Bogor, IDN Times - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, memberikan klarifikasi mengenai kabar tokoh oposisi bertemu dengan Presiden Prabowo membicarakan sejumlah isu.
Isu mengenai bergabungnya tokoh-tokoh oposisi ke barisan pemerintah sempat mencuat setelah pernyataan Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, dalam acara Retret PWI, Sabtu (31/1/2026).
Sjafrie menyebut ada pertemuan Presiden dengan tokoh oposisi yang menyatakan dukungan penuh.
Prasetyo meluruskan siapa saja sebenarnya tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pertemuan yang dimaksud bukanlah konsolidasi politik dengan partai oposisi, melainkan diskusi dengan para pakar untuk mencari solusi atas masalah bangsa.
"Terkait pertemuan dengan tokoh-tokoh bangsa, kemarin kami mengundang beberapa pakar, namun tidak ada tokoh partai politik," ujar Prasetyo saat menghadiri Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di SICC Bogor, Senin (2/2/2026).
Tokoh yang hadir antara lain pakar politik Prof. Siti Zuhro, mantan Ketua KPK Abraham Samad, hingga mantan Kabareskrim Susno Duadji.
Mensesneg Luruskan Isu Pertemuan Tokoh Oposisi dengan Presiden
Intinya sih...
Fokus utama pada pemberantasan korupsi
Mensesneg menyebut pertemuan tersebut sangat teknis dan substansial, terutama mengenai "pembersihan" birokrasi dan penegakan hukum.
Sorotan tajam pada kedaulatan ekonomi dan ketimpangan
Pemerintah sepakat bahwa ancaman terbesar saat ini adalah kedaulatan ekonomi, dengan 10 orang yang menguasai ekonomi Indonesia secara turun-temurun.
Sinyal 'bersih-bersih' direksi BUMN dan perbankan
Presiden akan merombak jajaran direksi BUMN dan bank Himbara untuk memastikan aset negara tidak hanya dikuasai segelintir kelompok.
1. Fokus utama pada pemberantasan korupsi
Alih-alih bicara soal bagi-bagi kursi koalisi, Mensesneg menyebut pertemuan tersebut sangat teknis dan substansial, terutama mengenai "pembersihan" birokrasi dan penegakan hukum.
"Fokus pembicaraannya adalah mendengar masukan dan penjelasan berdasarkan pengalaman mereka, terutama mengenai pemberantasan korupsi yang masih menjadi 'pekerjaan rumah' besar bagi kita semua," tambah Prasetyo.
2. Sorotan tajam pada kedaulatan ekonomi dan ketimpangan
Meski ada perbedaan narasi mengenai siapa yang hadir, pemerintah sepakat bahwa ancaman terbesar saat ini adalah kedaulatan ekonomi.
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin sebelumnya menyoroti adanya 10 orang yang menguasai ekonomi Indonesia secara turun-temurun.
Sjafrie menegaskan bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan karena menciptakan ketimpangan yang ekstrem. Pemerintah ingin memastikan aset negara tidak hanya dikuasai segelintir kelompok.
3. Sinyal 'bersih-bersih' direksi BUMN dan perbankan
Salah satu langkah nyata yang akan diambil Presiden dalam waktu dekat adalah merombak jajaran direksi BUMN dan bank-bank Himbara. Hal ini dipicu oleh adanya laporan kebocoran anggaran dan ketidakadilan penyaluran dana yang lebih memihak pengusaha besar.
"Himbara itu lebih mementingkan pengusaha besar daripada pengusaha kecil. Oleh karena itu, Pak Presiden sudah menetapkan akan mengganti direksi BUMN. Kita akan pilih yang benar-benar pro kepada kepentingan negara dan rakyat," tegas Menhan Sjafrie.