Menko Puan Ingatkan Generasi Millennial Tidak Mudah Termakan Hoaks

21 Mar 2019, 13:56 WIB

IDN Times /Dini suciatiningrum

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani meminta generasi millennial tak mudah terpengaruh hoaks atau kabar bohong yang menyesatkan dan cenderung fitnah, jelang pemilu presiden dan legislatif pada 17 April mendatang.

"Jangan sampai pemilu itu memecah belah, kita adalah saudara selama bertahun-tahun. Harusnya pemilu lima tahunan itu dilakukan secara gembira gak bermusuhan, tapi ternyata sekarang banyak yang terpecah karena hoaks," kata Puan dalam acara Youth Town Hall di Balai Sarbini, Jakarta Selatan, Kamis (21/3).

1. Banyak hoaks yang menyerang Presiden Joko Widodo

IDN Times/Dini suciatiningrum

Puan mengungkapkan hoaks yang ditujukan pada Presiden Joko "Jokowi" Widodo saat ini ramai jelang pemilu. Dia mencontohkan jika Presiden Jokowi terpilih lagi akan meniadakan azan, menghapuskan pendidikan agama Islam di sekolah dan pesantren, atau melegalkan pernikahan sejenis.

“Buktinya presidennya Pak Jokowi azan masih berkumandang. Nantinya pendidikan Islam itu gak akan ada lagi di Indonesia, itu bohong. Saya jamin pendidikan agama baik di pesantren, madrasah, akan ada seterusnya selama republik ini ada," terang dia.

2. Generasi muda jangan mudah termakan hoaks

IDN Times/Dini suciatiningrum

Puan mengaku dirinya tidak berkampanye, tetapi mengingatkan agar generasi muda tidak mudah termakan hoaks.

"Saya gak kampanye loh, tapi kalian ini adalah agent of change yang nantinya mempengaruhi bagaimana bangsa ini akan dibawa ke depan. Masa depan bangsa ini di tangan kalian," ujar dia.

3. Puan menjelaskan fungsi Kartu Pra-Kerja

Dok.Kemensos

Tak hanya mengingatkan tentang hoaks, dalam acara yang dihadiri 950 pemuda Indonesia dan luar negeri ini, Puan juga menjelaskan, jika Presiden Jokowi terpilih lagi akan mengeluarkan tiga kartu, satu di antaranya Kartu Pra Kerja.

Puan menjelaskan Kartu Pra Kerja meningkatkan kemampuan seseorang untuk bisa bekerja lebih baik. "Kemarin saya baru pulang dari Jawa Tengah, ada warga yang mengeluh bisa jahit tapi cuma di resleting baju. Nah, dengan Kartu Pra Kerja nantinya warga akan diberikan pelatihan selama enam bulan," ucap dia.