Mensos Minta Tambahan Anggaran 2024 Rp11,58 T, Tapi Dipangkas Kemkeu

10 Jun 2023, 21:15 WIB

IDN Times/Kevin Handoko

Jakarta, IDN Times - Kementerian Sosial meminta dukungan ke DPR RI agar anggaran pada 2024 ditambah menjadi Rp11,58 triliun. Sebab, pada kenyataannya, anggaran mereka tahun depan malah dipangkas sekitar Rp350 miliar oleh Kementerian Keuangan (Kemkeu).

Menteri Sosial, Tri Rismaharini menilai pada 2024 tantangan sosial di Indonesia jauh lebih kompleks. Maka, kenaikan anggaran yang diminta dinilai masih wajar.

"Pagu indikatif 2024 Kementerian Sosial sebanyak Rp77.828.866.946.000 atau turun sekitar Rp350 miliar dari pagu 2023," ungkap Risma seperti dikutip dari kantor berita ANTARA pada Sabtu (10/6/2023).

Ia menyampaikan curhatan kepada komisi VIII DPR bahwa ada sejumlah program Kemensos yang anggarannya malah dipotong oleh Kemkeu. Padahal, program itu ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.

Salah satu program yang anggarannya dipotong yakni Rumah Sejahtera Terpadu (RST). Pagu indikatif program itu pada 2024 senilai Rp32 miliar dengan target 1.500 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Anggaran tersebut, kata Risma, dua kali lipat lebih kecil dibandingkan tahun 2023 yang menargetkan 3.250 KPM dengan anggaran Rp67 miliar.

Apa respons anggota komisi VIII terhadap permintaan kenaikan anggaran yang disampaikan oleh Risma?

1. Dana rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan dikurangi jadi Rp23,5 miliar

Ilustrasi lansia, Dua orang lansia penghuni Griya Lansia Husnul Khotimah di Wajak, Kabupaten Malang. IDN Times/Alfi Ramadana

Program lain yang anggarannya dikurangi adalah ATENSI (Asistensi Rehabilitasi Sosial) bagi kelompok rentan. Semula, anggarannya mencapai Rp35 miliar, lalu berkurang menjadi Rp23,5 miliar.

Selama ini ATENSI digunakan untuk merespons cepat kebutuhan masyarakat oleh sentra-sentra Kemensos di daerah. "Salah satunya adalah biaya operasional orang sakit, anak korban kekerasan seksual dan kasus-kasus yang sifatnya mendesak yang membutuhkan penanganan cepat," ungkap Menteri dari PDI Perjuangan itu.

Ia menambahkan pada 2022, Kemensos berhasil merespons 6.627 kasus melalui laporan dari masyarakat dan media.

2. Program pelatihan dan pendidikan pemberdayaan masyarakat tidak diberikan anggaran

Menteri Sosial Tri Rismaharini (Instagram.com/tri.rismaharini)

Lebih lanjut, Risma mengatakan program pelatihan dan pendidikan untuk pemberdayaan masyarakat sama sekali tidak diberikan anggaran pada pagu indikatif 2024.

Risma menyayangkan hal tersebut mengingat pada 2023, Kemensos melalui balai diklat banyak memberikan pelatihan bagi masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Beberapa pelatihan yang sudah pernah digelar yaitu pelatihan pengolahan daun kelor bagi kelompok penyandang disabilitas di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT), pelatihan membatik, dan menjahit untuk perempuan di Papua.

3. Anggota komisi VIII nilai anggaran sejumlah program seharusnya tidak dipangkas

Anggota komisi VIII DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Iskan Qolba Lubis ketika interupsi saat rapat paripurna pengesahan RKUHP pada Selasa, 6 Desember 2022. (www.fraksi.pks.id)

Sementara, anggota komisi VIII DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyayangkan anggaran untuk program RST malah dipangkas oleh Kemkeu. Seharusnya, anggaran program itu tidak dikurangi mengingat adanya tantangan yang cukup berat terutama pada ego sektoral.

"Saya gak tahu kenapa (anggaran) dikurangi. Seharusnya ada penambahan. Kementerian Keuangan mungkin mengira kalau kemiskinan berkurang jadi (anggaran pengentasan kemiskinan) dikurangi," kata Iskan.

Anggota komisi VIII lainnya, Yandri Susanto, juga menyatakan jajarannya bakal berkomitmen mendukung supaya Kemensos mendapatkan tambahan anggaran karena tidak ada istilah pengurangan anggaran, meskipun angka kemiskinan berkurang.

"Harusnya anggaran Kemensos ditambah bukan dikurangi. Di zaman Bu Menteri, peta jalan menuntaskan kemiskinan sudah ketemu melalui kewirausahaan dan sebagainya. Maka, komitmen negara sejatinya harus tetap hadir," ungkap Yandri.