MenPANRB Sebut Kerja Fleksibel ASN Terinsipirasi Singapura hingga UEA

Menurut Rini, kebijakan fleksibilitas kerja bagi ASN ini bukan sekadar tren yang sudah mulai diterapkan belakangan ini. Melainkan, merupakan penyesuaian untuk menjawab kebutuhan terkait perkembangan birokrasi ke depan.

"Hal ini tentunya menegaskan bahwa fleksibilitas kerja bukan sekadar tren, tapi kebutuhan menjawab tantangan ke depan terhadap birokrasi," ungkapnya.

Rini pun menjelaskan, kebijakan ini diperlukan sebagai langkah melakukan modernisasi terhadap organisasi kerja ASN.

"Kebijakan fleksibilitas kerja bagi ASN ini diperlukan untuk menjawab tantangan organisasi yang lebih modern," ujar dia.

Rini menuturkan, dengan adanya kebijakan fleksibilitas kerja ini, kinerja ASN bisa semakin efektif dan meningkatkan kepuasan publik.

"Yang lebih efektif, terukur. Tujuannya adalah tentunya untuk meningkatkan kerja organisasi dan diharapkan dengan fleksibilitas kerja ini bisa meningkatkan kepuasan kerja," ucap dia.

Dalam kesempatan itu, Rini juga membantah PermenPANRB 4/2025 mengizinkan ASN bisa working from anywhere (WFA) alias bisa bekerja dari mana saja.

Kata Rini, sebenarnya dalam aturan itu hanya mengatur sistem kerja ASN dengan FWA atau sistem pengaturan kerja fleksibilitas, bukan WFA.

"Kebijakan mengenai fleksibilitas kerja ASN. Jadi WFA ini bukan work from anywhere tapi Flexible Working Arrangement (FWA), jadi working arrangement-nya yang fleksibel," kata dia.

Sebelumnya, ASN dikabarkan bisa bekerja dari mana saja atau WFA dengan mendapat jam kerja lebih fleksibel. Hal ini seiring dengan penerbitan PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025.

PermenPANRB Nomor 4/2025 itu membahas tentang pelaksanaan tugas kedinasan pegawai ASN secara fleksibel dengan sistem Flexible Working Arrangement (FWA). Aturan ini sudah ditetapkan pada 16 April dan resmi diundangkan serta berlaku per 21 April 2025.

Kementerian PANRB sendiri sempat menggelar sosialisasi PermenPANRB Nomor 4/2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai ASN Secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah.

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB, Nanik Murwati mengatakan sosialisasi itu digelar sebagai langkah strategis dalam menghadirkan budaya kerja adaptif dan modern di lingkungan birokrasi. Kegiatan ini turut diikuti oleh perwakilan pejabat struktural dan fungsional di Kementerian se-Indonesia.

“ASN tidak hanya dituntut bekerja profesional, tetapi juga harus menjaga motivasi dan produktivitas dalam menjalankan tugas-tugas kedinasannya. Karena itu, fleksibilitas kerja hadir sebagai solusi untuk menjawab kebutuhan kerja yang semakin dinamis,” ujar dia saat membuka kegiatan sosialisasi di kantor Kementerian PANRB, Selasa (17/6/2025).

PermenPANRB Nomor 4/2025 diharapkan menjadi payung regulasi bagi instansi pemerintah dalam menerapkan skema kerja yang fleksibel, baik dari sisi waktu maupun lokasi. Fleksibilitas kerja yang diatur mencakup kerja dari kantor, rumah, lokasi tertentu, serta pengaturan jam kerja dinamis sesuai kebutuhan organisasi dan karakteristik tugas.

“Penerapan fleksibilitas kerja tidak boleh mengurangi kualitas pemerintahan dan pelayanan publik. Justru sebaliknya, kita harapkan melalui kebijakan ini, ASN bisa bekerja lebih fokus, adaptif terhadap perkembangan, serta lebih seimbang dalam kehidupan,” ucap Nanik.