Menko Hadi Minta TNI-Polri Tak Rotasi para Pejabat Saat Pilkada

30 Jul 2024, 18:03 WIB

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Hadi Tjahjanto ketika membuka rakor di Bali. (Dokumentasi Kemenko Polhukam)

Intinya sih...

Hadi Tjahjanto meminta TNI dan Polri untuk tidak melakukan rotasi pejabat tinggi jelang Pilkada November 2024.
Instruksi serupa juga disampaikan Hadi bagi Kejaksaan Tinggi di semua daerah yang akan menangani tugas penegakan hukum pidana pemilu.
Presiden Jokowi diyakini akan tetap cawe-cawe di pilkada serentak 2024, meski TNI dan Polri pada akhir Juli ini melakukan rotasi terhadap para perwira tinggi.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Hadi Tjahjanto meminta kepada TNI dan Polri untuk tidak melakukan rotasi pejabat tinggi jelang dan saat Pilkada November mendatang. Alasannya, agar para pejabat TNI dan Polri di daerah dapat melakukan pengamanan pilkada sesuai dengan anggaran dan perencanaan yang telah dibuat.

"Kami juga meminta kepada TNI-Polri, untuk tidak merotasi pejabatnya sampai dengan pilkada serentak selesai. Supaya apa yang direncanakan termasuk anggaran yang sudah disiapkan, ini bisa di-manage dengan baik," ujar Hadi seperti dikutip dari YouTube Kemenko Polhukam pada Selasa (30/7/2024).

Ia meyakini TNI dan Polri sudah merencanakan tak akan mengubah posisi pejabat tinggi di dua instansi tersebut. Kecuali yang memang seharusnya dijadwalkan pensiun.

"Bila memang harus pensiun sebelum pilkada ya tetap pensiun. Tapi, yang belum (pensiun), seyogyanya TNI dan Polri tetap (tak mengubah posisi pejabat)," katanya.

Instruksi serupa juga disampaikan Hadi bagi Kejaksaan Tinggi di semua daerah. Sebab, Kejati akan menangani tugas penegakan hukum pidana pemilu.

"Nanti, saya akan sampaikan kembali kepada Panglima TNI, Kapolri dan Pak JA (Jaksa Agung) supaya tetap dipertahankan (para pejabat tinggi) hingga pilkada serentak selesai," imbuhnya.

1. Prajurit TNI dan Polri diminta untuk tetap netral di Pilkada

Ilustrasi prajurit TNI. (IDN Times/M.Idris)

Pesan lainnya yang disampaikan oleh Hadi dalam rapat koordinasi penanganan pilkada serentak 2024 yaitu meminta kepada anggota TNI dan Polri agar tetap bersikap netral. "Bila ada saudaranya yang ikut mencalonkan, tetap tinggalkan saudaranya dan melaksanakan tugas yaitu pengamanan," kata mantan Panglima TNI itu.

Hadi menekankan bahwa stabilitas politik, hukum dan keamanan dapat mempengaruhi tahapan pilkada 2024. Pilkada 2024 sangat spesial, kata Hadi, karena dilakukan serentak di lebih dari 545 daerah.

"Pilkada itu terdiri dari 37 provinsi dan 508 kabupaten atau kota," ujarnya.

2. Terdapat orang dekat Jokowi dalam rotasi pejabat tinggi TNI akhir Juli

Mayor Jenderal TNI Rudi Saladin ketika kawal bendera pusaka. (Dokumentasi Puspen TNI)

Sementara, Presiden Joko "Jokowi" Widodo diyakini masih tetap akan cawe-cawe di pilkada serentak 2024. Apalagi nama putra bungsunya, Kaesang Pangarep digadang-gadang juga akan ikut maju sebagai calon kepala daerah.

TNI dan Polri pada akhir Juli ini melakukan rotasi terhadap para perwira tinggi. Padahal, tersisa tiga bulan lagi masa jabatan Jokowi sebagai RI-1.

Total ada 256 perwira tinggi TNI di tiga matra yang dirotasi dan dipromosikan. Sebagian merupakan orang-orang yang dulu dekat dengan Jokowi.

IDN Times mencatat, setidaknya ada tiga individu yang dekat dengan Jokowi yaitu Mayjen TNI Mohamad Hasan yang dipromosikan menjadi Pangkostrad; Mayjen TNI Rudy Saladin yang dipercaya menjadi Pangdam V/Brawijaya, dan Mayjen Rafael Granada Baay. Hasan diketahui pernah bertugas sebagai Komandan Grup A Paspampres pada periode 2016-2018. Grup A Paspampres adalah grup yang bertugas mengawal presiden dan keluarganya.

Sementara, Rafael pernah dilantik menjadi Komandan Paspampres pada 2023. Sedangkan, Rudy merupakan Sekretaris Militer Presiden.

Ketika dikonfirmasi kepada Kapuspen TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar, alasan dari rotasi dan promosi ini disusun atas kebutuhan organisasi. "Ini untuk kebutuhan organisasi," kata Nugraha melalui pesan pendek kepada IDN Times, Senin kemarin.

3. Diduga mutasi dan promosi TNI demi lindungi keluarga Jokowi jelang pensiun

Potret Presiden Jokowi berkantor di Istana Presiden IKN (dok. Sekretariat Presiden)

Sementara, dalam pandangan analis politik dan militer dari Universitas Nasional, Selamat Ginting, rotasi dan promosi itu menandakan kekhawatiran Jokowi jelang masa pensiun. Sehingga, perlu ada pihak-pihak yang melindungi diri dan keluarganya.

"Karena itu orang-orang dekat yang dulu pernah menjadi komandan pasukan pengamanan presiden dipercepat untuk menduduki posisi-posisi penting. Terutama di TNI AD," ujar Selamat kepada media di Jakarta, Senin kemarin.

"Ini juga menandakan posisi bebek lumpuh (yang dialami Jokowi) semakin kentara, sehingga perlu wadah untuk bisa mengendalikan kekuatan militer," katanya.

Ia menggarisbawahi agar militer tidak lagi dibawa-bawa ke ranah politik praktis. Di sisi lain, Selamat juga mencermati perwira tinggi lulusan Akademi Militer angkatan 1989 dan 1990 banyak yang dilangkahi.

"Panglima TNI Pak Agus Subiyanto saja lulusan Akmil tahun 1991, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Pak Maruli Simanjuntak lulusan Akmil 1992, dan Pangkostrad Mohammad Hasan merupakan alumni Akmil 1993. Ini kan posisi-posisi sentral," imbuhnya.