Menteri LH Ungkap 8 Perusahaan Memperparah Banjir di Sumut

01 Des 2025, 16:43 WIB

Irfan Fathurohman

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Intinya sih...

Delapan perusahaan dipanggil untuk penjelasan terkait kontribusi memperparah banjir di Sumut.
Persetujuan lingkungan perusahaan akan dievaluasi berdasarkan kemampuan terkait kajian penahanan curah hujan.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengungkap ada delapan perusahaan yang diduga berkontribusi memperparah banjir di Sumatra Utara (Sumut).

Delapan perusahaan itu terdiri dari perusahaan tanaman industri, tambang emas hingga perusahaan sawit. Mereka beraktivitas di sekitar daerah aliran sungai (DAS) Batang Toru, Tapanuli Selatan.

“Batang Toru ini memang DAS-nya, jadi kotanya Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah ini ada di sisi lembahnya. Kemudian dia curam, sementara di curamnya itu ada aktivitas. Saya mencatat ada delapan entitas di sana mulai dari perusahaan tanaman industri, tambang emas, kemudian perusahaan sawit,” kata Hanif di Jakarta Pusat, Senin (1/12/2025).

“Ada delapan yang berdasarkan analisa citra satelit kami berkonstibusi memperparah hujan ini,” lanjut dia.

1. Delapan perusahaan dipanggil

Proses pencarian korban longsor di dekat kawasan PLTA Batang Toru di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Jumat (30/4/2021). (Istimewa)

Guna menindaklanjuti temuan tersebut, Deputi Penegakkan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup sudah memanggil delapan perusahaan itu pada Senin (8/12/2025).

Hal ini dilakukan untuk meminta penjelasan delapan perusahaan itu terkait dengan asal-usul kayu-kayu yang hanyut saat hujan deras di Sumut.

“Kita panggil, kemudian kita minta mereka menjelaskan semua persoalannya termasuk menghadirkan citra satelit resolusi sangat tinggi pada saat kejadian supaya bisa membuktikan ini kayu itu dari mana asalnya sehingga citra satelit itu harus dibawa ke kita untuk kita rumuskan,” ujar dia.

2. Persetujuan lingkungan perusahaan akan dievaluasi

Proses pencarian korban longsor di dekat kawasan PLTA Batang Toru di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Jumat (30/4/2021). (Istimewa)

Setelah itu, Kementerian Lingkungan Hidup akan mengevalusi semua persetujuan lingkungan yang ada di DAS Batang Toru. Kementerian akan memakai garis dasar kemampuan perusahaan terkait dengan kajian penahanan curah hujan.

“Kalau tidak di atas itu, kami akan segera merevisi persetujuan lingkungannya atau menghentikan kegiatan. Kami juga berdasarkan hasil verifikasi awal seandainya hari Minggu sudah ada data-data, maka kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan, apakah penghentian kegiatan dan seterusnya,” ujar Hanif.

3. Menteri LH sebut harus ada pihak yang bertanggungjawab

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq meninjau langsung kondisi TPA Tamangapa, Makassar, didampingi Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, Jumat (30/5/2025). (IDN Times/Asrhawi Muin)

Politisi PAN itu menegaskan, terjadinya bencana ini harus ada pihak yang bertanggungjawab. Namun demikian, Hanif juga mengaku menyesal tidak mampu mendeteksi lebih jauh soal potensi bencana.

“Ini kan memang harus ada yang tanggung jawab terkait dengan bencana ini. Bukan berarti kita tidak sedang berbela sungkawa, kita sangat berduka. Kami sangat menyesal tidak mampu memberitahu hal ini lebih lanjut kepada pemerintahan daerah sehingga menimbulkan korban jiwa,” ujar dia.

“Ini juga ketidakmampuan kita mendeteksi potensi bencana yang terjadi Akibat perubahan iklim ini,” lanjut dia.