Menteri Komdigi Rakor dengan Sejumlah Menteri Bahas Implementasi PP Tunas

Adapun kementerian yang terlibat dan hadir dalam rapat kali ini adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Agama, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, serta Sekretaris Kabinet.

Salah satu poin krusial dalam implementasi PP TUNAS adalah pembatasan akses media sosial bagi anak. Pemerintah telah menetapkan tanggal 28 Maret 2026 sebagai awal efektif diberlakukannya pembatasan usia pengguna media sosial, yaitu minimal 16 tahun. Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan jumlah anak Indonesia yang sangat besar.

Meutya juga memaparkan indikator risiko tinggi yang digunakan untuk menentukan platform mana yang wajib memberlakukan pembatasan usia. Indikator tersebut meliputi potensi anak berkontak dengan orang tidak dikenal, potensi terpapar konten berbahaya, potensi eksploitasi anak sebagai konsumen dalam ekosistem digital, serta potensi adiksi tinggi akibat algoritma platform.

"Kalau pun kontennya tidak ada yang salah, tapi ada adiksi, algoritma yang membuat adiksi tinggi, maka dia langsung masuk ke langkah risiko tinggi dan usia pembatasan 16 tahun ke bawah," tegasnya.

Sebagai informasi, PP TUNAS sendiri merupakan singkatan dari Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Perlindungan Anak dalam Sistem Elektronik. Aturan ini lahir sebagai amanat dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) hasil revisi tahun 2024. Dalam UU ITE 2024, terdapat penambahan satu pasal yang menyatakan perlunya kewajiban memberikan perlindungan anak dalam sistem elektronik kepada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

Aturan turunan dari UU ITE ini kemudian dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 yang ditandatangani langsung oleh Presiden. PP ini menjadi landasan bagi penerbitan aturan teknis lebih lanjut yang baru saja dikeluarkan pada Maret 2026, yaitu mengenai efektivitas pembatasan akses media sosial berdasarkan usia.