres.

"Saya juga bertemu dengan beberapa tokoh. Karena ada indikasi, ini baru indikasi, menggunakan anak-anak melakukan kampanye. Aparat TNI dan Polri harus menghindari ini," ujar Hadi seperti dikutip dari YouTube Kemenko Polhukam, Rabu (31/7/2024).

Ia memperingatkan semua pihak agar tidak menggunakan anak-anak di bawah umur untuk ikut dilibatkan dalam aktivitas kampanye. Hadi kemudian mengaitkan dengan realita banyaknya anak yang ikut kegiatan kampanye karena tahu akan mendapatkan bayaran. Uang tersebut, kata dia, digunakan untuk bermain judi online.

"Kalau dia mau top up judi online tapi tidak punya uang maka tindakan berikutnya, bila diajak untuk berkampanye pasti ikut. Karena menginginkan imbalan dan top up (saldo) tadi. Aparat TNI dan kepolisian agar membantu untuk menghindari pengerahan anak-anak di bawah umur," katanya.

1. Kemenko Polhukam bentuk desk pemilu berisi 19 kementerian

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Hadi Tjahjanto ketika memberi keterangan pers di Bali. (Dokumentasi Kemenko Polhukam)

Lebih lanjut, Hadi juga menyebut Kemenko Polhukam turut membentuk desk koordinasi pemilu dan pilkada yang berisi 19 kementerian atau lembaga. Pembentukan desk koordinasi pemilu dan pilkada itu didasarkan pada Kepmenko nomor 10 tahun 2024.

Hadi berharap dengan adanya desk pilkada itu bisa menuntaskan berbagai hambatan yang ditemukan di lapangan. "Bayangkan bila tidak diantisipasi sejak awal, sebab kekuatan TNI-Polri akan kami bagi habis di 514 kabupaten atau kota dalam rangka pengamanan ini," ujar mantan Panglima TNI itu.

Ia mengaku menggunakan informasi yang dirilis oleh Badan Pengawas Pemilu soal daerah-daerah tertentu yang perhelatan pemilunya rawan. Hadi menyebut pengamanan pilkada tidak berakhir hanya di tahapan penghitungan suara saat pilkada melainkan hingga di tahapan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Biasanya dari pengalaman sebelumnya, kita punya calon yang didukung habis-habisan dan tidak siap kalah. Tidak siap kalah ini harus kita antisipasi dengan menurunkan aparat TNI-Polri. Api kecil harus kita padamkan secara humanis," imbuhnya.

2. Menko Hadi minta tidak ada pejabat di TNI-Polri yang dirotasi hingga Pilkada selesai

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto ketika menerima laporan korps kenaikan pangkat di Mabes TNI. (Dokumentasi Puspen TNI)

Selain itu, Hadi turut meminta kepada TNI dan Polri untuk tidak melakukan rotasi pejabat tinggi jelang dan saat Pilkada November mendatang. Alasannya, agar para pejabat TNI dan Polri di daerah dapat melakukan pengamanan pilkada sesuai dengan anggaran dan perencanaan yang telah dibuat.

"Kami juga meminta kepada TNI-Polri, untuk tidak merotasi pejabatnya sampai dengan pilkada serentak selesai. Supaya apa yang direncanakan termasuk anggaran yang sudah disiapkan, ini bisa di-manage dengan baik," kata Hadi.

Ia meyakini TNI dan Polri sudah merencanakan tak akan mengubah posisi pejabat tinggi di dua instansi tersebut. Kecuali yang memang seharusnya dijadwalkan pensiun.

"Bila memang harus pensiun sebelum pilkada ya tetap pensiun. Tapi, yang belum (pensiun), seyogyanya TNI dan Polri tetap (tak mengubah posisi pejabat)," katanya.

Instruksi serupa juga disampaikan Hadi bagi Kejaksaan Tinggi di semua daerah. Sebab, Kejati akan menangani tugas penegakan hukum pidana pemilu.

"Nanti, saya akan sampaikan kembali kepada Panglima TNI, Kapolri dan Pak JA (Jaksa Agung) supaya tetap dipertahankan (para pejabat tinggi) hingga pilkada serentak selesai," imbuhnya.

3. Prajurit TNI dan Polri diminta untuk tetap netral di Pilkada

Ilustrasi prajurit TNI. (IDN Times/M.Idris)

Pesan lainnya yang disampaikan oleh Hadi dalam rapat koordinasi penanganan pilkada serentak 2024 yaitu meminta kepada anggota TNI dan Polri agar tetap bersikap netral.

"Bila ada saudaranya yang ikut mencalonkan, tetap tinggalkan saudaranya dan melaksanakan tugas yaitu pengamanan," kata mantan Panglima TNI itu.

Hadi menekankan bahwa stabilitas politik, hukum dan keamanan dapat mempengaruhi tahapan pilkada 2024. Pilkada 2024 sangat spesial, kata Hadi, karena dilakukan serentak di lebih dari 545 daerah.

"Pilkada itu terdiri dari 37 provinsi dan 508 kabupaten atau kota," ujarnya.