Mensesneg Pratikno Sambangi Mabes TNI AD, Tanda Andika Jadi Panglima?

13 Okt 2021, 13:16 WIB

Menteri Sekretaris Negara Pratikno ketika berkunjung ke Mabes TNI AD di area Gambir, Jakarta Pusat (Tangkapan layar YouTube TNI AD)

Jakarta, IDN Times - Isu panglima baru TNI kembali menghangat usai Menteri Sekretaris Negara Pratikno, berkunjung ke Mabes TNI Angkatan Darat (AD). Hal itu terlihat dari video yang diunggah di YouTube TNI AD pada Senin, 11 Oktober 2021.

Meski belum diketahui pasti kapan kunjungan Pratikno itu terjadi, namun kunjungan itu sukses membentuk persepsi seolah-olah Pratikno merupakan utusan Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk mengabarkan, bahwa Kepala Staf TNI AD Jenderal Andika Perkasa lah yang akan dipilih untuk menjadi panglima TNI menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Pratikno tak menjelaskan tujuannya berkunjung ke Mabes TNI AD. Namun, di dalam YouTube TNI AD, ia terlihat ingin meninjau hasil renovasi bangunan di markas TNI AD.

"Saya itu peminat arsitektur, Pak. Sangat peminat arsitek. Kayak ini kan create living. Ada ini, ada itu (sambil menunjuk hasil renovasi), itu create living dan bukan hanya make building," ungkap Pratikno.

Pratikno juga sempat menjajal beberapa alat gym di pusat kebugaran yang kerap digunakan oleh Andika di TNI AD. Andika memberi tepuk tangan bagi Pratikno yang masih mampu melakukan pull up di usianya yang nyaris mencapai 60 tahun itu.

Spekulasi bahwa Andika yang bakal menjadi Panglima TNI menguat lantaran Pratikno tidak terdokumentasi melakukan kunjungan serupa ke Mabes TNI AL. Namun, dalam pandangan analis militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, justru Andika dinilai sengaja ingin membangun persepsi bahwa kedatangan Pratikno ada kaitannya dengan pemilihan panglima TNI selanjutnya. Padahal, kata Fahmi, belum tentu Pratikno datang ke Mabes TNI AD untuk membahas soal pergantian panglima.

"Pertemuan Andika dan Pak Pratik itu sebenarnya kapan? Gak dikasih tahu kan di video itu. Meskipun videonya diunggah pada Senin kemarin. Ini kan berbicara marketing politik dan cara menjaga perbincangan (soal pergantian panglima TNI) ke arah Andika," kata Fahmi kepada IDN Times ketika dihubungi melalui telepon, Selasa 12 Oktober 2021.

Ia juga melihat Andika didukung oleh tim yang lengkap. Fungsinya bukan saja untuk membentuk citranya, tetapi juga untuk memastikan perbincangan mengenai pergantian panglima TNI tetap hidup. Apakah ini berarti Jokowi sudah menjatuhkan pilihan panglima baru TNI?

1. Andika diduga ingin desak Presiden agar memilihnya jadi panglima TNI

Menteri Sekretaris Negara Pratikno ketika mencoba alat gym di Mabes TNI AD (Tangkapan layar Youtube TNI AD)

Dalam analisa Fahmi, cara Andika mengunggah video tersebut ke media sosial di tengah riuhnya perbincangan mengenai pergantian panglima TNI, seolah menjadi cara untuk mendesak Presiden agar memilihnya.

"Praktik yang digunakan adalah mengunci seolah-olah sudah pasti dia yang akan terpilih. Secara tidak langsung ini kan bagian dari upaya memaksa Presiden untuk menjatuhkan pilihan ke Pak Andika," kata Fahmi.

Ia pun meminta publik lebih jeli untuk menyaksikan jeda video yang diunggah. Setiap kali topik mengenai pergantian panglima TNI menurun, maka akan diunggah video lainnya.

Fahmi membandingkan momen ketika Wakil Presiden Ma'ruf Amin tak sengaja menyebut Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono sebagai Panglima TNI. TNI AL justru tak merespons hal tersebut.

TNI AL dan pihak kantor Wapres sama-sama meminta agar kejadian di Banten itu tidak dibesar-besarkan. Video yang merekam momen tersebut sudah diedit. Padahal, baik Andika dan Yudo sama-sama berpeluang menjadi Panglima TNI.

