Menkumham Perintahkan Semua Fasilitas Mewah di Sukamiskin Dibersihkan

22 Jul 2018, 14:25 WIB

Istimewa

Jakarta, IDN Times - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) akhirnya mengklarifikasi terkait kasus suap di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, usai lapas tersebut digeledah dan dijadikan target Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat dan Sabtu kemarin.

Hasilnya, KPK menemukan seorang narapidana kasus korupsi menyuap Kepala Lapas Sukamiskin Wahid Husein. Napi yang dimaksud adalah Fahmi Darmawansyah, suami dari aktris Inneke Koesherawati. Nominal pemberian Fahmi kepada kalapas tidak diketahui. Tapi, menurut Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, uang yang diberikan Fahmi sudah digunakan untuk membeli satu mobil.

Berdasarkan keterangan KPK, saat penyidik tiba di kediaman Kepala Lapas Wahid Husein, sudah ada dua mobil yang terparkir. Pertama, satu Mitsubishi Triton Exceed warna hitam dan kedua, Mitsubishi Pajero Sport Dakkar berwarna sama. Kedua mobil itu kemudian diboyong ke gedung KPK sebagai barang bukti.

Kemenkumham pun angkat bicara selaku lembaga yang membawahi lembaga pemasyarakatan. Akibat kasus ini, Menkumham Yasonna H Laoly didesak sebagian pihak agar mundur dari kursi jabatannya. Lalu, apa aja yang disampaikan Kemenkumham pada Sabtu malam kemarin (21/7)?

1. Kemenkumham meminta maaf dan mengaku institusinya kecolongan

ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sri Puguh Utami mewakili Kemenkum HAM meminta maaf kepada Presiden Joko 'Jokowi' Widodo dan publik karena terjadi kembali peristiwa jual beli fasilitas mewah di dalam lapas.

Ia dan jajarannya mengaku tengah menyiapkan langkah khusus agar perbaikan bisa dilakukan di seluruh lapas seluruh Indonesia. Jadi, tidak hanya terbatas di Lapas Sukamiskin. Kemenkumham juga telah mengirimkan surat kepada KPK dan meminta agar para napi koruptor tidak ditempatkan di satu lapas khusus.

"Tujuannya supaya tidak ada eksklusivisme. Beberapa lapas sudah kami tunjuk. Sejatinya, dengan penempatan yang tersebar ini dapat mengurangi tekanan yang dialami seperti yang dialami di (Lapas) Sukamiskin," ujar Sri ketika memberikan keterangan pers di kantor Kemenkum HAM.

Ia mengaku Ditjen PAS sudah melakukan yang terbaik untuk mencegah terjadinya praktik suap dan kecurangan di dalam lapas. Namun, pada akhirnya harus diakui mereka kecolongan dengan kasus ini.

"Tapi, ini momentum buat kami, karena kepada siapa pun nanti yang diserahkan pekerjaan itu, maka harus serius ditangani. Sekali lagi, kami mohon maaf atas kejadian ini, utamanya kepada rakyat Indonesia, Bapak Presiden dan Bapak Menkumham," kata dia.

2. Menkumham perintahkan agar dilakukan pembersihan fasilitas mewah di Lapas Sukamiskin

ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Sri menyatakan Menkumham telah memerintahkan agar dilakukan pembersihan terhadap fasilitas mewah yang ada di dalam sel Lapas Sukamiskin. Menkumham telah menginstruksikan kepada semua kepala lapas dan kepala rutan agar menegakan kembali standar prosedur operasi (SOP).

Fasilitas yang dibongkar nantinya, diduga termasuk saung yang dibangun di dalam lapas. Saung berukuran sekitar 2 X 2 meter ini sering digunakan oleh para napi kasus korupsi untuk bersantai.

"Jadi, mulai Senin besok, kami akan melakukan pembersihan kepada fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan standar di seluruh Indonesia. Kami sebenarnya sudah melakukan belakangan ini. Bahkan, para pimpinan sudah turun ke lapangan menyampaikan hal-hal yang seperti ini," ujar Sri.

Meski mengaku sudah kebobolan, Sri membantah jika semua lapas terjadi demikian. Dia menegaskan yang 'bermain' dalam kasus suap di Lapas Sukamiskin adalah oknum, yakni Kepala Lapas Wahid Husein.

"Oknum, kami sebut Kalapas Sukamiskin, agar ini bisa ditangkap dengan jelas," kata dia.

3. Kemenkumham siapkan kalapas baru Sukamiskin

Kalapas Sukamiskin ditangkap KPK (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Usai ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Kalapas Sukamiskin Wahid Husein langsung dicopot Kemenkumham. Menurut Sekretaris Dirjen Lapas Kemenkumham Liberti Sitinjak, pihaknya tidak akan memberikan toleransi kepada tersangka suap dari napi korupsi penghuni Lapas Sukamiskin.

Kemenkumham kemudian menunjuk Kepala Divisi Lapas Kanwil Kemenkumham Alfi Zahrain sebagai pelaksana tugas harian (Plh).

"Plh yang ditunjuk, Kadivpas langsung," ujar Liberti pada Sabtu (21/7) di Bandung.

Sementara, menurut Dirjen Pemasyarakatan, Sri Puguh Utami, pada Kamis pekan depan, semua kepala direktorat pemasyarakatan, kepala lapas dan kepala rutan dari seluruh Indonesia akan mendapatkan pengarahan langsung dari Menkumham Yasonna Laoly.

"Tentu, ini akan kami jadikan momentum untuk melakukan pembenahan sebaik-baiknya," kata Sri.

Lalu, apakah dalam penunjukkan kepala lapas yang baru nanti, Kemenkumham akan menggandeng KPK untuk mengecek latar belakangnya? Sri mengatakan hal tersebut tidak menutup kemungkinan.

"Ya, harapan kami kalapas baru nanti memiliki integritas supaya bisa menjalankan tugas dengan baik dan benar. Kalau perlu kami akan berkomunikasi dengan KPK," kata dia.

4. Pejabat eselon I Kemenkumham siap mundur jika proses pembenahan lapas tidak berhasil

IDN Times/Santi Dewi

Sri mengatakan pihaknya akan membenahi sistem lapas. Ia berjanji usai dilakukan revitalisasi, maka situasi di semua lapas akan membaik. Tapi, bagimana kalau ternyata tidak bisa mencegah praktik suap di lapas?

"Tunggu itu (revitalisasi) dulu dijalankan. Kalau nanti itu tidak berhasil, maka saya akan mundur, lihat saja nanti," kata dia, usai menggelar jumpa pers.

Lalu, bagaimana dengan pernyataan KPK soal adanya dugaan tarif jual beli sel di dalam Lapas Sukamiskin? Sri memilih untuk mengecek dulu kebenarannya sebelum berkomentar.

"Ini harus dibuktikan dulu. Kalau setelah didalami memang benar, wah luar biasa itu," kata dia.

Kalian percaya guys praktik suap di lapas akan hilang sepenuhnya?