Menlu Retno: Pemukiman Ilegal Israel di Palestina Harus Dihentikan

10 Mei 2019, 10:30 WIB

(Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memimpin rapat di Dewan Keamanan PBB) Kementerian Luar Negeri

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Indonesia meminta agar pembangunan pemukiman ilegal Israel di wilayah Palestina segera dihentikan. Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi ketika berbicara di forum pertemuan informal dengan format Arria Formula dengan tema “Pemukiman dan Pemukiman Ilegal Israel: Inti dari Pendudukan, Krisis Perlindungan, dan Penghalang Perdamaian." Menurut Retno, pembangunan pemukiman ilegal menjadi batu sandungan bagi kedua negara untuk bisa berdiri berdampingan secara damai.

Data yang dipaparkan oleh Menlu Retno menunjukkan perkembangan pemukiman ilegal Israel di wilayah Palestina terus meningkat dari tahun ke tahun.

"Pada tahun 1993 pemukiman ilegal ada di angka110 ribu. Sedangkan di tahun 2017, semakin meningkat menjadi 620 ribu. Ini menunjukkan terus bertambahnya pemukiman ilegal Israel merupakan penghalang besar bagi tercapainya perdamaian antara Israel dengan Palestina," kata Retno yang dikutip dari keterangan tertulis Kemenlu pada Jumat (10/5).

Retno memimpin pertemuan di forum informal itu karena Indonesia selama bulan Mei mendapat giliran menjadi Presiden Dewan Keamanan. Pertemuan informal itu digelar di Markas Besar PBB, New York pada Kamis (9/5) dan diselenggarakan Indonesia bersama dengan Kuwait dan Afrika Selatan.

Lalu, apa usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Indonesia agar bisa tercipta perdamaian di kawasan Israel-Palestina?

1. Pemukiman Ilegal terus bertambah sejak 1993

ANTARA FOTO/M Agung Rajasa

Menlu Retno mengajak semua pihak agar tidak berputus asa untuk menciptakan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Sebelumnya, ia sudah menyebut pembiaran pembangunan pemukiman ilegal Israel di wilayah Palestina menjadi salah satu penghalang besar terealisasinya perdamaian.

“Meskipun situasi saat ini sangat suram, masyarakat internasional tidak boleh kehilangan harapan untuk dapat menyelesaikan konflik Palestina-Israel melalui jalur perundingan dan dialog” tutur Menlu Retno dikutip dari Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir.

2. Perlu adanya tekanan besar dari masyarakat Internasional

(Delegasi Indonesia dan anggota DK PBB kompak mengenakan kain batik sebagai dress code dalam sidang Selasa (7/5) di New York/Kementerian Luar Negeri

Dalam pertemuan tersebut, Menlu Retno menyampaikan selain membuat pudar harapan solusi dua negara atau "two state solution", pembangunan pemukiman Ilegal Israel ini merupakan sumber dari berbagai pelanggaran hukum dan HAM terhadap rakyat Palestina.

Retno mempertimbangkan upaya dengan diadakannya Hari Solidaritas Internasional bagi korban pemukiman ilegal di Palestina. Menlu perempuan pertama itu menambahkan masyarakat internasional turut memiliki tanggung jawab untuk menghentikan kebijakan pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel ini.

3. Pertemuan informal menghadirkan narasumber ahli

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di markas PBB New York. (Dok. Kementerian Luar Negeri)

Pembahasan pemukiman ilegal ini menjadi salah satu perhatian khusus Indonesia pada isu Palestina, yang juga menjadi salah satu prioritas Indonesia sebagai anggota Dewan Keamanan (DK) PBB. Pertemuan ini dihadiri oleh seluruh negara anggota DK dan negara-negara anggota PBB lainnya serta perwakilan organisasi internasional dan badan-badan PPB.

Selain itu, pertemuan menghadirkan sejumlah narasumber terkemuka untuk membahas masalah ini lebih mendalam.

“Pertemuan dihadiri oleh aktivis gerakan perlawanan secara damai Palestina Mohammed Khatib, yang menyampaikan pandangannya melalui pesan video. Selain itu, narasumber lain adalah ahli hukum internasional Universitas Ohio Profesor John Quigley dan pengacara dan aktivis HAM Emily Schaeffer Omer-Man serta Ketua Institut Arab - Amerika Dr. James Zogbi” ujar Arrmanatha.

4. Pertemuan Arria Formula sebagai salah satu rangkaian kegiatan Presidensi Indonesia di DK PBB

Dok.IDN Times/Istimewa

Selain pembahasan pemukiman ilegal Israel, Menlu Retno sudah melaksanakan kegiatan lain yaitu Debat Terbuka mengenai Misi Perdamaian PBB pada Selasa (7/5). Debat terbuka lainnya akan membahas mengenai Perlindungan Penduduk Sipil saat Konflik Bersenjata pada 23 Mei 2019 mendatang. Pameran dan Resepsi Diplomatik juga menjadi salah satu agenda kegiatan Presidensi Indonesia di DK PBB.

“Indonesia akan mengadakan pameran foto yang mengangkat tema “Investing in peace (“Menabur Benih Perdamaian”) pada 6-17 Mei 2019 serta Resepsi Diplomatik dan Pertunjukan Budaya Indonesia 30 Mei mendatang” ujar pria yang akrab disapa Tata itu.