Fahmi mengatakan, pergantian panglima TNI merupakan peristiwa yang biasa. Hanya presiden yang memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa panglima TNI. Namun, pergantian panglima TNI tahun ini harus diakui Fahmi sangat riuh.

"Ketika Pak Hadi yang dipilih dan menggantikan Pak Gatot tidak seramai ini," ujarnya lagi.

Ia mencatat, keriuhan serupa pernah terjadi ketika Gatot Nurmantyo hendak ditunjuk menjadi panglima TNI menggantikan Moeldoko.

2. Pergantian panglima TNI tahun ini seolah dibuat menjadi persaingan yang tidak sehat

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin (ANTARA FOTO/Biro Pers/Lukas)

Lebih lanjut, Fahmi berharap Presiden Jokowi bisa lebih obyektif dalam memilih panglima baru TNI. Sebab, panglima selanjutnya memiliki tugas untuk membangun TNI lebih profesional dan berwibawa.

Di sisi lain, Fahmi tak menampik bisa saja Jokowi memilih Andika untuk menjadi panglima TNI selama setahun, lalu Yudo yang bakal menggantikan Andika di tahun berikutnya. Hal itu lantaran masa pensiun Andika jatuh di tahun 2022. Sedangkan, Yudo memasuki masa pensiun di tahun 2023.

"Tetapi, bila opsi itu yang dipilih maka bisa mengorbankan organisasi TNI karena kepemimpinan yang berlangsung setahun tidak akan efektif. Di organisasi manapun. Bila keduanya diberikan kesempatan satu tahun memimpin TNI, maka malah keduanya tak bermanfaat untuk TNI," kata Fahmi.

Ia mengaku juga tidak setuju dengan ide politik yang menjadikan Andika di posisi panglima TNI lalu wakil panglima TNI diberikan kepada Yudo. "Itu kan ide politikus. Ini kan bukan pemilihan ketua RT atau ketua kelas di mana peraih suara terbanyak menjadi ketua RT, lalu suara kedua terbanyak diberi posisi sekretaris RT," tutur dia.

Ia menggarisbawahi siapapun yang bakal jadi panglima TNI, tidak serta merta membawa perubahan signifikan bagi institusi itu. Namun, Fahmi mengingatkan agar momen ini jangan dibuat seolah-olah menjadi persaingan yang tidak sehat.

"Seandainya panglima TNI-nya Pak Andika, lalu KSAL-nya tetap Pak Yudo hingga dia pensiun juga bisa. KSAL-nya gak diganti hingga ia masuk pensiun juga gak ada masalah," katanya.

Fahmi juga menyebut soal pergantian panglima TNI adalah peristiwa yang memiliki banyak opsi. Tetapi, salah satu kandidat seolah membawa momen tersebut ke arah jalan yang buntu.

3. DPR berharap Jokowi sudah menunjuk panglima baru TNI sebelum 9 November

Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus (www.dpr.go.id)

Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Lodewijk Freidrich Paulus berharap, Presiden Jokowi sudah menunjuk panglima baru TNI sebelum 9 November 2021.

Menurut Lodewijk, tanggal itu bertepatan dengan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memasuki masa pensiun. Meski demikian, DPR memiliki waktu 20 hari untuk menggelar uji kepatutan dan kelayakan terhadap panglima TNI pilihan Jokowi.

Sementara, DPR bakal memasuki masa reses pada 8 Oktober 2021. Reses tersebut akan berlangsung selama satu bulan.

"Kalau dari aspek waktu ya, Pak Hadi Tjahjanto pensiun tanggal 9 November. Secara de facto Beliau pensiun tanggal 9 November, artinya ditarik ke sini dengan masa reses kita, pasti ada waktu. Tapi, kami berharap sebelum tanggal 9 November kita sudah punya Panglima TNI yang baru. Insyaallah seperti itu," ujar Lodewijk seperti dikutip dari situs resmi DPR, 6 Oktober 2021 lalu.

Ia mengatakan, DPR masih memiliki waktu yang panjang untuk melakukan serangkaian proses pemilihan pengganti Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, mulai dari fit and proper test hingga pelantikan.

"Saya kira waktunya kita ada untuk membahas mulai dari fit and proper test hingga pelantikan," tutur pria yang juga purnawirawan jenderal TNI AD tersebut.