Menko Mahfud: Setiap Pemilu Pasti Ada Praktik Kecurangan

14 Des 2022, 19:53 WIB

Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan Mahfud MD (Tangkapan layar YouTube Kemenkopolhukam)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan, bahwa dalam setiap penyelenggaraan pemilu akan ada praktik kecurangan. Oleh sebab itu, ia mewanti-wanti publik dan peserta pemilu soal praktik tersebut. Mahfud menyampaikan pernyataan itu menanggapi adanya dugaan manipulasi verifikasi faktual parpol calon peserta pemilu mencuat pada pekan lalu.

Anggota KPU di sejumlah kabupaten atau kota mempertanyakan adanya perbedaan hasil rekapitulasi yang tercatat di dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dan berita acara verifikasi faktual yang mereka teken. Beberapa parpol yang semula dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tiba-tiba berubah menjadi Memenuhi Syarat (MS).

Santer beredar informasi hal tersebut dapat terjadi lantaran ada instruksi dari pejabat Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat ke anggota KPU di daerah.

"Saudara sendiri juga harus siap-siap (karena) pemilu pasti ada curangnya. Oleh sebab itu, saudara harus lihat, pasti muncul yang kalah menggugat yang menang dan menuduh curang," kata Mahfud di Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa, (13/12/2022).

Padahal, kata dia, baik pihak yang kalah dan menang pemilu sama-sama melakukan kecurangan saat mengikuti pemilu. Namun, praktik kecurangan saat pemilu di masa kini dan era Orde Baru (Orba) berbeda.

"Di era Orba itu yang merekayasa (adalah) pemerintah. Pemerintah menunjuk Lembaga Pemilihan Umum (LPU) lalu mengatur (pihak) yang menang ini dan tak boleh dibantah," ujarnya.

Sementara, praktik kecurangan di masa kini, dilakukan oleh antar partai. Mereka lalu menggugat KPU.

"Padahal, KPU itu bukan pemerintah. Dia adalah lembaga independen," tutur mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Lalu, apa langkah pemerintah untuk mencegah agar tidak ada praktik kecurangan di pemilu 2024?

1. Pemerintah serahkan kewenangan tangani kecurangan ke KPU dan Bawaslu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. (www.instagram.com/@mohmahfudmd)

Lebih lanjut, soal penanganan dugaan kecurangan pemilu, Mahfud mengatakan bahwa pemerintah tak bisa ikut campur. "Itu sesuai dengan kesepakatan kita dalam bernegara. Itu urusan KPU, bukan urusan pemerintah. Silakan, kalau nanti ada masalah hukumnya yang bersifat pelanggaran dan perlu tindakan, baru pemerintah akan ikut campur," kata Mahfud.

Ia menambahkan, sikap pemerintah yang enggan ikut campur sesuai aturan yang tertulis di dalam UUD. Lagipula, kata Mahfud, KPU dipilih oleh partai politik.

"Jadi, soal partai tertentu dinyatakan boleh ikut atau tidak ya itu keputusan KPU sendiri. Lagipula, dulu ketika kita masuk ke dalam zaman reformasi sudah disepakati bahwa urusan pelaksanaan pemilu merupakan ranah KPU," tutur dia lagi.

2. KPU bantah ada praktik manipulasi hasil verifikasi fakta parpol calon peserta Pemilu 2024

Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, saat mengunjungi kantor IDN Media HQ, Jakarta, Senin (5/9/2022). (IDN Times/Herka Yanis)

Sementara, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari membantah adanya dugaan campur tangan parpol besar dalam meloloskan partai peserta Pemilu 2024 mendatang. Hasyim memastikan, berdasarkan pantauannya sejauh ini, tidak ada campur tangan partai mana pun ke KPU RI. Oleh sebab itu, ia membantah tudingan kecurangan tahapan Pemilu 2024 tersebut.

"Saya lihat gak ada ya (dugaan parpol besar campur tangan), karena kalau ada parpol lain yang campur tangan atau intimidasi ya, KPU tahu batas-batasnya-lah. Mana yang boleh dan tidak," ujar Hasyim, di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (13/12/2022).

Hasyim tak memungkiri kompetisi jelang kontestasi politik 2024 sudah mulai memanas. Maka, tak heran ada sejumlah parpol yang mulai bersaing demi menjaga eksistensi, khususnya partai lama dengan partai baru.

"Kemudian verfak di lapangan ini kan masing-masing parpol berkompetisi, ada (parpol) yang ingin eksistensinya tetap. Nalurialah, sebisa mungkin kalau ada persaingan itu tidak banyak atau sedikit," katanya lagi.

3. KPU loloskan 17 parpol sebagai peserta pemilu 2024

Ilustrasi bendera partai politik (ANTARA FOTO/Ampelsa)

Sementara, dalam pengumuman pada siang tadi, KPU menyatakan ada 17 parpol yang lolos menjadi peserta pemilu 2024. Belasan parpol itu telah lolos verifikasi administrasi dan faktual. Partai Ummat yang dipimpin oleh Amien Rais dinyatakan tak lolos menjadi peserta pemilu 2024.

"Menetapkan 17 partai politik memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum," ungkap Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam rapat pleno rekapitulasi nasional hasil verifikasi partai politik dan penetapan partai politik peserta pemilu 2024, di KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/12/2022).

17 parpol yang lolos itu terdiri dari 9 partai parlemen dan 8 partai non parlemen. Di dalam rapat pleno dari 18 partai, hanya Partai Ummat yang dinyatakan tidak lolos verifikasi faktual provinsi di NTT dan Sulawesi Utara. Alasannya, Partai Ummat tak memenuhi persyaratan di dua provinsi itu.

Berikut 17 partai yang lolos sebagai peserta Pemilu 2024:

1. PDI Perjuangan
2. PKS
3. Perindo
4. NasDem
5. PBB
6. PKN
7. Garuda
8. Demokrat
9. Gelora
10. Hanura
11. Gerindra
12. PKB
13. PSI
14. PAN
15. Golkar
16. PPP
17. Partai Buruh