Menko Mahfud Klaim Terus Buka Pintu Dialog Tuntaskan Konflik Papua

07 Des 2021, 19:41 WIB

Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan, Mahfud MD (tengah) ketika memberikan keterangan pers usai menerima Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman (Tangkapan layar YouTube Kemenko Polhukam)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengklaim, pemerintah selama ini sudah dan akan terus membuka pintu dialog untuk mencari solusi konflik di Papua.

Selama ini, kata Mahfud, berbagai kelompok mendatanginya di Jakarta untuk berdialog mengenai isu Papua. Tetapi dia enggan menanggapi aspirasi yang disampaikan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

"Pangdam Papua sudah lebih dulu berdialog. Saya mengundang mereka ke sini, mulai dari kepala adat, akademisi, pimpinan keagamaan, pimpinan organisasi kepemudaan, semuanya ke sini," ujar Mahfud ketika menerima kunjungan KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman dan Pangdam Papua di kantornya, Selasa (7/12/2021) dan disiarkan di YouTube.

"Kami akan terus mengutamakan dialog dalam rangka membangun Papua, sehingga tidak terkesan Papua kerap diliputi konflik," sambung dia.

Padahal, menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, yang menyebabkan konflik di Papua hanya segelintir orang. Pemerintah pun, kata dia, sudah berhasil mengidentifikasi individu yang kerap berbuat onar dan masuk KKB.

"Kami sudah mapping (daerah di Papua). Yang agak 'panas' kan hanya di daerah tertentu saja. Orang-orangnya kan itu-itu saja. Jangan terlalu banyak uang energi ke situ sebenarnya," tutur Mahfud.

Pemaparan Mahfud sesuai dengan strategi baru yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang menerapkan operasi teritorial untuk mengatasi konflik di Papua. Tetapi, apakah cara itu dinilai ampuh untuk meredam konflik di Bumi Cenderawasih?

1. Pemerintah bakal fokus membangun rasa percaya dengan warga Papua

Ilustrasi Pulau Papua (IDN Times/Mardya Shakti)

Mahfud menyebut pemerintah tidak memilih menggunakan opsi operasi militer dalam mengatasi konflik di Papua. Bahkan, sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020, pemerintah berusaha mengedepankan strategi peningkatan kesejahteraan warga di Papua dan Papua Barat. Selain itu, pemerintah juga baru mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, mengenai otonomi khusus di Papua.

“Pendekatan yang akan digunakan itu adalah pendekatan kesejahteraan, di mana sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah baik itu aparat, personel, maupun keuangan, akan difokuskan dalam upaya membangun kesejahteraan dalam suatu kerja yang kolaboratif, komprehensif, sesuai dengan Inpres,” kata dia.

Mahfud pun menyebut pemerintah bakal berupaya terus melakukan pendekatan ke warga Papua. "Maka, kami membina Papua ya dengan cara menganggap warga Papua itu sebagai saudara kita. Bukan KKB yang merupakan saudara kita," kata dia.

Ia menyebut KKB akan selalu ditemukan di wilayah mana pun di Indonesia. Namun, pemerintah tak lagi ingin fokus kepada KKB, melainkan ingin merangkul warga Papua, lantaran sama seperti WNI lainnya yang tinggal di Indonesia.

2. TNI AD siap dukung strategi baru tangani konflik di Papua yang mengedepankan sisi humanis

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman ketika berkunjung ke kantor Kemenko Polhukam pada Selasa,7 Desember 2021 (Tangkapan layar YouTube Kemenkopolhukam)

Sementara, Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman mengatakan tugasnya adalah membina prajurit TNI AD. Oleh sebab itu, ia akan mendukung penuh program yang dicanangkan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk menggunakan pendekatan humanis dalam mengatasi konflik di Papua.

"Kami jajaran di TNI AD mendukung penuh dan akan menyiapkan jajaran dalam rangka program tersebut," ujar dia.

Dalam pandangan analis militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, strategi yang dilakukan pemerintah condong ingin mendorong agar KKB makin dikucilkan.

"Jadi, mereka (KKB) diharapkan tidak lagi dapat dukungan sehingga penegakan hukum bisa lebih mudah dijalankan. Jadi, pemerintah ingin mengampanyekan soal Papua, bukan fokus ke OPM. Ini mudah dikatakan tapi sulit dijalankan bila pemerintah belum punya satu pemahaman yang sama," kata ujar Fahmi kepada IDN Times melalui pesan pendek, hari ini.

3. Panglima Andika akan kerahkan Babinsa dan Kodim untuk bangun komunikasi dengan warga Papua

Menko Polhukam Mahfud MD ketika bertemu dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di kantor Kemenko Polhukam (Tangkapan layar YouTube Kemenko Polhukam)

Sementara, ketika berkunjung ke Papua, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menjelaskan pola pendekatan teritorial untuk atasi konflik di sana. Salah satu strategi pengamanan baru yakni menempatkan personel Babinsa dan Kodim untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat.

Ia menjelaskan semua organisasi satuan yang ditugaskan dari Mabes TNI, baik tugas pokok organik maupun satgas, akan ditempatkan di Kodim dan Koramil setempat.

"Kami akan mengorganisir satuan tugas yang digelar Mabes TNI yang memiliki tugas pokok organik atau satgas TNI AD, lalu ditempatkan di Kodim dan Koramil yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pembinaan teritorial," tutur Andika pada 1 Desember 2021.

Andika mengatakan satgas dari TNI AU dan TNI AL juga bakal diperlakukan sama. "Pola pengamanan ini sama di seluruh wilayah Indonesia. Kita punya 15 Kodam yang tugasnya pembinaan teritorial, dan di bawahnya ada 333 Kodim dan 3.620 Koramil. Ada 42 Pangkalan Udara (Lanud). Ada 65 Pangkalan Laut dan ada 204 jajaran pos," katanya.

Sementara, khusus di Papua, Andika mengakui bahwa jumlah Kodim dan Koramil masih sangat kurang. Ia memberikan contoh Korem 174/Merauke hanya ada 3 Kodim, Korem 173/Biak hanya ada 4 Kodim, dan Korem 172/Jayapura hanya ada 5 Kodim.

"Seharusnya di Papua 1 Korem memiliki 12 Kodim. Maka, untuk itu dalam waktu dekat kami akan tambah 8 Kodim," tuturnya.