Menlu Brunei Ditunjuk Sebagai Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar

04 Agu 2021, 17:27 WIB

Default Image IDN

Jakarta, IDN Times - ASEAN menunjuk Menteri Luar Negeri (Menlu) Brunei Darussalam Dato Erywan Pehin Yusof, sebagai utusan khusus (special envoy) dari blok tersebut untuk Myanmar.

Penunjukkan Erywan telah diterima junta Myanmar, kata Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI Sidharto Suryodipuro dalam press briefing, Rabu (4/8/2021).

“Adanya komitmen yang konkret bahwa special envoy akan segera memulai kerjanya, akan ada clear timeline, akan diberikan akses penuh, full akses kepada semua pihak di Myanmar dan agar special envoy itu melapor kepada pertemuan tingkat Menlu yaitu yang mendatang adalah di bulan September,” ujarnya.

1. Menlu ASEAN sahkan joint communique

Sidharto juga mengatakan para menlu ASEAN sudah mengesahkan joint communique dari ASEAN Ministerial Meeting (AMM), dan paragraf 93 yang sempat membuat pengesahan ditunda, kini telah diselesaikan.

“Paragraf terakhir yang pending, sehingga pengesahan tertunda adalah satu paragraf tentang Myanmar yang itu sekarang adalah di paragraf 93,” jelas Sidharto.

“Ini adalah kesepakatan semua anggota ASEAN tanpa kecuali yang penting untuk ASEAN keseluruhan dan ini di-drive oleh Indonesia adalah adanya rumusan yang konkret dan langsung tentang acceptance dari pihak Myanmar. Acceptance terhadap pelaksanaan 5 points of consensus, hasil dari ASEAN meeting pada 24 April,” sambungnya.

2. Negara-negara ASEAN kompak

Menlu Retno Marsudi (Dokumentasi Kemenlu)

Sidharto menjelaskan selama pembahasan yang cukup alot tersebut, negara-negara ASEAN kompak memandang pelaksanaan 5 points of consensus sebagai hal yang mendesak.

“Sembilan negara ASEAN itu memandang bahwa pelaksanaan 5 points of konsensus itu mendesak, urgent, berpandangan bahwa ini harus dilakukan tanpa kondisionalitas jadi jangan dikaitkan dengan hal-hal lain,” ujarnya.

Sidharto juga menyebut selama proses yang berlangsung tersebut, Menlu Indonesia Retno Marsudi turut berada di garis depan bersama menlu lainnya.

“Posisi Indonesia itu sejak semula sangat firm bahwa pada saat AMM sekarang ini itu sudah harus ada keputusan mengenai special envoy dan mengenai komitmen myanmar dan akhirnya hal-hal tersebut disepakati setelah suatu proses yang cukup panjang dan cukup alot,” ujarnya.

3. Myanmar harus kerja sama dengan ASEAN

Default Image IDN

Selain itu, Sidharto mengatakan ke depan Myanmar harus bekerja sama dengan ASEAN agar dapat menyukseskan kehadiran special envoy yang telah ditunjuk.

“Dalam konteks ASEAN, maka Myanmar harus bekerja sama karena bagaimana pun juga kesuksesan special envoy akan merupakan keberhasilan dari Myanmar, untuk keluar dari krisis ini yang sekarang sudah berlapis-lapis. Ada situasi politik, situasi ekonomi, ditambah lagi situasi COVID-19,” katanya.

“Jadi kita semua menghendaki dan tidak kurang tentunya pihaknya Myanmar bahwa special envoy akan sukses,” sambung Sidharto.

Ia juga menyebut semua anggota ASEAN juga kompak bahwa The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management (AHA Centre), pusat bantuan kemanusiaan ASEAN, perlu segera melakukan kerjanya untuk memberikan bantuan kemanusiaan ke Myanmar.

“Dan layak dicatat juga bahwa 5 points of consensus termasuk penunjukkan special envoy, pelaksana kerja kemanusiaan oleh AHA Centre, ini semua mendapat dukungan yang sangat kuat dari semua mitra ASEAN. Jadi kita berharap ini akan bisa segera ditindaklanjuti dan terwujud,” papar Sidharto.