Jakarta, IDN Times - Menteri Sosial Tri Rismaharini memastikan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Kartu Sembako untuk 2022 dapat dicairkan secara tunai. Hal itu dilakukan guna mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat. Risma menyebut pencairan bantuan tersebut akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia.
"Untuk percepatan penyaluran bantuan, untuk triwulan pertama kami melakukan transfer langsung," ujar Risma seperti dikutip dari ANTARA, Sabtu (19/2/2022).
Pencairan dana ini, kata Risma, sesuai dengan arahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo agar penyaluran bantuan sosial 2022 bisa dipercepat. Sebab, Risma menuturkan, penyaluran BPNT 2021 banyak transaksi yang terhambat.
"Karena banyak sekali transaksi yang terhambat. Bahkan yang tahun lalu saja masih sekitar 3 juta KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang belum transaksi," ujar Risma.
Mantan Wali Kota Surabaya ini menyampaikan penyaluran BPNT dilakukan untuk tiga bulan sekaligus yakni Januari hingga Maret. Sementara, penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan langsung melalui top up ke rekening masing-masing KPM.
"Mulai minggu depan yang PKH bisa langsung mencairkan untuk yang triwulan pertama," tutur Risma.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatawarta mengatakan pemerintah tak lagi mengalokasikan anggaran untuk program bantuan sosial tunai (BST). Dengan demikian, penyaluran BST tak dilakukan lagi tahun ini.
"Di sini kita tidak merencanakan BST lagi," kata Isa dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (26/1/2022).
Meski begitu, pemerintah telah menyiapkan pos antisipasi perluasan program perlindungan sosial (perlinsos) dalam klaster perlindungan masyarakat yang tercakup di dalam anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022.
Oleh sebab itu, pemberian BST bisa saja diperpanjang apabila diperlukan.
"Tapi bisa saja nanti kalau situasi kurang baik, ada tekanan, mungkin saja muncul lagi BST. Tapi saat ini kita tidak merencanakan untuk memberikan bantuan sosial tunai," ujar Isa.
Meski penyaluran BST dihentikan, pemerintah masih mengalokasikan 5 program bansos pada klaster perlindungan masyarakat yang memiliki anggaran Rp154,8 triliun. Berikut daftarnya:
1. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Rp300 ribu yang akan disalurkan lebih selektif
2. Kartu Sembako Rp300 ribu untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM)
3. Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juga KPM
4. Kartu Pekerja untuk 2,9 juta peserta
5. Program Jaminan Kehilangan pekerjaan (JKP) bagi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).