Menlu Retno Temui PBNU Minta Masukan Soal Pemulangan WNI Eks ISIS

11 Feb 2020, 15:38 WIB

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Jakarta,IDN Times - Menteri Luar Retno Marsudi pada Selasa pagi (11/2) mendatangi gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Dengan mengenakan kerudung berwarna hitam, Retno langsung masuk ke gedung PBNU yang berlokasi di daerah Jakarta Pusat itu sekitar pukul 09:34 WIB.

Menurut Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj, ia dan Retno berbicara mengenai wacana pemulangan WNI yang diduga menjadi teroris pelintas batas (Foreign Fighter Terrorist). Pembicaraan, kata Said berlangsung sekitar satu jam.

"Pagi kami menerima kehadiran Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi. Yang kami bicarakan selama sekitar satu jam yakni fokus pada pemulangan WNI yang masih berada di camp pengungsi atau camp ISIS di Suriah," kata Said pada hari ini, Selasa (11/2).

Ia mengatakan Kemenlu meminta masukan PBNU mengenai wacana pemulangan ratusan WNI tersebut. Apalagi selama ini pemerintah belum menyampaikan sikap resminya. Yang terdengar baru pandangan Presiden Joko "Jokowi" Widodo pribadi.

"Makanya kami berikan masukan itu," tutur dia lagi.

Lalu, bagaimana pandangan PBNU mengenai wacana pemulangan 660 WNI itu ke Indonesia?

1. PBNU menolak dengan tegas wacana pemulangan WNI eks kombatan ISIS

Ketum PBNU Said Aqil Siradj bersama Bupati Bantul Suharsono dalam acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Pendopo Parasamnya II Pemda Bantul, Kamis malam (7/11). IDN Times/Daruwaskita

Menurut Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siroj, organisasi yang ia pimpin secara tegas menolak wacana untuk memulangkan ratusan WNI yang pernah berperang dengan ISIS kembali ke Tanah Air. Menurut Said, mereka ke Suriah atas kemauan sendiri.

"Kami PBNU menolak kepulangan kombatan ISIS, karena mereka berangkat ke sana dengan kemauan sendiri. Setelah datang ke sana, mereka ramai-ramai, bakar paspor dan menyebut paspor negara thogut," ungkap Said usai melakukan pertemuan dengan Menlu Retno pagi tadi.

Bahkan, menurut Said, orang-orang yang memilih bergabung dengan ISIS tidak hanya pernah mengancam akan membunuh beberapa tokoh negara, tetapi juga Banser. Ancaman itu dilakukan melalui pernyataan di video.

Sementara, Menlu Retno yang didampingi Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik, sama sekali tidak memberikan pernyataan.

2. PBNU menilai bila ratusan WNI eks kombatan ISIS dipulangkan maka bisa ancam keamanan negara

Ketum PBNU, Said Aqil siradj saat hadiri acara Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Pendopo Parasamya II Pemda Bantul, Kamis malam(7/11). IDN Times/Daruwaskita

Lebih lanjut, Said mengatakan, bila pemerintah nantinya akan membawa pulang ratusan WNI itu, maka bisa membahayakan keamanan negara. Sehingga, terlalu riskan untuk dipulangkan ke Tanah Air.

"Oleh karena itu kenapa kita berbicara mengenai pemulangan 600 orang kalau itu akan mengganggu ketenangan dan kenyamanan 260 juta warga Indonesia," tutur dia lagi.

Ia menilai ratusan WNI yang memutuskan menyeberang ke Suriah sudah menganggap ISIS sebagai suatu negara. Maka bila mereka memutuskan membakar paspor sama saja dengan membuang status kewarganegaraannya.

3. Menkopolhukam menyebut pemerintah tak ingin gegabah memutuskan nasib 660 WNI eks kombatan ISIS

Menko Polkam Mahfud MD dalam dialog kebangsaan di Kampus UII, 14 Januari 2020. (IDN Times/Pito Agustin Rudiana)

Di tempat lain, Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan, Mahfud MD pada siang tadi menggelar rapat koordinasi membahas wacana pemulangan WNI dari Suriah. Menlu Retno termasuk menteri yang ikut hadir di rapat tersebut.

Usai menggelar rapat, Mahfud mengatakan pemerintah tidak akan gegabah untuk mengambil keputusan memulangkan atau tidak 660 WNI eks kombatan ISIS tersebut.

"Tadi bahas FTF, Foreign Terrorist Fighter, ya. Belum ada perkembangan (dalam pembahasan). Pokoknya dibicarakan dulu lah. Sekarang kan jadi perhatian publik kita bicarakan dulu," ungkap Mahfud di kantor Kemenkopolhukam pada hari ini.

Ia menyadari ada begitu banyak pro dan kontra mengenai wacana pemulangan itu. Ia mendengar aspirasi yang menyebut bila pemerintah memulangan mereka, khawatir akan menyebar paham radikalisme seperti virus.

"Tapi, ada juga pendapat seperti Pak Din Syamsudin, terus Komnas HAM mengatakan itu tugas negara untuk memulangkan mereka. Tapi, ada yang mengatakan gak bisa dong, masak melindungi segelintir orang tapi mengancam 267 juta orang (di Indonesia). Kayak gitu-gitu diskusinya," tutur dia lagi.

Ia mengatakan dari rapat tadi, Kemenkopolhukam sudah membuat beberapa alternatif yang akan disampaikan ke Presiden Jokowi. Namun, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu masih mengunci rapat apa saja alternatif tersebut.

"Kita sudah buat alternatif-alternatif yang akan dilaporkan ke presiden," ujarnya.