Menteri Jonan Dijadwal Ulang ke KPK Pada Senin 20 Mei

Menurut Febri, penyidik akan kembali memanggil Jonan pada Senin (20/5). Surat pemanggilan untuk dijadwalkan ulang sudah dikirim ke rumah dinas dan kantor Jonan. 

"Kami berharap saksi memenuhi panggilan penyidik dan dapat memberikan keterangan terkait dua perkara yang terkait SFB (Sofyan) dan SMT (Samin Tan)," tutur dia. 

Menurut Febri, salah satu hal yang ingin digali oleh penyidik yakni soal pengetahuan Jonan mengenai kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. Dugaan adanya keterlibatan Kementerian ESDM dalam proyek PLTU Riau-1 sesungguhnya sudah terungkap di persidangan dengan terdakwa Eni Maulani Saragih.

Samin Tan yang merupakan pengusaha batu bara diduga menyuap anggota DPR dari komisi VII itu senilai Rp5 miliar. Tujuannya, untuk memuluskan proses negosiasi terkait terminasi tambang milik perusahaannya, PT Asmin Kolaindo Tuhup (AKT). 

Sebelumnya, Kementerian ESDM memutus Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) Generasi 3 di Kalimantan Tengah milik PT AKT. Untuk menyelesaikan masalah itu, Samin diduga meminta bantuan kepada sejumlah pihak, termasuk Eni. 

Lantaran duduk sebagai anggota komisi VII, Eni menggunakan kewenangannya untuk mempengaruhi Kementerian ESDM. Salah satu forum yang ia gunakan yakni Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian ESDM, di mana posisi Eni saat itu merupakan anggota Panja Minerba Komisi VII DPR. Eni diketahui turut melakukan beberapa pertemuan dengan Jonan di kantor Kementerian ESDM, Jakarta.

Menurut kesaksian Eni saat diperiksa penyidik, beberapa pertemuan juga dihadiri politikus Partai Golkar Melchias Markus Mekeng, Samin dan Direktur Jenderal Minerba ESDM, Bambang Gatot Ariyono. Pertemuan-pertemuan tersebut dilakukan untuk melobi ESDM agar izin penambangan milik perusahaan Samin dikembalikan. 

Ketika Eni tengah menanti keputusan dari Menteri ESDM, Ignasius Jonan, istri dari Bupati Temanggung itu tertangkap oleh lembaga antirasuah melalui operasi senyap. Eni ditangkap di rumah dinas Idrus Marham di komplek Widya Chandra. 

Eni sendiri telah divonis oleh Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat selama 6 tahun karena terbukti menerima suap Rp4,75 miliar.