Menko Mahfud Tolak Syarat KKB Tukar Pilot Susi Air dengan Senjata

01 Mar 2023, 20:57 WIB

Menko Polhukam Mahfud MD (IDN Times/Galih Persiana)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD menolak syarat dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) untuk melakukan barter senjata dengan pilot Susi Air. Mahfud dengan tegas menyebut hal tersebut tak mungkin dikabulkan oleh pemerintah.

"Jadi, tidak mungkin pemerintah melakukan satu (mengabulkan) tuntutan kemerdekaan. Kedua, kasih senjata dan sebagainya, bodoh bener (kalau dikabulkan). Kita gak boleh kalah kepada penjahat seperti itu," ungkap Mahfud di Surabaya pada Selasa, (28/2/2023).

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan pemerintah tidak akan mengumbar strategi dan cara untuk membebaskan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens. Bagi pemerintah yang terpenting Kapten Philip selamat.

"Kan tidak perlu diceritakan ke Anda bagaimana taktik dan strategi yang akan dilakukan oleh aparat kita. Yang penting kami menyelamatkan orang dulu," tutur mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Sementara, pendiri Susi Air, Susi Pudjiastuti berharap KKB bisa membebaskan Kapten Philips tanpa syarat apapun. Ia pun menyampaikan curhatnya bahwa penyanderaan Kapten Philip menyebabkan frekuensi penerbangan ke area perintis di Papua berkurang secara drastis.

Lalu, apa solusi yang ditawarkan agar Kapten Philips bisa dibebaskan oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya?

1. Pemerintah kedepankan pembebasan dengan cara persuasif

Captain Philips Mark Merthens yang kini disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya di Papua. (Dokumentasi Sebby Sambom)

Sementara, Komandan Korem 172/PWY Brigadir Jenderal TNI JO Sembiring telah ditunjuk sebagai Komandan Komando Pelaksana Operasi TNI dalam pembebasan Kapten Philip.

"Danrem 172/PWY ditunjuk sebagai Dankolakops TNI untuk membebaskan Philip Mark Mehrtens dari tangan KKB dalam keadaan selamat," ujar Mayjen Saleh pada 18 Februari 2023, dinasir ANTARA.

Sebagai Dankolakops, Danrem 172/PWY Brigjen JO Sembiring akan bersinergi dengan Satgas Damai Cartenz yang dipimpin Komisaris Besar Polisi Faizal.

Upaya pembebasan sandera masih dilakukan tim gabungan dari TNI dan Polri. Menurut Saleh, upaya penyelamatan masih terus diupayakan dengan mengedepankan dialog yang melibatkan para pihak yang diutus Pemerintah Kabupaten Nduga.

Namun, Saleh mengatakan, karena peristiwa penyanderaan ini sudah berjalan beberapa waktu, sehingga akan dilakukan penegakan hukum sesuai standar operasional prosedur. "Agar peristiwa ini tidak berlarut-larut," kata dia.

Menurut Saleh, bila tiba waktunya TNI-Polri akan melakukan tindakan hukum secara terukur, terpilih dan terarah.

2. Bila Kapten Philips gagal dibebaskan berpotensi bakal mengurangi jumlah penerbangan ke Papua

Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti dalam acara Susi Air Jamboree Aviation (SAJA) 2022 di Taman Dirgantara Susi's International Beach Strip, Pangandaran, Jawa Barat, Jumat (17/6/2022). (IDN Times/Rehia Sebayang)

Sementara, Susi mengatakan bila operasi pembebasan Kapten Philips tidak bisa dilakukan dengan baik maka hal tersebut berpotensi menyebabkan tingginya pengunduran diri pilot Susi Air. Maka, operasional penerbangan pun semakin terkendala.

"Yang kedua, confident di antara pilot-pilot kami tidak memungkinkan adanya penerbangan lagi di wilayah pegunungan. Ini akan menjadi sangat sulit. Jadi, resignation juga akan tinggi bila penyelesaian Kapten Philips ini tidak bisa (berjalan) baik," ujar Susi ketika memberikan keterangan pers dan dikutip dari kantor berita ANTARA pada Rabu, (1/3/2023).

Ia juga mengingatkan KKB bahwa peristiwa ini justru sangat merugikan warga Papua sendiri. Sebab, distribusi logistik yang meliputi aspek pemenuhan kebutuhan mendasar menjadi terkendala akibat terganggunya operasional penerbangan Susi Air.

"Dari sisi bisnis, tentu ini sebuah kehilangan yang sangat besar. Tapi, menurut saya, adalah humanity, kemanusiaan dan hak-hak masyarakat memenuhi kebutuhan pokoknya," kata mantan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut.

Selain logistik menyangkut makanan, hal lain yang bakal terganggu pasokannya adalah pengobatan hingga bahan bakar. "Kami kan juga mengangkut segala macam yang dibutuhkan, membawa (orang) yang sakit sehingga dapat pengobatan, membawa program-program pemerintah untuk kemajuan masyarakat di Papua," tutur dia.

Ia pun mengakui dan meminta maaf karena Susi Air tak bisa lagi melayani banyak di Papua. Menurutnya, hal itu bukan semata-mata armada mereka berkurang lantaran dibakar oleh KKB.

"Tapi, ada banyak sebab. Padahal, kami sudah masuk ke Papua sejak tahun 2006 lalu," ujarnya.

3. Susi berharap semua pihak di Papua sadar tanpa merampas hak rakyat

Ilustrasi Papua (IDN Times/Mardya Shakti)

Lebih lanjut, Susi berharap semua pihak di Papua sadar dan mengedepankan kepentingan rakyatnya. "Kepentingan masyarakat yakni untuk mendapatkan kebutuhan pokok dan transportasi. Itu adalah hak-hak kemanusiaan yang tak bisa dihilangkan begitu saja," kata Susi.

Sebelumnya, Pangdam XVII Cendrawasih, Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa pada Senin kemarin menyatakan TNI-Polri terus berusaha untuk membebaskan pilot Susi Air dari cengkeraman KKB pimpinan Egianus Kogoya.